login situs slot

Darah yang membakar jiwa

Keuntungan Transmart Kembali Melesat******

Jaringan hipermarket dan pusat perbelanjaan Transmart kembali membukukan keuntungan pada 2022. Berada di bawah naungan PT Trans Retail Indonesia dan dipimpin langsung oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Transmart mencatat lonjakan penjualan.

Lini bisnis FMCG Transmart mencatat peningkatan penjualan hingga 48 persen, Department Store 67 persen, dan Electronic 55 persen pada Desember 2022 dibandingkan dengan Agustus 2022.

"Lini bisnis FMCG naik seiring lengkapnya produk di Transmart dan harga yang kompetitif. Departemen store pun naik seiring semakin banyaknya multi brand yang masuk ke Transmart," ujar Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid, Selasa (7/2).

"Hampir semua toko di seluruh Indonesia sudah didatangi," kata Satria.

Menurutnya, serupa dengan sektor industri lain, Transmart juga berjuang keras melewati pandemi. Salah satunya dengan penutupan belasan gerai Transmart dari total 120 gerai yang dimiliki.

Namun demikian, gerai-gerai yang ditutup adalah gerai lama atau tua yang memang sudah tidak menarik secara penampilan dan tren. Mereka juga berlokasi di beberapa pusat perbelanjaan yang memang sudah sepi pengunjung.

"Bapak Chairul Tanjung terjun langsung mentransformasi Transmart dan memastikan Transmart jadi retail bigmart nomor satu di Indonesia," ujar Satria.

Perubahan di semua lini itu dimulai sejak September 2022 hingga berhasil memberikan efek langsung pada profit Desember 2022.

Inovasi yang telah dilakukan Transmart antara lain mengajak pengunjung untuk merasakan sensasi sebuah tempat yang dipenuhi seputar tren kekinian. Seperti Korean Food, gelaran energi ramah lingkungan, event-event menarik, hingga tren digital e-commerce.

Selain itu, Transmart juga melakukan inovasi melalui Allo Fresh, sebuah platform Online Commerce Groceries. Allo Fresh menjadi kolaborasi bersama Bukalapak, sebagai partner dalam memberikan layanan kepada semua konsumen Transmart di Indonesia.

Satria menambahkan, seluruh inovasi ini juga didukung dengan kerja sama strategis bersama Grab untuk mengakomodir kebutuhan sebagian konsumen yang tetap memilih untuk berbelanja secara online.

"Konsumen Transmart dapat menikmati fasilitas diskon dan kemudahan yang ditawarkan melalui kerja sama kami dalam ekosistem CT Corp dengan diskon 10 persen menggunakan aplikasi bank digital Allo Bank maupun fasilitas Bank Mega," kata Satria.

Yi Feng Luo Lanxue

Mendag Ungkap Setengah Juta Liter Minyakita Tertahan di Cilincing******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penemuan ini dilakukan saat sidak bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hari ini, Selasa (7/2).

Dia mengatakan informasi dugaan Minyakita tertahan itu berasal dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Whisnu Hermawan.

Menurutnya, salah satu alasan tertahannya Minyakita di Cilincing adalah PT BKP sebagai pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

"Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat domestic market obligation (DMO). Tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember (2022)," tuturnya.

Alasan perusahaan

Di sisi lain, VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan. 

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," tandas Tukiyo.

Tauren tercela

Petani Milenial Jabar Terlilit Utang, Panen Tak Dibayar******

Salah seorang peserta Petani Milenial Jawa Barat (Jabar) Rizky Anggara mengeluhkan karut marut pelaksanaan program ini.

Sebagai angkatan pertama program ini, Rizky dan 19 orang lainnya justru ditagih kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank. Tak hanya ditagih utang, ia juga tak mendapatkan hasil penjualan dari panen tanaman hiasnya.

Program itu bermula pada Juli 2021, Rizky dan 19 pemuda lain yang bergabung Petani Milenial diminta untuk menggarap komoditas tanaman hias di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Masalah sudah muncul sejak pertama ikut program ini, kelompok Rizky yang dijanjikan mendapat 300 indukan hanya menerima sebagian kecil dari offtaker program ini. Itu pun dalam kondisi buruk.

Masalah berlanjut ketika tiga tanaman hias yang digarap terserang penyakit hingga akhirnya kelompok Rizky mengalami gagal panen dan melewatkan satu siklus panen.

Seluruh tanaman yang ada dibabat habis dan dibakar. Pada Agustus 2021 itu, kelompok Rizky juga menandatangani pinjaman bank senilai Rp50 juta per orang.

Namun, utang itu tidak berbentuk uang yang diterima Rizky dan kawan-kawannya. Uang itu dikelola oleh PT AJ sebagai avalis atau penjamin dan diberikan dalam bentuk barang-barang keperluan pertanian.

Meski telah mendapatkan pinjaman, kebutuhan pertanian seperti atap plastik UV tidak kunjung dipenuhi. Padahal, tanaman hias selalu rusak akibat hujan.

"Barulah pada akhir Oktober dibangun atap plastik. Alasan baru dibangun karena pada saat awal (program) tidak ada anggaran. Jadi pembangunan ini dibiayai oleh PT AJ bukan dari APBD/KUR kami," kata Rizky ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (2/2).

Penggunaan atap plastik UV ini memang membantu proses budidaya tanaman. Namun, pada awal Desember, para petani milenial ini hanya berhasil memanen 1.046 tanaman hias saja.

Akibat hasil yang kecil, tidak dilakukan bagi hasil antara PT AJ dengan petani. Namun, para petani mendapatkan Rp2,5 juta sebagai reward.

Selang waktu berlalu, pada Maret 2022 para petani berhasil kembali memanen dengan jumlah 5.540 tanaman hias. Dengan harga jual per tanaman sebesar Rp50 ribu ini, diperkirakan terdapat uang Rp277 juta yang diterima PT AJ.

"Tapi sayang, uangnya ghaib. Nihil kita tidak mendapatkan apapun karena uangnya pun masih ghaib. Sepulang rapat (evaluasi hasil panen), ada salah satu teman kami yang ingin mengundurkan diri saking putus asanya," kata Rizky.

Niat itu urung dilakukan, sebulan kemudian kelompok Rizky kembali panen tanaman hias dengan nilai Rp378,8 juta. Hasil panen itu dibayarkan kepada bank dan sebagian kecil diberikan pada petani.

Rizky kembali memanen untuk terakhir kali sebelum kontrak habis pada 28 Juli. Hasil panen senilai Rp618,1 juta itu nyatanya kembali tidak diterima oleh kelompoknya.

"Di atas kertas melalui panen ini kami dapat melunasi KUR dan kami pun seharusnya mendapatkan lebihnya. Tapi nyatanya? Lagi-lagi jauh dari harapan. Rp618,15 juta entah kemana wujudnya. Bukan diambil orang tapi, emang belum dibayar aja," tuturnya.

Saat rapat evaluasi program, Rizky sebagai ketua kelompok meminta perpanjangan kontrak untuk mengganti empat bulan yang sia-sia karena gagal panen. Sayangnya, saat di ruang rapat Rizky tak mendapat dukungan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar sebagai pemilik program.

Beranjak ke November 2022, salah seorang rekan Rizky menerima Surat Peringatan 2 (SP2) dari bank terkait KUR itu. Rizky kaget bukan kepalang, pasalnya ia mengira hasil panen selama ini telah menutup utang yang diambil. Terlebih, ia tak pernah menerima SP 1 sebelumnya.

"30 November dilaksanakan rapat lanjutan bersama seluruh pihak. CV MI menjanjikan pembayaran 7 hari ke depan namun nyatanya tidak ada. Akhirnya PT AJ membawa pengacara untuk menyelesaikan kasus pembayaran ini. Lagi-lagi peran dinas dan pemprov minim," paparnya.

Bahkan, pada Desember berikutnya kawan Rizky didatangi oleh bank ke rumahnya untuk mengkonfirmasi terkait utang tersebut.

"Bagi kami ini sudah keterlaluan, rumah didatangi oleh pihak bank siapa yang tidak kaget. Terlebih utang ini disebabkan oleh program pemerintah. Makin malu kami kepada orang tua," ucap Rizky.

Pemprov Jabar Minta Maaf

Ia mulai mendapatkan perhatian usai menulis cerita ini di akun Twitter-nya dan ramai dibicarakan. Bahkan, pemerintah yang sejak awal mengabaikan petani milenial, hari ini mengundang Rizky untuk meminta maaf.

"Saya hari ini berada di kantor dinas, murni pribadi Bu Jemmy (Marwitha, Kepada Bidang Tanaman Hortikultura Jabar), undangan ini undangan pribadi bukan atas nama dinas, dari pejabat terkait minta maaf atas nama pribadi terhadap program ini," ucapnya.

Selain permintaan maaf, menurut Rizky, pihak dinas hanya akan mendampingi penyelesaian masalah ini. Meskipun, ia mengaku belum tahu rinci bentuk pendampingan ini.

"Mungkin bentuknya hanya memantau kasus ini," tegasnya.

Saat ini, Rizky berharap Pemprov Jabar mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada para petani milenial.

Meskipun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah meminta maaf melalui akun media sosial. Termasuk segera menyelesaikan persoalan ini dan pembersihan nama baik para petani milenial.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

OCBC NISP Gugat Bos Gudang Garam Rp232 M******

PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menggugat manajemen PT Hair Star Indonesia (PT HSI) sebesar Rp232 miliar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Salah satu nama yang terseret kasus ini adalah bos PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda. Tim Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan membenarkan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan dilayangkan karena perusahaan tersebut gagal membayar utang.

"Betul, kita sudah ajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

"PT HMU itu dahulu pemegang saham PT HSI sejumlah 50 persen," imbuhnya.

Ia menjelaskan pada 2016 lalu PT HSI mengajukan pinjaman atau kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig miliknya dan langsung diberikan oleh OCBC NISP.

Namun, pada 2021 lalu pembayaran rutin ke OCBC mulai macet sampai perusahaan mengajukan kepailitan. Di mana jumlah tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp232 miliar.

Ternyata, gugatan karena tak bayar utang kepada konglomerat itu tak hanya berasal dari OCBC. CNNIndonesia.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak yang digugat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, PT Bank Mega Tbk juga menggugat perdata Susilo Wonowidjojo atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan total kerugian lebih dari Rp112 miliar.

Gugatan perusahaan keuangan di bawah CT Corp itu tercatat dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN.Sda di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pihak tergugatnya adalah Susilo Wonowidjojo, Meylinda Setyo, Kasita Dewi Wonowidjojo, Swasti Dewi Wonowidjojo, Daniel Widjaja. Kemudian PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU), Hadi Kristanto Niti Santoso, Notaris Ida Mustika, PT Hair Star Indonesia (PT HSI), Lianawati Setyo, dan PT Surya Multi Flora.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]