bola168

Dewa Pedang Kekacauan

Profil Thomas Lembong dan Sepak Terjangnya Sebelum Merapat ke Anies******

Calon presiden yang diusung Partai NasDem danPKB Anies Baswedan mengumumkan daftar anggota Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024 pada Selasa (14/11) kemarin.

Dalam daftar, ada nama pengusaha ternama Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Ia ditunjuk menjadi salah satu co-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024.

Ia dan 11 co-captain lainnya akan membantu kerja Ketua Timnas AMIN Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus.

"Seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri. Sempat menjadi menteri perdagangan 2015-2016, juga kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) 2016-2019," lanjut Anies.

Lalu siapa sebenarnya Thomas Lembong sehingga ia bisa dipercaya Anies?

Mengutip berbagai sumber, Tom lahir pada 4 Maret 1971. Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Harvard pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan tata kelola.

Setelah lulus, ia bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura pada 1995. Ia kemudian menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia pada 1999-2000.

Jejak karir Tom mentereng. Tom pernah bekerja di Deutsche Bank di Jakarta periode 1998-1999.

Di bank itu, ia bertugas mengerjakan rekapitalisasi dan merger Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara dan Bank Bapindo menjadi Bank Mandiri.

Ia pun sempat menjadi Senior Vice President dan Kepala Divisi penanggung jawab restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group kepada negara akibat Bank BCA runtuh pada krisis moneter 1998.

Tom juga pernah dipercaya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2000-2002.

Kala itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), yang bertugas untuk merekapitalisasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia usai mengalami krisis keuangan pada 1998.

Setelah itu, Tom pindah ke Farindo Investments pada 2002-2005.

Ia merupakan salah satu pendiri, juga Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management. Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta yang didirikan pada 2006.

Tom juga tercatat sebagai presiden komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014.

Seperti kata Anies, Tom Lembong merupakan mantan 'pembantu' Jokowi di kabinet. Tak cuma itu, ia juga menulis beberapa pidato Jokowi.

Ia terjun ke dunia politik pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta kala itu, Jokowi. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

Saat Jokowi menjabat presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai menteri perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi.

Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato "Game of Thrones" yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menjadi penyusun pidato "Thanos" yang dibacakan Jokowi di Forum Ekonomi Dunia.

Saat ini, Tom bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional (IISS) di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastic Omnium, perusahaan komponen otomotif di Perancis.

Pada Agustus 2021, Anies yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah itu, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.

Berkat kerja kerasnya, Tom meraih sejumlah penghargaan bergengsi di kancah dunia. Ia terpilih sebagai Pemimpin Muda Global oleh Forum Ekonomi Dunia pada 2008.

Selain itu, Tom dianugerahi Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship pada 2017.

Kemudian pada 2020, Tom menerima penghargaan Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal dari Korea Selatan.

Di bawah pisau iblis

Melihat Ekspor Italia Usai Ikut 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia hengkang dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) yang dijalankan China. Keputusan itu mereka ambil karena kesepakatan BRI hanya memberikan sedikit manfaat bagi Italia.

Untuk mewujudkan niat hengkang itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengirimkan surat berisi pemberitahuan ke Beijing beberapa waktu lalu.

Italia menjadi negara G7 pertama yang menandatangani inisiatif itu pada 2019. Kala itu, pemerintahan Italia mempromosikan inisiatif tersebut sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dengan China, sekaligus mendapatkan investasi dalam proyek infrastruktur besar.

Meloni, yang menjadi oposisi pada saat itu, menentang kesepakatan tersebut sejak awal. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengungkap pada musim panas ini Italia belum mendapatkan hasil yang baik dari perjanjian tersebut.

Senada, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga sempat menilai keputusan untuk bergabung dengan program BRI adalah kesalahan dan kejahatan. Pasalnya, Crosetto program BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.

Yang terjadi dari keikutsertaan Italia dalam program tersebut malah sebaliknya; Italia terjajah produk China.

"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya, melansir CNN Business.

Lantas bagaimana kenyataan data ekspor Italia sejak bergabung BRI?

Sejak Meloni mulai menjabat tahun lalu, ia telah menyatakan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping. Menurut dia, kesepakatan tersebut tak membawa manfaat yang signifikan bagi negaranya.

Data Italia melaporkan bahwa pada tahun lalu, ekspor Italia ke China berjumlah 16,4 miliar euro atau setara Rp274 triliun, naik dari 13 miliar euro atau setara Rp217 triliun pada 2019. Sebaliknya, ekspor China ke Italia meningkat menjadi 57,5 miliar euro atau setara Rp961 triliun dari 31,7 miliar euro atau Rp529,8 triliun pada periode yang sama.

Sementara itu, meski tidak menjadi bagian dari Belt and Road Initiative, mitra dagang Italia di Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, mengekspor lebih banyak ke China pada tahun lalu.

Faktanya, pada 2021, Italia mengekspor total US7 miliar, menjadikannya pengekspor peringkat ke-7 di dunia. Selama lima tahun terakhir, ekspor Italia telah berubahsebesar US3 miliar, dari US4 miliar pada 2016 menjadi US7 miliar pada 2021.

Jika dirinci, berikut nilai data ekspor Italia periode 2019-2022.

- Ekspor Italia untuk 2022 adalah US6,87 miliar, meningkat 8,05 persen dari 2021.

- Ekspor Italia untuk 2021 adalah US1,25 miliar, meningkat 23,78 persen dari 2020.

- Ekspor Italia untuk 2020 adalah US8,47 miliar, turun 12,14 persen dari 2019.

- Ekspor Italia untuk 2019 adalah US5,62 miliar, turun 3,09 persen dari 2018.

[Gambas:Video CNN]

Total ekspor Italia tercatat US,7 miliar pada Agustus 2023, dibandingkan dengan US,2 miliar di bulan sebelumnya. Data mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar US,7 miliar pada Maret 2023.

Dalam laporan terakhir, total ekspor Italia tumbuh 2,5 persen dari tahun ke tahun (year on year) pada Agustus 2023.

Di sisi lain, pemerintah Italia juga telah menunjukkan keraguannya terhadap pakta tersebut, meski menjadi bagian dari BRI. Pihaknya telah berulang kali mengambil sejumlah langkah untuk memveto beberapa usulan pengambilalihan atau membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan China, terhadap perusahaan-perusahaan Italia.

Pada Juni, kabinet Meloni membatasi pengaruh pemegang saham China, Sinochem, terhadap pembuat ban Italia Pirelli. Pihaknya menggunakan aturan 'golden power' yang dirancang untuk melindungi aset-aset strategis.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

kehidupan konseptual

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Benua Soochow

Pemerintah Lunasi Utang Pupuk Subsidi Rp16,7 T Bulan Ini******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah punya utang subsidi pupuk Rp16,7 triliun ke perusahaan pelat merah yang dipimpinnya. 

Ia mengatakan utang bakal dilunasi bulan ini. Ia mengatakan saat ini semua administrasi sudah diselesaikan di tingkat Kementerian Pertanian (Kementan).

"Piutang sudah tadi. Nominalnya Rp16,7 triliun untuk 2020-2022 itu sudah beres administrasinya," ucap Rahmat di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

"Sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Saya cek Kementerian Keuangan dananya ada, jadi InsyaAllahmohon doanya (bulan ini selesai)," ujarnya.

Di kesempatan lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) akhir tahun ini.

"Itu (utang ke PT Pupuk Indonesia) memang akan kita selesaikan, tapi itu tetap dalam konteks kita menjaga defisit terkendali. Jadi, ini memang sedang kita siapkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10) lalu.

Selain utang ke PT Pupuk Indonesia, Febrio mengatakan pemerintah juga akan membayar kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Bahkan, ia mengklaim pembayaran tersebut rutin dilakukan tiap kuartal.

Menurutnya, skema pembayaran kompensasi energi tersebut kini sudah lebih bagus. Febrio menyebut setiap kuartalnya pemerintah melakukan asesmen dan pembayaran.

"Untuk kuartal IV memang menunggu asesmen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga bisa dibayarkan berikutnya," jelas Febrio.

"Ini tata kelola sudah terstruktur dan harusnya tidak ada ketidakpastian lagi. Baik BUMN maupun masyarakat bisa yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, tapi kewajiban-kewajibannya juga bisa diselesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Mendag Ajak ICC Perkuat Kolaborasi untuk Maksimalkan Potensi Kelapa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak International Coconut Community (ICC) untuk memperkuat kolaborasi. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menilai, kolaborasi merupakan faktor kunci agar potensi olahan kelapa dapat dimaksimalkan.

Demikian dikatakan Zulhas dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting, Bandar Lampung, Selasa (5/11). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, perwakilan pengusaha industri kelapa dari sejumlah negara, jajaran Kemendag, dan Pemprov Lampung.

"ICC dan seluruh negara anggota harus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang transfer teknologi, dan program sektor kelapa berkelanjutan serta implementasi berkelanjutan," kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas berharap pertemuan 59th ICC Session & Ministerial Meeting ini dapat menghadirkan strategi untuk pengembangan sektor kelapa.

"Pertemuan ini harus mampu memberikan masukan strategis bagi inovasi dan pengembangan sektor kelapa," tutupnya.

Sebagai informasi, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa. Organisasi ini diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Evolusi seni bela diri ekstrim

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.