slot88

Guizhou Fengyun

Mesin Bermasalah Paksa Pesawat Kembali ke Soetta, Lion Air Minta Maaf******

Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro menuturkan pihaknya meminta maaf terkait kondisi mesin pesawat yang bermasalah sehingga membuat penumpangpanik.

Danang mengatakan Lion Air dengan penerbangan nomor JT-330 pada Rabu (26/10) dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (CGK) tujuan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan (PLM) telah dijalankan menurut standar operasional prosedur (SOP).

Namun, pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya dan menunjukkan perlu segera dilakukan pengecekan.

Dalam memastikan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal (return to base) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Usai pendaratan tersebut, seluruh penumpang diarahkan untuk menuju ruang tunggu (boarding gate) guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Proses penumpang keluar dari pesawat (disembark) dilakukan secara normal.

"Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang timbul.

Teknisi dan pilot melakukan pengecekan pada pesawat melalui tahapan kerja yang dijalankan menurut daftar kerja (check list) yang membutuhkan waktu," ujar Danang dalam keterangan resminya.

Untuk saat ini, Lion Air telah menginformasikan kepada seluruh penumpang bahwa penerbangan JT-330 dipersiapkan dengan menggunakan pesawat Lion Air yang lain.

Penerbangan JT-330 selanjutnya dioperasikan dengan menggunakan Boeing 737-800NG registrasi PK-LOP. Pesawat telah berangkat pada pukul 19.20 WIB dan diperkirakan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pukul 20.20 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Otak paling kuat dalam hiburan

Tak Hanya Kangkung, Harga Telur Hingga Beras di Pasar Juga Naik******

Harga sejumlah bahan pokok mulai telurhingga beras di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan naik sepekan ini. Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan hanya harga kangkungyang naik.

Salah satu pedagang telur di pasar itu yang bernama Aris mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000-Rp3.000 per kg.

"Telur sekilo sekarang Rp27 ribu. Ini naik (harganya), kemarin kan Rp24 ribu-Rp25 ribu. Naiknya baru lima hari ini," kata Aris kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sekilo sekarang telur bisa Rp27 ribu-Rp28 ribu. Sebelumnya Rp26 ribu, sempat segitu harganya. Ini naik (harganya) sudah semingguan," katanya.

Pedagang lain bernama Temuji mengamini kenaikan harga telur itu. Ia menduga kenaikan merupakan imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Meski naik, ia masih berani memasang harga sedikit lebih rendah dibanding beberapa pesaing.

[Gambas:Video CNN]

"Telur sekilo sekarang Rp26.500. Harga telur naik. Kalau bulan kemarin bisa Rp25 ribu, sekarang mulai naik. Ini sudah dari seminggu lalu naiknya," jelasnya.

Sementara untuk beras, pedagang Pasar Minggu bernama Abdul menjelaskan saat ini paling murah per liter dijual di harga Rp8.500. Sedangkan beras paling mahal adalah jenis pandan wangi seharga Rp13 ribu per liter.

"Ini rata-rata naik. Harga beras memang naik-turun. Jadi per 3 minggu beras masuk bisa naik (harganya), kadang turun, begitu seterusnya. Ini naik sudah dari 2 minggu lalu. Beras biasa dulunya Rp7.500-Rp7.600, kalau pandan wangi itu Rp12 ribu per liter. Jadi ada kenaikan Rp800-Rp1.000," katanya.

Setali tiga uang, pedagang bernama Lis menjelaskan ia harus menaikkan harga beras jualannya bersamaan dengan sebelum, saat, dan sesudah kenaikan BBM.

"Beras standar Rp8.500 per liter, paling mahal pandan wangi Rp13 ribu per liter. Naik sudah dari sebulan lalu. Sebelumnya beras standar itu Rp7.500-Rp8.000 per liter, pandan wangi Rp12.500-Rp13 ribu," jelas Lis.

"Setelah kenaikan BBM juga naik terus (harganya). Kisarannya sekitar Rp500 sampai harga sekarang," sambungnya.

Tak jauh beda, Sardjono selaku pedagang bawang dan cabai menjelaskan ada beberapa kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir.

"Bawang merah tiga hari ini naik jadi Rp40 ribu per kilogram, tadinya saya jual Rp35 ribu (ukuran besar). Kalau bawang merah kecil tadinya Rp28 ribu jadi naik Rp30 ribu per kilogram," jelasnya.

Sedangkan harga daging ayam masih stabil di angka Rp35 ribu per ekor. Namun, pedagang mengeluhkan jumlah permintaan yang menurun.

"Harga tetap, tapi daya beli menurun, berkurang. Kalau pedagang masih biasa (membeli), tapi ibu-ibu rumah tangga untuk konsumsi rumahan tidak ada. Ini terlihat sekarang ibu-ibu gak ada yang mengantre belanja ayam," jelas Slamet.

Tak hanya di Pasar Minggu, kenaikan harga bahan pokok selain kangkung juga terjadi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Kenaikan paling terlihat terjadi pada bawang merah dan tomat kompak mengalami kenaikan.

"Bawang merah (kecil) sekarang Rp32 ribu per kilogram. Sebelumnya masih Rp30 ribu. Naik sudah seminggu ini kurang lebih," kata Rehan selaku pedagang bawang di pasar tersebut.

Pedagang lain bernama Zaenal menyebut kenaikan harga bawang terjadi dalam dua hari belakangan. Namun, ia masih berani memasang harga lebih rendah ketimbang pesaing lain.

"Bawang merah (kecil) naik sekarang Rp30 ribu per kilogram, baru dua hari ini. Sebelumnya sekitar Rp28 ribu. Tomat juga naik. Tadinya Rp4.000 per kilogram, sekarang jadi Rp6.500," jelasnya.

Selain bawang merah dan tomat, telur ayam juga mengalami kenaikan harga.

"Telur kecil sekarang Rp26 ribu per kilogram, yang besar Rp27 ribu per kilogram. Naik dari tiga hari ini, masing-masing naik Rp1.000," kata Edi yang berjualan telur.

Presiden Jokowi mengklaim harga bahan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan stabil. Hanya satu yang mengalami kenaikan harga, yakni kangkung.

Panduan Budidaya Perkotaan

Bapanas Klarifikasi Soal Stok Kedelai Cuma Cukup 7 Hari******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) klarifikasi soal stok kedelaiyang hanya mencukupi hingga tujuh hari ke depan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan stok kedelai saat ini masih mencukupi sampai akhir November 2022. Ini sesuai dengan prognosa neraca pangan yang dimiliki Bapanas.

"Jadi sebenernya wartawan salah menanggapi. Jadi stok pangan yang kita miliki itu prognosa perhitungannya sampai November. Jadi saat paparan itu Oktober masih ada 7 hari lagi dan ditambah November 30 harian, maka stok kedelai masih mencukupi sampai 37 hari ke depan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Jadi masih cukup sampai November. Nanti menjelang akhir November akan dilihat lagi dan dirundingkan lagi biasanya apakah diimpor lagi atau tidak," imbuhnya.

Meski demikian, ia memang menilai pemerintah harus tetap waspada. Walau jauh dari ancaman krisis pangan, produksi dalam negeri harus tetap dimaksimalkan.

"Ini berkali-kali juga ditekankan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus waspada terus. Kita jauh dari krisis pangan karena ingin makan apa saja masih bisa memilih. Belum sampai pada tahap susah mencari makanan. Ini karena kita masih ada beras produksi lokal dan juga beberapa pangan lain," jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa mengatakan stok bahan pangan secara umum aman. Namun, ada satu jenis yang mengkhawatirkan yakni kedelai yang hanya bisa bertahan dalam sepekan.

Sementara, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari. Lalu, pasokan cabai besar juga cukup untuk 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

"Artinya kalau kita bicara resesi pangan mudah-mudahan tidak. Namun sebagaimana arahan Bapak Presiden (Jokowi) kita wajib waspada," ujarnya di Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, Senin (24/10).

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Pembangunan IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Iskandar mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait.

Koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada para jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para Kepala Balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," kata Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]