mejagacor

pinjaman online tanpa dp 576Jutaan kata 502930Orang-orang telah membaca serialisasi

《mejagacor》

Menkominfo ajak diaspora jadi bagian transformasi digital nasional******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional.

“Saya mengajak teman-teman diaspora yang memiliki wawasan dalam lingkup transformasi digital untuk memberi masukan mengenai arah pengembangan dan pembangunan transformasi digital di Indonesia," ujarnya dalam rilis pers yang diterima, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan diaspora Indonesia di Hotel Sofia Barcelona, Spanyol, Selasa (27/2) malam waktu setempat.

Baca juga: Menkominfo Budi Arie memulai lawatan ke Spanyol

Baca juga: Pemerintah segera tuntaskan aturan turunan Perpres Publisher Rights

Budi mengatakan pihaknya selalu konsisten bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia, dan penggerak ekonomi sosial di masyarakat.

Dia mendorong diaspora Indonesia di Spanyol memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Menurutnya, pemikiran dan masukan diaspora memiliki arti penting agar Indonesia bisa terus bergerak maju dan memberi warna bagi kemajuan dunia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Sumbangsih para diaspora sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk makin maju,” kata dia.

Menkominfo juga berharap agar Diaspora Indonesia dapat berkontribusi dalam kepentingan nasional secara aktif. Bahkan, Budi Arie mengusulkan aksi Nation Call untuk mengoordinasikan seluruh diaspora demi kepentingan nasional.

Dia menilai banyak negara memperebutkan sumber daya manusia Indonesia yang berprestasi.

“Tinggal kepentingan nasional kita yang perlu dirumuskan, supaya kita jangan terlalu tertinggal dari banyak negara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie turut menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengikis kesenjangan antar wilayah, bahkan menargetkan penurunan jumlah wilayah tertinggal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan menyediakan akses internet di wilayah tertinggal.

“Tahun lalu kita meresmikan di Talaud sama Bapak Presiden Joko Widodo. Jaringan BTS di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah kita punya istilah terluar, terdepan, tertinggal,” tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie dari total 74 ribu desa di Indonesia, saat ini jumlah desa yang tertinggal sebanyak sembilan ribu desa.

“Saya tiga tahun lebih jadi Wakil Menteri Desa PDTT jadi saya agak paham tentang desa ini. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa, dan saat ini jumlah desa yang tertinggal mencapai 9 ribu desa. Saya yakin dengan kemauan. Desa Tertinggal, mudah-mudahan bisa kita hilangkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, setiap Diaspora Indonesia yang hadir menerima Buku Biografi “Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul “Jokowi Hace Realidad El Sueno de Indonesia: Comprender el desarrollo basado en el carácter y los valores humanos.”

Buku besutan Darmawan Prasodjo itu mengisahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia serta capaian dalam membangun Indonesia di berbagai sektor.

Selain diterjemahkan dalam Bahasa Spanyol, buku itu juga sudah ada dalam Bahasa Korea dan Arab. Saat ini tengah dalam proses terjemahan dalam Bahasa Jepang, China, dan Swahili.


Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kemendikbudristek perpanjang masa pendaftaran SNBP******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dari semula sampai 28 Februari 2024 pukul 15.00 WIB menjadi 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari jumlah siswa yang eligible, masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran SNBP,” kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 Prof. Ganefri dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kemendikbudristek memperpanjang masa pendaftaran mengingat dari jumlah siswa yang eligibleternyata sampai penutupan pendaftaran SNBP masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran.

Oleh sebab itu, tim SNPMB memberikan kesempatan kepada peserta yang belum menyelesaikan proses pendaftaran SNBP untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikannya paling lambat 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

Baca juga: SNPMB: Siswa bisa ikut pantau pengisian PDSS di laman SNPMB

Pendaftaran SNBP ini yaitu jalur non-tes yang dinilai berdasarkan rapor dan prestasi lain dari siswa dengan khusus untuk program studi tertentu seperti olah raga atau seni nantinya penilaian dilakukan berdasarkan portofolio.

Proses pendaftaran SNBP diawali dari penetapan kuota per sekolah dan hal tersebut sudah ditetapkan sejak 28 Desember 2023.

Biasanya PTN akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu yang sudah ditentukan oleh siswa.

"Biasanya kampus akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu karena kalau kuotanya sudah terpenuhi pilihan satu biasanya dia tidak melihat lagi pilihan dua. Artinya mereka sudah memenuhi syarat (di pilihan satu)," katanya.

Oleh sebab itu, Ganefri mengimbau para siswa untuk hati-hati dalam menentukan universitas dan program studi (prodi) yang dipilih dan diletakkan pada urutan pertama.

"Adik-adik saat menentukan pilihan, tolong betul-betul disesuaikan dengan minatnya,” ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran SNBP dibuka 14 Februari, kuota PTN minimum 20 persen
Baca juga: Rekam jejak sekolah hingga prestasi alumni pengaruhi penilaian SNBP

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kampuspoker、zara4d、pinjol yang tidak ribet

Terkait：pasti slot login、lapak303、ini gaming slot、tafsir mimpi 2d erek erek、slot game slot、gacor 89 slot、cara pasang shio、menunggak shopee pinjam、cara dapat uang di dana gratis、rajawali988

---

---

bab terbaru：slot baru tergacor（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08