cicilan kartu kredit bukalapak

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

bonus slot 25 25

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Surabaya, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESGibran: Gus Muhaimin Aneh, Mau Bangun 40 Kota tapi Tidak Setuju IKN

(frd/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

slot gacor terpercaya

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Elang Salju

cara pinjam uang di bca

Produsen Lokal Ini Ekspor Sarung Tangan untuk Militer Uni Eropa******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Sport Glove Indonesia (SGI) mengeksporsarung tangan militer untuk ke Uni Eropa.

Chief Finance Officer PT SGI Eka Noor Asmara mengatakan sarung tangan produksi SGI, salah satunya dipesan oleh perusahaan Republik Ceko yakni Holik, yang memasok perlengkapan militer untuk Uni Eropa.

"Efek perang, yang lainnya ngomong krisis kalau kami malah bagus, karena order Holik meningkat pesat. Holik menjual sarung tangan ke beberapa negara Uni Eropa " kata Eka di pabrik PT SGI Desa Krandon, Sleman, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Beberapa customer atau pelanggan PT SGI di antaranya KGD (Carhartt), NIKE, Youngstown, Wilson, Hexarmor, MCR Safety, PIP, Holik, United Sport Brand, Fox Racing, Pyramex, Klein Tools, Rostaing, dan Majectic.

PT Sport Glove Indonesia mendapat dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance.

Program ini bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan internasional serta memberikan perlindungan terhadap risiko perdagangan yang mungkin terjadi.

PKE Trade Finance adalah penugasan yang diberikan pemerintah lewat Kementerian Keuangan RI kepada LPEI, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 494/KMK.08/2022 tentang Penugasan Khusus Trade Finance (PKE TFC) kepada LPEI.

Sejauh ini, ada 14 produk yang diberikan modal oleh PKE Trade Finance mulai dari karet, kopi, furniture, alas kaki, makanan olahan, tekstil, perhiasan, rempah-rempah, produk kayu, kerajinan, elektronik, otomotif dan suku cadang, produk kimia, hingga turunan dari sawit.

Selain Trade Finance, LPEI sendiri memiliki program finansial lain berupa PKE Usaha Kecil Menengah (UKM) dan PKE Kawasan. Kawasan ini mencakup Amerika Selatan, Afrika, Eropa timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Sedangkan untuk program yang bersifat non-finansial, LPEI melaksanakan dua program yaitu rumah ekspor (services center) berupa penyediaan pusat informasi, pusat edukasi, dan pusat pembiayaan, serta desa devisa (community development) dengan kegiatan berupa pemberian pendampingan dan akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor komunitas.

[Gambas:Video CNN]

(blq/pta)

Desa Pedang Peri

judi slot gacor 2022

Ditjen Hubla tingkatkan kompetensi melalui pembinaan keprotokolan******

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungannya.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Wisnu Wardana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menyinggung bahwa peran protokol dan MC sangat penting sebagai ujung tombak serta menentukan keberhasilan sebuah acara.

Lebih lanjut Wisnu menggarisbawahi, keprotokolan yang tepat membantu menegaskan otoritas dan profesionalisme instansi, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan kerja sama.

Baca juga: Ditjen Hubla diseminasi pendokumentasian tingkatkan layanan publik

"Keprotokolan yang tepat juga memberikan kesan yang positif kepada para pemangku kepentingan bahwa acara berjalan secara tertib dan teratur" tambahnya.

Sedangkan peran MC, lanjut Wisnu, menjadi kunci dalam mempertahankan kelancaran acara, menciptakan suasana yang profesional, serta memperkuat citra positif organisasi.

"Melalui kegiatan pembinaan protokol dan MC yang berkelanjutan, diharapkan dapat melahirkan bakat-bakat pegawai yang profesional dan sigap untuk berkontribusi bagi Ditjen Perhubungan Laut" ujarnya.

Kegiatan penyuluhan dan pembinaan keprotokolan dan MC yang digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 29 Februari-2 Maret ini turut dihadiri oleh 60 peserta dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Kemenhub gelar "boarding officer" untuk keselamatan pelayaran

Baca juga: Kemenhub-Bea Cukai kerja sama layanan VTS di Palembang

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke masa kecil

cnn slot demo

PM Thailand : perundingan damai dengan pemberontak tak akan gagal******

Yala (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin menegaskan perundingan perdamaian antara pemerintah dan kelompok pemberontak di Thailand selatan terus berlanjut dan tidak akan gagal guna mengakhiri kekerasan dan permusuhan.

Selama kunjungannya ke provinsi perbatasan selatan, seperti yang dilaporkan TNA, Jumat, Perdana Menteri menyampaikan upaya perdamaian sedang berlangsung dengan fokus pada peluang dan masa depan yang lebih baik di wilayah tersebut dan menimbang mencabut keputusan darurat di wilayah tersebut bergantung pada pertimbangan keamanan.

Tanggal 28 Februari menandai peringatan 11 tahun penandatanganan konsensus umum mengenai proses dialog perdamaian dengan Barisan Nasional Revolusi (BRN), sebuah kelompok pemberontak besar yang aktif di Thailand Selatan.

“Semua pemerintah sejak saat itu melanjutkan dialog termasuk pemerintahan saat ini,” ucap Srettha.

Dalam perundingan yang dilanjutkan kembali awal bulan ini, lanjutnya, pemerintah dan perwakilan BRN menyepakati prinsip rancangan peta jalan yang disebut Rencana Komprehensif Bersama menuju Perdamaian (JCPP) yang menguraikan konsultasi publik, penghentian permusuhan dan menemukan solusi politik untuk mengakhiri konflik.

“Saya tidak ingin berbicara tentang ketidakamanan hari ini. Saya ingin berbicara tentang peluang dan potensi. Saya ingin semua orang di provinsi perbatasan selatan mempunyai kesempatan yang sama (seperti masyarakat di daerah lain),” ujarnya.

Lebih lanjut PM Srettha menyampaikan bahwa kunjungannya ke tiga provinsi perbatasan selatan selama tiga hari dua malam itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Dia mengungkapkan kepuasannya sebagai perdana menteri pertama dalam 10 tahun yang bermalam di wilayah tersebut.

Ia juga mendesak kepercayaan pada pemerintah yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat secara nasional. Mengenai kemanan. ia mencatat adanya penurunan signifikan dalam kekerasan selama setahun terakhir.

Sebelumnya, PM dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Betong, Provinsi Yala, Thailand, namun gagal karena rekannya dari Malaysia sedang menjalankan tugas di Australia. Keduanya sudah berkomunikasi dan berharap bisa berkunjung ke sana bersama. Malaysia bermaksud membantu menyelesaikan masalah di provinsi perbatasan selatan Thailand.

Sumber : TNA-OANA

Baca juga: Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak
Baca juga: Pemberontak Thailand bertanggung jawab atas pengeboman Ramadhan
Baca juga: Tentara Myanmar serang pemberontak di dekat perbatasan Thailand

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Toko Senjata Wanjie

markas303

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)