cara pinjam uang di julo 738Jutaan kata 958845Orang-orang telah membaca serialisasi
《juicy fruits pragmatic play》
Curhat Konsumen Meikarta: Semua yang Protes Dijadikan Tergugat******Jakarta, CNN Indonesia--
Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Sidang perdana berlangsung hari ini, Selasa (24/1).
"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep sebelum sidang berlangsung.
Ia menduga PKPKM digugat oleh PT MSU karena isi dari spanduk-spanduk, termasuk kata oligarki, yang dibentangkan saat konsumen melakukan orasi dan unjuk rasa di DPR RI pada Desember 2022 lalu.
"Mungkin karena beliau-beliau (pihak Meikarta) marah atau seperti apa, karena baru sekarang kasus itu jadi viral. Kami nggak ada tujuan apa-apa, hanya mengupayakan hak kami kembali. Tuntutan itu tujuannya memiskinkan kami," tutur Aep.
"Kami bukan koruptor sampai harus dimiskinkan seperti ini, kami hanya mengusahakan hak kami. Tuntutannya itu di luar nalar. Kami mengupayakan hak kami malah digugat, tapi akan kami hadapi. Keadilan memang harus ditegakkan," imbuhnya.
Aep juga mengungkapkan dari 18 tergugat tersebut, belum semuanya mendapatkan surat panggilan sidang perdana hari ini. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan.
Dalam pantauanCNNIndonesia.comdi PN Jakarta Barat, persidangan baru dimulai sekitar pukul 10.35 WIB. Pihak PT MSU selaku pengembang Meikarta belum memberikan tanggapan.
Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.
Lalu, pertengahan Januari lalu, mereka mengadu ke Komisi VI DPR RI dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.
"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ungkap Ketua PKPKM Aep Mulyana di Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Menaker Sebut Pengesahan RUU PPRT Dikebut Demi Lindungi PRT******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan untuk melindungi para pekerja rumah tangga(PRT).
Ida menjelaskan UU ini nantinya menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/1).
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan. Maka dari itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.
Lihat Juga :FOTO: Konsumen Meikarta Digugat Rp56 M Buntut Protes atas Haknya |
"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).
Jika melihat sejarah RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.
Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).
Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.
(fby/pta)MRT Ajukan Diri Jadi Objek Vital Nasional, Tunggu Restu Kemenhub******Jakarta, CNN Indonesia--
PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang dalam proses pengajuan agar asetnya ditetapkan sebagai objek vital nasional. Pengajuan ini untuk mengamankan aset MRT, termasuk stasiundan depo, dari potensi kericuhan demonstrasi.
Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi menjelaskan proses pengajuan status objek vital nasional tersebut dibantu oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit). Selain itu, ia mengaku sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
"Benar bahwa PT MRT Jakarta dalam proses pengajuan sebagai objek vital nasional," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Muhammad Effendi kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (26/1).
Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
Lihat Juga :Lansia Jatuh di Peron Stasiun Tebet, KAI Minta Maaf dan Janji Perbaiki |
"Pengecualian untuk 'objek-objek vital nasional' meliputi radius 500 meter dari pagar luar," tulis penjelasan lebih lanjut dari pasal 9 ayat (2).
Dengan begitu, jika stasiun dan depo MRT resmi ditetapkan menjadi objek vital nasional, maka tidak boleh ada demonstrasi dalam radius batas 500 meter.
Meski MRT mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan Kemenhub, Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengaku belum menerima surat mengenai pengajuan aset MRT menjadi objek vital nasional.
"Belum (belum terima surat permintaan persetujuan dari MRT). Saya tetap nunggu suratnya," katanya saat dikonfirmasi.
Risal menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, stasiun bisa dikategorikan sebagai objek vital. Tak jauh beda, ia menyebut depo bisa masuk ke dalam bagian transportasi.
Meski begitu, Risal menegaskan hal tersebut bukan berarti menjadi lampu hijau DJKA bakal langsung menyetujui permintaan MRT menjadikan stasiun dan deponya sebagai objek vital nasional.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:pinjol legal、slot yang gacor hari ini、situs slot amanah
Terkait:autotogel、sensational77、gagal daftar kredivo、indobet138、wd88、situs web gacor、pro 88 slot、slot508、pinjam uang di bank bri tanpa jaminan、gagah4d
bab terbaru:cara meningkatkan limit kredivo(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《juicy fruits pragmatic play》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot gacor 4d hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《juicy fruits pragmatic play》bab terbaru。