pediatoto

slot gacor pasti maxwin 742Jutaan kata 239135Orang-orang telah membaca serialisasi

《pediatoto》

Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke******

Jakarta (ANTARA) - Ratusan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meramaikan kegiatan hari lahir (harlah) ke-78 organisasi itu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu. Berdasarkan perhitungan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 anggota yang dibawa ke lokasi acara itu dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU. Acara tersebut juga dihadiri Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU berasal dari 11 negara, antara lain Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris, dan Jepang.

Sejak Jumat (19/11) malam, peserta kegiatan harlah mulai memadati kompleks Stadion GBK Jakarta dengan mengenakan gamis hijau dan syal sesuai dengan daerah masing-masing.

Baca juga: Presiden hadiri Harlah ke-78 Muslimat NU Rangkaian acara dimulai pada Sabtu, sekitar pukul 00.00 hingga 02.30 WIB dengan khataman Al Quran sebanyak 2024 kali yang dipimpin Hajah Romlah Widayati, dilanjutkan pada pukul 02.30 hingga 04.20 WIB berupa Shalat Tahajud dan Hajat berjamaah dengan imam KH A Muzakky Alhafidz. Shalat Subuh berjamaah dilangsungkan pada pukul 04.20 hingga 04.45 WIB, dilanjutkan pembacaan Pada pukul 04.45 WIB hingga 05.30 WIB acara diisi dengan pembacaan istighatsah, tahlil, dan doa khatam Al Quran dipimpin KH Asep Syaifuddin Chalim. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 06.45 WIB dan dilanjutkan dengan pembukaan pada pukul 07.15 WIB yang disambung dengan sambutan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Kemudian, Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dijadwalkan mengisi tausiah pada pukul 07.45 hingga 08.00 WIB dan dilanjutkan dengan arahan Presiden Jokowi hingga 08.15 WIB.
Kemudian dilanjutkan dengan persembahan lagu Hymne Muslimat NU dan Padamu Negeri. Acara akan ditutup dengan pembacaan doa oleh Habib Luthfi Bin Yahya pada pukul 08.20 WIB.
Baca juga: Khofifah minta maaf Harlah Muslimat NU sebabkan macet sekitar GBK
Baca juga: Muslimat NU santuni 500 anak yatim jelang harlah ke-78

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

RSUD Kota Tangerang sediakan layanan alat bantu kaki pasien bengkok******

Layanan Bengkel Ortotik Prostetik ini juga terbuka untuk pasien umum dengan pilihan jenis kaki palsu. Kami akan melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum lainnya

Tangerang (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Banten mengungkapkan Bengkel Ortotik Prostetik di RSUD Kota Tangerang menyediakan layanan alat bantu penyangga tubuh hingga kaki pasien yang bengkok.

“Selain pembuatan kaki palsu, kami pun menyediakan alat bantu penyangga tubuh seperti sepatu AFO -Ankle Foot Orthosis- dan KAFO -Knee Ankle Foot Orthosis-. Untuk kaki pasien bengkok yang disebut Conginetal Talipes Equines Varus -CTEV-,” kata Direktur RSUD Kota Tangerang dr O.U Taty Damayanti dalam keterangannya di Tangerang, Rabu.

Ia menjelaskan, layanan Bengkel Ortotik Prostetik itu sejak April 2023. Layanan ini dikhususkan sebagai pembuatan alat bantu penyandang disabilitas untuk membantu atau menggantikan peran bagian tubuh. Layanan Ortotik Prostetik ini telah ditunjang dengan bengkel sendiri, sehingga memudahkan untuk efisiensi pelayanan.

Layanan kaki palsu tersebut juga telah diakomodasi oleh pihak BPJS Kesehatan. Diharapkan, langkah ini bisa memudahkan masyarakat Kota Tangerang maupun di luar Kota Tangerang.

Dalam prosesnya, pembuatan kaki palsu membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Selain itu, diperlukan pemeriksaan kondisi kaki pasien terlebih dahulu oleh prothetist untuk mengetahui ukuran kaki pasien.

Masyarakat Kota Tangerang yang ingin menggunakan layanan ini dengan menggunakan BPJS Kesehatan diharapkan membawa surat rujukan dari faskes pertama. Kemudian masyarakat dapat memperbaruai kaki palsu dengan BPJS Kesehatan per lima tahun sekali secara gratis.

“Layanan Bengkel Ortotik Prostetik ini juga terbuka untuk pasien umum dengan pilihan jenis kaki palsu. Kami akan melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum lainnya,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara bayar lunas kredivo、cara daftar kredivo paylater、id khusus slot

Terkait：login link alternatif、paten4d、rebrand slot、al akulaku、138slot、rumah303、jam pola gacor、89 erek erek togel、slot 77 login、situs judi slot yang mudah menang

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot menang hari ini（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

layanan angka bocoran jitu

Daftar isi semua bab

Bab 1 slot paling gacor sekarang

Bab 2 link demo pragmatic

Bab 3 big777

Bab 4 rtp slot live jam gacor

Bab 5 hoho168

Bab 6 daftar situs slot online terpercaya

Bab 7 link situs slot resmi

Bab 8 situs slot gacor hari ini pragmatic play

Bab 9 judi indonesia terpercaya

Bab 10 demo agb99

Bab 11 pinjam cepat ilegal

Bab 12 cara cicilan di akulaku tanpa dp

Bab 13 slot gacor untuk pemula

Bab 14 cara menang main judi bola parlay

Bab 15 pinjaman online cepat cair tanpa bi checking

Bab 16 zoom188

Bab 17 pinjol pasti cair tanpa bi checking

Bab 18 link slot gacor malam ini

Bab 19 info link gacor slot

Bab 20 slot maxwin terbaru

Klik untuk melihattersembunyi di tengah3840bab

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Dominasi generasi muda

situs judi slot resmi

Presiden ingatkan masyarakat jangan mau diadu domba dalam pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar tidak mau diadu domba karena perbedaan pendapat dan pilihan dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama warga berkelahi, juga tidak boleh. Jangan mau kita diadu domba seperti itu, dibenturkan seperti itu, dipecah belah seperti itu," ujar Jokowi.

Demikian disampaikan Presiden Widodo dalam sambutannya pada acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Presiden mengatakan proses pemilu penting dan menentukan, namun ia tidak ingin karena perbedaan, masyarakat malah saling menghujat.

"Kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, justru kita saling menghujat," kata Presiden.

Dia menekankan yang lebih penting adalah keutuhan, persatuan dan kerukunan bangsa.

"Mari perkuat silaturahmi agar situasi tetap sejuk, rukun. Saya tahu Muslimat NU paling bisa soal ini dan harus saya akui ibu-ibu memang paling juara," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

stas77

Bangladesh laporkan subvarian COVID baru JN.1******

Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Negara Asia Selatan, Bangladesh, telah mendeteksi sub-varian COVID-19 untuk pertama kalinya, kata otoritas kesehatan, Kamis (18/1).

Sub-varian tersebut, JN.1, adalah strain omicron yang disebut "varian menarik" oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

JN.1 terdeteksi dalam uji sampel lima orang, dr. Tahmina Shireen, direktur Institut Epidemiologi, Pengendalian Penyakit, dan Penelitian pemerintah, mengonfirmasi kepada Anadolu.

Strain tersebut terdeteksi setelah menguji sampel pasien COVID di dalam dan di luar ibukota Dhaka.

Infeksi varian tersebut bisa meningkat lebih lanjut karena COVID mulai menyebar selama musim dingin, tambahnya, sambil mengatakan bahwa varian tersebut tidak mematikan.

WHO mengonfirmasi jenis baru tersebut pada Desember lalu, menambahkan bahwa sub-varian itu dapat menyebar secara cepat tetapi tidak terlalu parah.

Pada Kamis, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaporkan 18 kasus baru COVID-19.

Sejak kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Bangladesh pada Maret 2020, hampir 30.000 orang meninggal dunia, dan lebih dari dua juta orang dari 170 juta penduduk terinfeksi virus korona.

Otoritas kesehatan pada Selasa mengatakan bahwa mereka akan memulai kampanye inokulasi COVID-19.

Sebanyak 25 juta suntikan akan diberikan pada tahun 2024 dan 2025 melalui kampanye tersebut, termasuk dosis keempat pada populasi yang berisiko, menurut Kementerian Kesehatan Bangladesh.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Bangladesh catat 1.276 kasus dan 266 kematian HIV sepanjang 2023
Baca juga: Bangladesh persingkat masa karantina, turunkan usia penerima 'booster'
Baca juga: Bangladesh memulai vaksinasi COVID-19 untuk pengungsi Rohingya

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

aplikasi cicilan

Bawaslu sebar 20 mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Pulau Jawa******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu sebanyak 20 unit yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa, bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu.

"Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, Minggu.

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Baca juga: Henri Subiakto pertanyakan proses di balik penangkapan Palti Hutabarat

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia, sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

"Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand by berkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah," jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

"Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi," kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu on car free day kampanyekan Pemilu damai berintegritas

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai, untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan supaya tidak terjadi.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran.

"Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand by di sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana," ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu masifkan Pojok Pengawasan di seluruh Indonesia

Ahli alkimia

situs slot terpercaya bonus new member 100

PBNU: Khofifah harus non******

beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Khofifah Indar Parawansa harus non-aktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Khofifah secara personal dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Gus Yahya: Yang meragukan Khofifah, tidak pernah jadi pengurus NU

Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.

Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal Pilpres. Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi.

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Baca juga: Pengamat Unej nilai Khofifah tak banyak dongkrak elektabilitas Prabowo
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Sistem Penukaran Poin Super

link slot mudah jp

KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dewa Badai

hongkong angka jitu

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada

《pediatoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，nexusengine slot terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pediatoto》bab terbaru。