lumbung88slots

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

IHSG Ambruk ke Level 6.641 Usai Saham 11 Sektor Kompak Kebakaran******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.641 pada Selasa (14/3) sore. Indeks saham melemah 145,14 poin atau minus 2,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,29 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,45 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 101 saham menguat, 478 terkoreksi, dan 146 lainnya stagnan. Terpantau keseluruhan sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang ambles 3,93 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0,03 persen ke level Rp15.379 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 2,19 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 2,48 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 2,56 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau kompak lesu. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 2,58 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 2,90 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 3,04 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga loyo. Indeks S&P 500 turun 0,15 persen, indeks NYSE melemah 0,87 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,45 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Impor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?******

Masalah pakaian bekasimpor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekasimpor atau yang sering disebut thriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

"Hari ini, Selasa (14/3/2023), Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id.

Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor penjahit sangat terganggu karena harus bersaing dengan pakaian bekas impor.

Kondisi itu kemudian berdampak secara domino terhadap ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di sektor hulu.

"Yang berakibat utilisasi industri TPT nasional menurun. Kerugian berdampak terhadap utilisasi dan berimbas juga terhadap pengurangan tenaga kerja," kata Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan pakaian bekas impor akan menurunkan produktivitas dan kinerja industri tekstil. Harga tekstil dalam negeri menjadi tidak kompetitif serta berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil lokal, termasuk di dalamnya UMKM.

Selain itu, juga akan menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti gatal dan alergi kulit, iritasi kulit, dan infeksi karena pakaian bekas impor tidak terjaga kebersihannya dan mengandung jamur yang membahayakan.

Agar hal tersebut tidak terjadi, Rizal mengatakan pemerintah perlu bertindak tegas kepada pelaku impor baju bekas sesuai dengan Permendag No.40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta perlu mengedukasi masyarakat.

"Pemerintah harus mengedukasi publik perlunya menggunakan hasil produksi tekstil dalam negeri, perlunya menghidupkan UMKM bidang tekstil, bertindak tegas kepada para pelaku importir baju bekas," kata Rizal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pakaian bekas impor terutama ilegal akan mengganggu daya saing industri tekstil dalam negeri.

Selain itu, pakaian bekas impor juga membawa dampak negatif bagi kesehatan karena tidak diketahui bagaimana pemakaian di negara asalnya.

"Jadi impor pakaian bekas merugikan baik bagi produsen maupun konsumen," kata Faisal.

Begitu juga dengan Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Shofie az Zahra mengatakan dampak dari pakaian bekas impor adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan permintaan pasar untuk industri pakaian dalam negeri akan turun.

Padahal, industri tekstil dalam negeri menyerap cukup banyak tenaga kerja.

"Apabila perubahan pola konsumsi ini terjadi terus menerus, bisa terjadi PHK dari perusahaan tekstil dalam negeri dan dalam jangka menengah, tingkat pengangguran akan bertambah," kata Shofie.

Ia mengatakan peran pemerintah terutama di pengawasan masuknya pakaian bekas impor harus diperketat, khususnya pada bagian bea cukai.

[Gambas:Video CNN]

Supermarket benteng saya

Daftar Harta Kepala BPN Jaktim yang Tembus Rp14,7 M******

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra tengah viral di media sosial karena gaya hidup mewah dirinya dan keluarga.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto lantas merespons hal tersebut dan bakal menindak tegas jika terjadi ketidakwajaran terkait harta yang dimiliki Sudarman.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar kurangi utang Rp520 juta.

Berikut daftar harta kekayaan Sudarman Harjasaputra:

HARTA Rp15,28 Miliar

A. Tanah dan bangunan senilai Rp13,9 miliar

1. Tanah dan dan bangunan seluas 387 m2/250 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp5.393.960.000
2. Tanah seluas 50000 m2 di Kab/ Kota Ciamis, hasil sendiri Rp526.240.000
3. Tanah dan bangunan seluas 170 m2/110 m2 di Kab/Kota Malang, warisan Rp2.644.356.000
4. Tanah seluas 1000 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp328.900.000
5. Tanah seluas 500 m2 di Kab/Kota Ciamis, hibah tanpa akta Rp.588.500.000
6. Tanah seluas 6587 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp1.086.855.000
7. Tanah dan bangunan seluas 297 m2/297 m2 di Kab/Kota Tangerang Selatan, hibah tanpa akta Rp2.631.200.000
8. Tanah seluas 90000 m2 di Kab/Kota Garut, lainnya Rp797.500.000

B. Alat transportasi dan mesin Rp438 juta

1. Motor, Piagio Vespa Primavera tahun 2014, hasil sendiri Rp18.000.000
2. Mobil, Mazda CX5 Micro/Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp.420.000.000

C. Harta bergerak lainnya Rp600.000.000

D. Kas dan setara kas Rp249.526.598

UTANG Rp520.000.000

TOTAL HARTA BERSIH Rp14.765.037.598

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Otak paling kuat dalam hiburan

Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan produk lokaldalam belanja anggarannya.

Kepada Jokowi, Luhut melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencariloophole(celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,"ujarnya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

"Kami usul kepada Bapak Presiden juga memberikan disinsentif pada institusi yang tidak melaksanakan program ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan beli produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri.

"Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita The Founding Fathers," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]