cara menggunakan voucher toko shopee

Memasuki jalan iblis

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 10 Juta Penumpang Hingga November******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tercatat telah melayani 10.877.677 orang penumpang domestik dan internasional hingga November 2022.

General Manager Bandara Interasional I Gusti Ngurah Rai Bali Handy Heryudhitiawan mengatakan pihaknya optimis bisa melayani 12 Juta penumpang hingga akhir 2022.

"Sampai dengan bulan November, kami telah melayani 3.790.404 pelaku perjalanan internasional dan 7.087.273 pelaku perjalanan domestik. Secara keseluruhan jumlahnya 10.877.677 penumpang," kata Handy, Rabu (7/12).

Adapun WNA dengan jumlah kedatangan tertinggi di Bali pada November juga berasal dari Australia 75.586 orang, India 26.488 orang, dan warga Singapura 21.806 orang.

Sementara untuk penerbangan domestik rute dengan lalu lintas tertinggi berasal dari Jakarta dengan 408.464 penumpang. Kemudian, Surabaya dengan 83.961 penumpang, dan Makassar dengan 40.292 penumpang.

"Kami optimis Bandara I Gusti Ngurah Rai, akan memenuhi target untuk melayani 12 juta penumpang di tahun 2022. Kami, memperkirakan jumlah pelaku perjalanan udara pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 cukup tinggi. Selain itu, terdapat rencana penambahan rute oleh beberapa maskapai yang jika terealisasi akan semakin memicu pertumbuhan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai," ujar Handy.

Dalam hal ini, ia menjelaskan selama November 2022 Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.308.824 penumpang yang terdiri dari 674.041 penumpang domestik dan 634.783 penumpang internasional. Selain itu, terdapat 9.836 pergerakan pesawat selama bulan tersebut.

"Jumlah tersebut sudah termasuk dengan kedatangan dan kepulangan tamu kenegaraan beserta para peserta KTT G20 yang hadir di Bali," imbuhnya.

Ia mengatakan saat ini Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 21 rute penerbangan domestik dengan 11 maskapai. Untuk rute internasional, saat ini telah melayani 24 rute penerbangan internasional ke 14 Negara, dengan 27 maskapai.

"Di November, terdapat satu maskapai yang kembali melakukan operasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yakni Cathay Pacific dengan rute Hongkong-Denpasar-Hongkong," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Profil Ghan Djoe Hiang, Muka Baru di Daftar 50 Orang Terkaya RI 2022******

Daftar orang 50 orang terkayadi RI tahun ini kedatangan beberapa wajah baru. Berdasarkan dataForbes, salah satu wajah baru yang masuk daftar tersebut adalahGhan Djoe Hiang.

Ia memiliki harta US,07 miliar atau Rp16,67 triliun (kurs Rp15.583 pers dolar AS. Dengan jumlah kekayaan itu, ia berhasil masuk peringkat 41 orang terkaya di Indonesia pada tahun ini.

Lalu siapa dia sebenarnya dan bagaimana bisa sekaya itu?

Mitrabara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Berdasarkan anggaran dasar, perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan batu bara.

MBAP ini terafiliasi dengan Baramulti Group, perusahaan yang hingga 2021 kemarin memiliki konsesi tambang batu bara seluas 24.518 hektar di lima kabupaten di Kalimantan.

Ghan Djoe Hiang merupakan istri dari mendiang Athanasius Tossin Suharya, sang pendiri Baramulti.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Buruh Jatim Akan 'Geruduk' Kantor Khofifah, Tuntut UMK Naik 13 Persen******

Pekerja dan buruhdi Jawa Timur (Jatim) bakal melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka mendesak UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 naik 13 persen.

Aksi itu akan dilakukan 500 buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan serta beberapa perwakilan dari Tuban, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.

"Hari ini merupakan batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 di Jawa Timur," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.

Setibanya di Kantor Gubernur Jatim, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

Buruh punya alasan kenaikan 13 persen tersebut. Angka ini didapat dari nilai inflasi sebesar 6,8 persen. Kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan penyesuaian akibat dampak kenaikan BBM serta naiknya harga kebutuhan pokok.

"Kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen merupakan tututan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh paska terdampak kenaikan harga BBM," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, selama tiga tahun terakhir buruh telah berkorban dengan kenaikan upah yang sedikit akibat pandemi covid-19, bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

Buruh pun menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen.

"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker 18 Tahun 2022," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya. 

Transformasi Naga yang Dipanggil

Solar Langka di Bali, Bus Pariwisata 'Menjerit'******

BBM jenis solardisebut langka di Bali. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali pun menjerit karena operasional angkutan barang hingga bus pariwisatajadi terganggu.

Ketua DPD Organda Bali I Ketut Edi Dharma Putra mengatakan akibat kelangkaan solar, kunjungan ke tempat-tempat wisata yang biasanya disambangi oleh bus pariwisata pun menurun.

"Dampaknya, layanan terganggu, karena Bali merupakan daerah pariwisata yang semestinya rute ke obyek wisata bisa lima kali. Tetapi, karena antrean panjang kelangkaan solar, frekuensi ke obyek wisata menurun," ujarnya saat dihubungi, Rabu (7/12).

Menurut dia, kelangkaan solar sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Akibatnya, pendapatan para sopir pun tertekan. "Ini dari anggota, kelangkaan solar sehingga operasional terganggu," jelasnya.

Ia berharap pihak-pihak terkait tidak membatasi pembelian solar atau mengurangi kuota solar di Bali, mengingat kebutuhannya untuk angkutan darat, termasuk bus pariwisata.

"Bali kan sudah stabil. G20 kemarin sudah berjalan baik. Tidak ada satu keluhan apapun, sekarang kami dengar kuota (solar) dikurangi. Kami harap agar dikembalikan kuotanya, sehingga tidak terjadi antrean panjang pembelian solar," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Buddha

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]