paito 3d texas

Dewa Gila Pedang Terbalik

IHSG Diramal Masih Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (19/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG pada perdagangan sebelumnya, terlihat kembali pada rentang konsolidasi pasca meningkat jangka pendek beberapa waktu sebelumnya.

Sedangkan, perkembangan pola pergerakan IHSG masih menunjukkan tren positif dalam jangka panjang.

Melihat sentimen itu, William menilai peluang kenaikan masih terbuka lebar di tengah gelombang capital outflow yang tercatat secara year-to-date.

"Hari ini pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tingkat suku bunga yang disinyalir belum akan mengalami perubahan," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.654 dan resistance 6.789.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, AALI, ITMG, ASII, JSMR, CTRA, dan BSDE.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG berpeluang bangkit. Ia melihat IHSG sedang berada di antara garis SMA-5 dan SMA-20.

"Diperkirakan akan melanjutkan pergerakan naiknya hari ini apabila chart daily tetap di atas 6.700," kata Ivan.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.691 dan resistance 6.800. Saham pilihannya adalah ANTM, ASII, dan BBRI.

IHSG ditutup di level 6.765 pada Rabu (18/1). Indeks saham melemah 1,55 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,50 miliar saham.

Pada penutupan tersebut, tercatat 229 saham menguat, 279 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor industri di angka 0,55 persen.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Grab Rajai Pasar Food Delivery Tanah Air******

Grab Food memimpin pasar layanan pesan-antar makanan di Indonesia. Posisi Grab, ditempel ketat GoJek yang memiliki layanan GoFood, dalam penguasaan pasar di bisnis ini.

Hasil riset Momentum Works mencatat total pendapatan dari pembelian melalui aplikasi (GMV) bisnis delivery fooddi Indonesia mencapai US,5 miliar atau setara Rp68 miliar (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS) per tahun.

"Grab menguasai 49 persen pasar, Gojek dengan market share 44 persen, lalu Shopee Food di angka 7 persen," tulis laporan perusahaan ventura Singapura itu, dikutip Kamis (19/1).

Momentum Works mencatat platform Grab ini menguasai 54 persen pangsa pasar kawasan Asia Tenggara. GMV Grab sebesar US.8 miliar dari total transaksi se-Asia Tenggara sebesar US,3 miliar.

Posisi Grab Food disusul Delivery Hero dengan US,1 miliar, GoFood dengan US miliar, dan Shopee Food USPisah dari Malaysia, RI Akan Luncurkan Harga Acuan Sawit Sendiri Juni******

Kementerian Perdagangan ingin membuat harga acuan minyak sawitIndonesia sendiri. Hal itu akan mereka wujudkan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga acuan itu bisa mulai diterapkan Juni mendatang. Dengan acuan sendiri itu, ia berharap Indonesia tidak lagi merujuk harga CPO pada bursa Malaysia lagi.

Ia menambahkan kepemilikan harga acuan CPO sendiri selalu disinggung Jokowi dalam sidang kabinet. Hal itu karena harga acuan CPO Indonesia sampai dengan saat ini masih bergantung pada Malaysia.

"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Di Malaysia dan Vietnam, Grab bahkan merebut kepemimpinan pangsa pasar dari Food Panda dan Shopee Food.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.

Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.

Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.

"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.

Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.

Penyalur kerja juga perlu diatur

Tuan Abadi Perkotaan

Daftar Pelanggaran K3 PT GNI Versi Pekerja, Pemantik Bentrokan Maut******

Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat PekerjaNasional (PSP-SPN) PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Morowali Utara sudah mengirim surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI terkait 7 tuntutan.

Salah satu aduannya terkait pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tersebut. Pasalnya, kecelakaan kerja kerap terjadi di kawasan PT GNI.

Berdasarkan surat aduan PSP-SPN kepada Menaker Ida Fauziyah yang diterimaCNNIndonesia.com, serikat pekerja melaporkan 3 rentetan pelanggaran K3 yang berbuah kecelakaan kerja di lingkungan PT GNI.

Pertama, serikat pekerja mengadukan pelanggaran K3 PT GNI dalam insiden karyawan operator yang tertimbun longsor.

Kedua, karyawan crew smelter yang jatuh ke kolam slag.

Ketiga, ledakan tungku yang menewaskan dua orang pekerja operator hoist crane hingga hangus terbakar.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menegaskan bahwa persoalan K3 bukan hal sepele yang bisa dianggap remeh. Ia menekankan bahwa serikat pekerja di PT GNI butuh bantuan investigasi dari pemerintah terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Jangan menganggap persoalan K3 cuma kebersihan. Yang namanya industri pertambangan itu rentan sekali terjadi kebakaran, terjadi hal-hal mengancam jiwa pekerja. Beberapa waktu lalu di Morowali juga, tapi bukan Morowali Utara, itu terjadi kebakaran dan ada korban karyawan meninggal. ini nggak direspons," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Surat aduan serikat pekerja itu dibuat di Tompira, Morowali Utara tertanggal 29 Desember 2022. Surat itu disampaikan kepada Menaker Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR.

Di dalam surat juga dilampirkan foto-foto pekerja yang menjadi korban dugaan pelanggaran K3 oleh PT GNI.

Selain aduan soal dugaan pelanggaran K3, serikat pekerja juga menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PT GNI.

Pertama, pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga, menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh, menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Mengenal Dana Haji yang Dikelola BPKH******

Dana haji kini tengah menjadi sorotan setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar biaya yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp69 juta di 2023.

Secara rinci, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 diusulkan sekitar Rp98,89 juta per jamaah. Di mana rencananya 30 persen atau Rp29,7 juta berasal dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan sisanya 70 persen atau Rp69 juta dibayarkan oleh jemaah haji.

Hal tersebut banyak dikritik oleh masyarakat karena naik jauh dibandingkan 2022. Tahun lalu, jamaah haji hanya perlu membayar sekitar Rp39,8 juta.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji yang dikelola BPKH?

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Adapun pengelola dana haji adalah BPKH yang dibentuk pemerintah pada 2017 lalu.

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Dari laporan keuangan BPKH per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

<句子>