lagi gacor slot

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Buwas Sebut Tunjangan Pangan TNI******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan tunjangan pangan bagi TNI, Polri, dan ASN akan kembali diberikan dalam bentuk beras. Hal ini dilakukan demi meningkatkan penyaluran berasBulog.

"Artinya kalau kita menyerap (beras) sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin, tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri. Jadi ini jaminan bahwa TNI, ASN, Pori, berasnya kembali disuplai oleh pemerintah melalui Bulog, ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana tersebut. Nantinya setelah pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant/MRMP) milik Bulog telah dibangun, maka rencana tersebut akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Hal itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan tunjangan pangan berupa uang mulai diberlakukan setelah reformasi atau tahun 2000-an. Namun, beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua disebut masih memberikan tunjangan pangan dalam bentuk beras hingga saat ini.

Sementara rencana tunjangan pangan dalam bentuk beras untuk seluruh wilayah disebut masih dalam proses pengajuan.

"Masih dalam proses pengajuan," kata Awaludin.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Viral Video PT Sai Apparel Tak Bayar Lembur Pegawai******

Sebuah video rekaman yang diduga dibuat pegawai perempuan PT Sai Apparel viral di media sosial. Video itu memuat protes si pegawai lantaran sudah bekerja lembur tetapi uang lemburnya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam video, si bos menyuruh pegawai itu berhenti merekam serta keluar dari dalam pabrik. Sementara, pegawai perempuan itu merasa dirugikan karena hak uang lembur tidak dibayarkan dan sempat dicemooh oleh bosnya tersebut.

"Bapak jelasin dulu kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera. Saya nggak terima, Pak. Saya orang Indonesia dikataingila, salah saya apa?" ujar pegawai perempuan, dikutip Detikcom, Jumat (3/2).

Hal tersebut tidak membuat karyawannya gentar. Ia terus mempertanyakan hak-haknya yang belum ditunaikan.

"Kenapa? Ada rahasia di perusahaan ini, kerja paksa sampai selesai tidak dibayar, begitu? Perusahaan baru sudah molor 2 jam sampai 3 jam," ucap si karyawan.

PT Sai Apparel Industries merupakan pabrik tekstil yang berlokasi di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

90 dari 142 Investor Sudah Kirim Surat Komitmen Awal Investasi di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/2).

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed usedan komersial.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengungkapkan 75 persen dari total wilayah IKN yang seluas 256.142 hektare (Ha) akan menjadi ruang hijau. Adapun ruang hijau itu terdiri dari 65 persen area hutan lindung dan 10 persen area produksi pangan.

"Kalau di masa lampau kita sering dikritik menjalankan apa yang disebut deforestasi atau penggundulan hutan dan segala macam, justru di IKN Nusantara ini kami semua akan melaksanakan reforestasi," kata Bambang.

Ia menyebut lingkup hutan Nusantara terdiri dari dua jenis, yakni hutan sekitar kota (KPIKN) dan hutan dalam kota (KIPP dan KIKN).

KPIKN antara lain berupa hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar perkotaan. Sementara KIPP dan KIKN berupa hutan kota, jalur hijau, taman tematik, vertical garden, green roof top, dan ruang terbuka hijau lainnya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan pihaknya ingin warga sekitar IKN tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ibu kota, tapi ikut terlibat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bambang mencontohkan untuk warga yang ingin berwirausaha, pihaknya memberikan pelatihan usaha UMKM dan menyiapkan lapangannya.

"Kami menginginkan mereka tidak hanya menjadi penonton di dalam proses pembangunan IKN tapi kami ingin mereka menjadi bagian dari pembangunan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

China Akan Bangun Jembatan di Pontianak, Target Rampung 2024******

PT Kapuas Bekah Illahi bekerja sama dengan kontraktor China State Construction Overseas Development Shanghai untuk membangun jembatan baru yang melewati aliran Sungai Kapuas bernama Jembatan Garuda.

Mengutip detik finance, Jumat (3/2), pembangunan jembatan yang dilakukan pihak China ini ditargetkan bisa selesai pada 2024.

Direktur Utama Kapuas Berkah Illahi Karsono menyebutkan jembatan ini ditargetkan akan melakukan ground breakingpada Maret 2023 mendatang. Saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi Kementerian PUPR untuk pembangunan tersebut.

Karsono menjelaskan jembatan ini dibuat untuk mengatasi masalah kemacetan dan waktu tempuh yang sangat lama dari pusat kota Pontianak ke kawasan utara. Jembatan dengan bentang 700 meter ini bakal menghubungkan Jalan Bardan dan Siantan di kedua sisinya.

Menurutnya, jembatan ini akan memangkas banyak waktu tempuh bagi masyarakat di Pontianak. Pasalnya, masyarakat diperkirakan cuma butuh waktu 5-15 menit saja untuk mencapai kawasan utara Pontianak.

Dia menjelaskan selama ini waktu tempuh sangat lama karena mesti menggunakan kapal ferry. Butuh waktu 1-2 jam untuk bergantian naik kapal ferry, padahal jarak sungai yang diseberangi cuma ratusan meter saja.

"Kami rasa banyak keuntungan sekali didapatkan. Dengan jembatan ini 5 menit 15 menit aja sudah sampai. Sekarang kan kondisinya parah, bisa sampai 1-2 jam karena ini pakai ferry padahal jaraknya ratusan meter saja," ungkap Karsono.

Karsono menambahkan bila tidak ingin kapal ferry solusinya harus melewati jalan memutar yang jaraknya cukup jauh.

"Kalau mau keliling, itu harus memutar jalan masuk kabupaten sebelah, kurang lebih 10-15 km bisa 1-2 jam apalagi kalau macet," sebutnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menambahkan jembatan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas pusat kota Pontianak menuju kawasan utara. Selama ini mobilitas masih mengandalkan kapal ferry yang memakan waktu lama.

"Jadi ini perlu ada aksesibilitas penghubung wilayah. Pontianak ini kan dibelah Sungai Kapuas, jadi mobilitas percepatan akses dari pusat kota ke utara perlu jembatan. Selama ini terhubung dengan ferry saja dan itu lama sekali," ungkap Edi.

"Kita berencana sesuai tata ruang wilayah kota adalah jembatan. Kita perlu ada investasi. Makanya ini ada yang berminat ini akan disebut Jembatan Garuda," imbuhnya.

Penamaan Jembatan Garuda sendiri dilakukan sebagai penghormatan kepada tokoh pahlawan Pontianak Sultan Hamid II yang merancang lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Tahu Tempe Makin Mungil, Harga Cabai dan Bawang Bikin Nangis******

Pedagang memilih memangkas ukurantahudan tempe daripada menaikkan harga yang bakal bikin pembeli kabur.

Sri selaku pedagang tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat mengatakan tidak bisa menaikkan harga dua olahan kedelai tersebut. Pasalnya, pembeli enggan mampir jika harga meroket.

"Beda-beda harganya (berdasarkan ukuran tempe). Ini Rp5 ribu per papan (ukuran kecil), ini Rp6 ribu agak gede, ini Rp7 ribu, ini Rp10 ribu, beda-beda. Dikecilin ukurannya, soalnya kalau naik itu orang pada enggak mau beli," ungkap Sri kepadaCNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Bowo mengaku tidak melakukan inovasi dengan menyediakan berbagai variasi ukuran tempe seperti yang dilakukan Sri untuk menghadapi kenaikan harga kedelai.

Harga Cabai dan Bawang Naik

Sementara, itu harga cabai dan bawang melonjak pada awal bulan ini.

Ita selaku penjual cabai dan bawang di Pasar Depok Jaya mengungkap ada kenaikan harga imbas curah hujan tinggi akhir-akhir ini. Kenaikan tersebut berada di kisaran Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per kg.

Saat ini Ita menjual cabai keriting dengan harga Rp60 ribu hingga Rp80 ribu per kg dan cabai hijau dibanderol Rp50 ribu per kg. Sedangkan bawang merah dihargai Rp65 ribu per kg dan bawang putih di kisaran Rp40 ribu-Rp45 ribu per kg.

"Gak tentu naiknya. Bawang merah dan putih naik Rp5 ribu. Cabai yang tinggi banget naiknya, sampai Rp10 ribu naiknya per kg. Sudah dari seminggu yang lalu," jelasnya.

Namun, harga telur di dua pasar tersebut tercatat turun. Saat ini, pedagang mematok harga telur tidak lebih dari Rp28 ribu per kg.

Yessy selaku penjual sembako di Pasar Kemiri Muka mengatakan sebelumnya telur dijual dengan harga Rp32 ribu per kg. Namun, sekitar sebulan terakhir mulai turun dan kini ia menjajakannya di harga Rp26 ribu per kg.

Tak jauh beda, Yoga yang menjual sembako di pasar yang sama kini hanya mematok harga telur sebesar Rp27 ribu per kg. Menurutnya, harga telur turun sekitar seminggu terakhir.

"Kalau telur saya jual Rp27.500 per kg. Turun harganya, sebelumnya bisa tembus Rp32 ribu. Pelan-pelan sih turunnya, gak langsung jebretturun," ungkap Putri pedagang sembako di Pasar Depok Jaya.

Sementara itu, harga ayam per ekor di pasar tradisional Depok dipatok di angka Rp35 ribu hingga Rp37 ribu. Sedangkan daging sapi dihargai di kisaran Rp140 ribu hingga Rp145 ribu.

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]