cara pasang togel up

Teknik Bintang Kuno

23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******

Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang  stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).

Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.

"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.

Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.

Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.

"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.

Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.

"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.

Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.

Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.

Menjadi Sun Wukong

Daftar Terbaru Perusahaan PHK: Amazon hingga 'Saudara Kandung' Google******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut di 2023. Teranyar, karyawan dari perusahaan 'saudara kandung' Googlehingga Amazonmenjadi korban.

Anak usaha Alphabet Inc selaku induk perusahaan Google yang bergerak di bidang kesehatan, Verily, bersiap melakukan PHK terhadap 15 persen karyawannya. PHK ini bakal berdampak kepada sekitar 240 karyawan Verily.

Kabar PHK tersebut bocor dari email CEO Verily Stephen Gillett kepada para karyawannya. PHK ini bakal menjadi yang pertama memukul perusahaan induk Google tersebut setelah gelombang PHK industri dan kekhawatiran resesi global.

Selain Verily, gelombang PHK juga menerjang beberapa perusahaan kenamaan, baik dari dalam dan luar negeri. Berikut 7 daftar terbaru yang melakukan PHK massal:

1. Amazon

CEO Amazon Andy Jassy mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK, termasuk di antaranya HRD dan toko Amazon.

Lebih dari 18 ribu karyawan akan terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan pada 18 Januari mendatang.

"Perusahaan sebenarnya berhasil bertahan lama melewati fase yang menantang. Tapi sekarang ini, perusahaan tidak dalam mode ekspansi karena kondisi makin berat setiap tahun," kata Jassy, seperti dikutip dari CNN Business.

2. Goldman Sachs

Bank investasi asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, akan memangkas jumlah karyawan atau PHK terhadap lebih dari 3.000 pekerjanya sejak Rabu (11/1).

Mengutip Reuters, dua sumber terdekat Goldman Sachs yang mengetahui rencana PHK massal tersebut mengatakan perusahaan harus mengambil langkah ini demi bersiap menghadapi lingkungan ekonomi yang sulit di tahun mendatang.

Berdasarkan data pada akhir kuartal III 2022, Goldman Sachs memiliki sekitar 49.100 karyawan. Jumlah tersebut meningkat setelah perusahaan menambah jumlah staf yang signifikan selama pandemi covid-19.

Penurunan besar memang telah dialami oleh Goldman Sachs dalam aktivitas pembuatan kesepakatan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut terjadi karena pasar keuangan global bergejolak.

3. Induk TikTok

ByteDance, perusahaan induk TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan karyawan di berbagai departemen pada akhir 2022 lalu.

Perusahaan asal China itu melakukan PHK sebagai langkah efisiensi, terutama terkait biaya operasional. PHK telah diterapkan di Douyin atau aplikasi yang serupa dengan TikTok, tetapi khusus untuk warga China.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Xiaomi hingga Coinbase

Xianchi

Jalan IKN Akan Didesain Bisa Didarati Pesawat Terbang******

Pemerintah berencana melengkapi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jalan yang bisa digunakan untuk mendarat pesawat.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rencana ini berkaca dari negara-negara tetangga yang sudah mengusung konsep serupa.

"Kami memikirkan jalan arteri primer (IKN), itu kami pertimbangkan sebagai runwaypesawat. Itu panjangnya 1-2 kilometer," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com,Minggu (15/1).

Tak hanya bisa jadi tempat mendarat pesawat, jalanan di IKN bakal bebas kabel listrik. Danis mengatakan sistem kelistrikan disimpan di bawah tanah dengan sebuah box aliasmulti-purpose utility tunnels (MUTs).

"Di jalan-jalan itu nanti multi tunnels untuk utilitas. Jadi nanti nggak ada kabel, ya ada, tetapi sementara karena box-nya belum jadi," jelas Danis

Terlepas dari inovasi tersebut, progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12 hingga 15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Saya membunuh Guru

Menteri Basuki Lelang Proyek IKN Rp23 T Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang sekitar 30 paket proyekpembangunanIKN Nusantara dengan nilai mencapai Rp23,7 triliun di tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang ini dilakukan untuk mencari siapa yang nantinya memang pantas dan mau menggarap infrastruktur dasar. Sedangkan anggarannya bakal berasal dari APBN.

"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. Itu hanya untuk dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR," ujarnya usai rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

"Belum. KPBU belum tahun ini," kata dia.

Sementara, pada 2022 lalu pemerintah telah merealisasikan kontrak pembangunan IKN sebanyak 40 paket dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," jelasnya.

Basuki menjelaskan awalnya kontrak yang disepakati hingga minggu ketiga Desember hanya sebanyak 24 paket dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," kata dia.

Adapun kontrak yang gagal saat dilelang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kekurangan dokumen perusahaan yang mendaftar.

"Jadi ya biasa kan barang lelang pasti nggak semua mulus, ada yang dokumen yang tidak lengkap juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

Menteri Basuki Lelang Proyek IKN Rp23 T Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang sekitar 30 paket proyekpembangunanIKN Nusantara dengan nilai mencapai Rp23,7 triliun di tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang ini dilakukan untuk mencari siapa yang nantinya memang pantas dan mau menggarap infrastruktur dasar. Sedangkan anggarannya bakal berasal dari APBN.

"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. Itu hanya untuk dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR," ujarnya usai rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

"Belum. KPBU belum tahun ini," kata dia.

Sementara, pada 2022 lalu pemerintah telah merealisasikan kontrak pembangunan IKN sebanyak 40 paket dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," jelasnya.

Basuki menjelaskan awalnya kontrak yang disepakati hingga minggu ketiga Desember hanya sebanyak 24 paket dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," kata dia.

Adapun kontrak yang gagal saat dilelang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kekurangan dokumen perusahaan yang mendaftar.

"Jadi ya biasa kan barang lelang pasti nggak semua mulus, ada yang dokumen yang tidak lengkap juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]