kakek zeus viral

Kaisar Xuan kembali

Minat Investasi di IKN Diklaim Meroket 39 Kali Lipat******

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengklaim jumlah investoryang ingin ikut serta dalam membangun ibu kota baru membludak. 

Hal itu terutama untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia mengatakan sebelum pemerintah melakukan market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan itu, minat investor sudah mencapai 25 kali lipat dari apa yang disediakan pemerintah di kawasan tersebut.

Setelah pemerintah melakukan market sounding, minat itu melonjak menjadi 39 kali lipat.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan langsung membuka penawaran investasi di daerah pengembangan ibu kota negara.

Investasi yang dibuka nantinya akan fokus pada pariwisata, pusat keuangan atau ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Intinya tadi arahan beliau membuka seluas-luasnya  bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini. Saya kira itu intinya tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Bank Negara Barat Mulai 'Ogah' Beri Pinjaman Perusahaan Batu Bara******

Sejumlah bank di negara Barat membatasi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan batu bara. Hal ini berkaitan dengan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

Kelompok lingkungan Reclaim Finance mengatakan 96 bank sekarang memiliki kebijakan untuk membatasi layanan keuangan ke sektor batu bara.

Pemberi pinjaman Barat terbesar untuk penambang batu bara pada 2020 adalah Deutsche Bank dengan US8 juta atau setara Rp8,4 triliun (asumsi kurs Rp15.622). Kemudian diikuti oleh Citi dengan US0 juta atau Rp4,6 triliun.

"Berkenaan dengan penambangan batu bara termal, setiap transaksi dalam penambangan batu bara memerlukan tinjauan risiko lingkungan yang ditingkatkan," kata juru bicara Deutsche, seraya menambahkan bahwa bank memperbarui kebijakan batu baranya.

Saat ini, perusahaan yang bergantung pada batu bara untuk lebih dari 50 persen pendapatannya harus menunjukkan rencana diversifikasi yang kredibel agar tetap mendapatkan pembiayaan dari Deutsche. Sedangkan, perusahaan tanpa rencana diversifikasi tersebut akan dihapus dari portofolio bank pada 2025. 

Sejumlah bank termasuk ANZ, Bank of Montreal, Barclays, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Santander, Standard Chartered, RBC dan UniCredit juga diketahui berhenti membiayai penambang batu bara pada 2021.

Melansir CNA, Kamis (24/11), tindakan pembatasan pinjaman ini dialami oleh perusahaan tambang Amerika Utara Bens Creek Group. Setelah perusahaan itu terdaftar di AIM London pada Oktober tahun lalu, Lloyds Banking Group menarik layanan perbankannya dari Bens Creek karena perubahan kebijakan terkait batu bara.

Lloyds mengatakan pada bulan Februari akan menghentikan pembiayaan penambang yang menghasilkan lebih dari 5 persen pendapatan mereka dari batubara termal pada akhir tahun ini.

Para manajer Bens Creek pun membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan penolakan, hingga akhirnya berhasil membuka rekening bank di State Bank of India di Inggris, kata kepala eksekutif Adam Wilson kepada Reuters. "Tidak ada yang mengalami masalah ini lima tahun lalu," kata Adam.

Meski demikian, hal ini tidak terjadi pada pertambangan batu bara China. Badan Energi Internasional memperkirakan investasi global dalam pasokan batu bara akan meningkat sekitar 10 persen tahun ini menjadi US6 miliar setara Rp1.800 triliun dan dipimpin oleh China.

Namun, para analis mengatakan China akan mengonsumsi sebagian besar batu bara yang ditambangnya, sehingga peningkatan produksi di negara tersebut kemungkinan tidak akan banyak berdampak pada jumlah batu bara yang diperdagangkan di pasar global.

Dengan pendanaan yang sulit didapat dari bank-bank Barat, penambang batu bara di luar China lebih banyak beralih ke pasar ekuitas tahun ini.

Pada 11 November, mereka telah mengumpulkan US,2 miliar atau Rp3,4 triliun melalui pasar publik. Angka ini naik dari US,3 miliar setara Rp20 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Refinitiv mengungkapkan jumlah ini merupakan capaian tertinggi sejak 2017.

Walaupun hingga saat ini para analis mengatakan pasar ekuitas belum cukup untuk mengimbangi miliaran dolar dari pinjaman bank Barat yang telah hilang selama beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Sandi Menatap Maitara: Sail Tidore Jadi Magnet Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memuji keindahan bentang alam di Pulau Maitara yang terletak di antara Pulau Ternate dan Tidore. Hal itu diungkapkan Sandiaga di sela kegiatan Sail Tidore 2022 yang tengah berlangsung di timur Indonesia tersebut.

Sandiaga turut berharap kegiatan Sail Tidore mampu menjadi penggerak sekaligus kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

"Menatap Pulau Maitara dan Tidore. Pemandangannya luar biasa indah dan iconic. Karena spot pemandangan ini persis sama dengan yang di pecahan uang kertas Rp 1.000 lama. Kita juga akan melihat Sail Tidore yang menjadi magnet kebangkitan ekonomi kita," ujar Sandiaga, Jumat (25/11) melalui keterangan resmi.

"Karena masyarakat melihat potensi dan banyak sekali warga melakukan prewedding akhirnya tempat ini menjadi destinasi wisata yang penuh inovasi," ujarnya.

Sandiaga juga mengatakan, Saat perhelatan KTT G20 Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat dia meninggalkan Bali. Ia mengatakan Indonesia itu memiliki keindahan alam, Sumber daya alam dan keramahtamahan budaya. Ini yang diharapkan bisa dihadirkan.

"Kita kembangkan Ternate dan Maluku Utara sebagai Provinsi terbahagia di indonesia, terendah inflasi, terendah pengangguran dan tertinggi pertumbuhan ekonominya. Kita akan pastikan untuk menciptakan 1.1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4.4 juta Lapangan kerja baru pada tahun 2024," katanya.

Puncak perayaan Sail Tidore 2022 digelar di Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sail Tidore menjadi rangkaian dari Sail Indonesia yang sudah digelar sejak 2009.

Mengusung tema Tidore: Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa, Sail Tidore diharapkan menjadi momentum pemacu pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tantangan sulit ekonomi global.Gelaran Sail Tidore akan mengenalkan potensi pulau Tidore dan Maluku Utara kepada investor dan wisatawan mancanegara.

Dewa Koki Tertinggi

Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2023 Paling Lambat Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaanmemberikan batas  waktu bagi pemerintah daerah wajib mengumumkan besaran kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 sampai Senin (28/11). 

Kewajiban itu sebelumnya sudah diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. 

Dalam beleid itu Ida mengatur gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2023 dan mengumumkannya paling lambat pada 28 November 2022.

Berdasar beleid ini, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Sedangkan untuk rumus perhitungan upah minimum,  beleid ini mengatur upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Meskipun sudah ada rumus itu, provinsi yang telah memiliki upah minimum, besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

UMP Yogya Naik 7,65 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menetapkan Upah MinimumProvinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen. atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menambahkan dalam menentukan kenaikan UMP DIY pada 2023, pihaknya juga berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

"Dalam hal ini perhitungannya kami melaksanakan arahan dari pemerintah pusat, yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta mempertimbangkan perluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," katanya.

Aria menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY.

"Sehingga yang berlaku adalah UMK yang akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 7 Desember," pungkasnya.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Rumus kenaikannya adalah upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi ditambah (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Pemerintah Siap Gugat PTTEP Rp23 T Lagi Buntut Tumpahan Minyak Montara******

Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menegaskan pemerintah bakal mengajukan gugatan perdata Rp23 triliun ke perusahaan migas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) lagi atas kerugian lingkungan hidup imbas tumpahan minyak di Montara.

Langkah ini merupakan upaya hukum lanjutan yang pernah mereka lakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2018 lalu

"Kalkulasi awal kami dulu, kerugian kita estimasi hampir Rp23 triliun," kata Alue dalam konferensi pers, Kamis (24/11), dikutip dari Antara..

Selain itu, gugatan perdata, pemerintah juga meganjukan gugatan terkait biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak Montara dengan estimasi sekitar Rp4,4 triliun.

Gugatan itu bakal dilayangkan pada semester pertama 2023. Alue mengatakan pihaknya sudah berniat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi ditarik kembali karena menghormati proses class actionyang sedang dilakukan para petani rumput laut.

Keputusan class action katanya, akan menjadi tambahan bukti kuat bahwa secara legal PTTEP mengakui perbuatannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Alue menambahkan pihaknya terus mengumpulkan data dengan melibatkan para ahli yang nanti bakal menghitung luas spasial berdasarkan hitungan secara ilmiah. Itu akan memperkuat kalkulasi biaya kerusakan lingkungan maupun biaya pemulihannya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim PTTEP setuju membayar ganti rugi kasus tumpahan minyak montara senilai Rp2,02 triliun atau 192,5 dolar Australia.

"Atas putusan pengadilan, mereka akan membayar AUD 192,5 juta, atau US9 juta," katanya dalam Konferensi Pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11), dikutip dari detik.com.

Luhut mengatakan uang Rp2,02 triliun itu di luar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Uang tersebut merupakan ganti rugi bagi nelayan dan petani rumput laut yang terdampak tumpahan minyak.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PTTEP hanya mau membayar kepada satu orang dengan nominal ratusan dolar. Namun, PTTEP kalah di pengadilan hingga mau berunding dengan Indonesia.

"Di sana PTTEP mau berunding dengan kita, itu nggak gampang juga. Kita ancam juga kalau pemerintah ikut campur, pasti bayarnya tiga kali lipat. Untungnya mereka takut sedikit," jelasnya

Sebelumnya, kasus tumpahan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 sempat membuat geger. Saat itu, anjungan minyak di lapangan Montara milik PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia.

Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor, mencemari wilayah di sekitarnya. Akibatnya lebih dari 15 ribu petani dan nelayan rumput laut terkena dampaknya.

Purbaya sebelumnya memperkirakan kerugian dari kasus ini menyentuh angka hingga 500 juta hingga 600 juta dolar Australia atau sekitar Rp5,35 triliun-Rp6,42 triliun (kurs Rp10.700). Itu pun baru kerugian yang terjadi di dua kabupaten yang melakukan class action ke Pengadilan Federal Australia.