raja paito hk

Dunia Seribu Rumah

PT Pos Bantah Terima Investasi Uang Korupsi Rafael Alun******

PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan tersebut.

Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, PT Pos Indonesia tidak memiliki kaitan dengan Rafael.

"PT Cubes Consulting merupakan perusahaan penyedia software SAP bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. RAT (Rafael Alun Trisambodo) diduga menerima gratifikasi dari PT Cubes sehingga tidak ada kaitannya dengan PT Pos Indonesia," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/8).

Tim penyidik KPK telah mendalami hal tersebut lewat pemeriksaan terhadap direktur PT Cubes Consulting Gunadi Hastowo, Kepala Proyek Pengembangan ERP PT Pos Indonesia periode 2015 Slamet Sajidi, dan Direktur Strategi dan TI PT Garuda Indonesia periode 2010 Elisa Lumbantoruan.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait seputar adanya dugaan penempatan sekaligus investasi dari tersangka RAT di perusahaan para saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (2/8).

KPK memproses hukum Rafael atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar US ribu atau sekitar Rp1,35 miliar. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Menteri PUPR Pastikan Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Tak Salah Desain******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal jembatan lengkung bentang panjang (longspan)LRTJabodebek di Gatot Subroto-Kuningan salah desain.

Basuki menilai konstruksi jembatan lengkung tersebut sudah baik.

Menurutnya, sangat wajar jika LRT Jabodebek bergerak dengan kecepatan 20 km per jam di tikungan. Ia menyebut semua kereta pasti melambat saat melintas di jalur yang menikung.

"Mau kecepatan berapa lagi? Wong di lurus saja 30-40 km per jam. Jadi kalau di tikungan, semua kereta api pasti melambat," lanjutnya.

Basuki menyebut Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan pengujian terhadap proyek ini. Menurutnya jika longspan tidak dibangun seperti sekarang, maka bangunan gedung di sekitarnya akan terkena dampak.

"KKJTJ sudah melakukan uji waktu itu. Jadi semua oke. Karena ini bayangkan dari Warung Buncit ke Rasuna Said, itu kan 90 derajat. Kalau mau dilengkungkan panjang, hotel-hotel habis semua. Tapi kan ini masuk dalam koridor keselamatan transportasi," bebernya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

Permainan online Raja Fajar

Keterisian Gedung Perkantoran di Jakarta Terus Turun Sejak Covid******

Riset dari Collier Indonesia pada Juli 2023 mencatat tingkat keterisiangedung perkantoran diDKI Jakarta mengalami tren penurunan sejak 2019 atau saat pandemi covid-19 merebak.

Tercatat tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) ada di kisaran 80 persen hingga 90 persen pada 2019. Angka ini kemudian secara konsisten turun hingga mencapai level 73,7 persen pada kuartal II 2023.

Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I 2023, yakni 72 persen.

Kemudian, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan CBD Sudirman mencapai 74,5 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 80,8 persen. Lalu, di kawasan Rasuna Said tingkat keterisiannya mencapai 73,5 persen pada kuartal II 2023.

Angka ini juga lebih rendah dibanding 2019 yang 90,6 persen.

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Mega Kuningan mencapai 63 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 75,1 persen. Sedangkan, tingkat keterisian di kawasan Gatot Subroto mencapai 75,3 persen, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 83,2 persen.

Adapun tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Dr Satrio mencapai 81 persen pada kuartal II 2023. Capaian ini turun dari keterisian pada 2019 yang masih bisa tembus 87,8 persen.

Senada, tingkat keterisian gedung perkantoran yang bukan di kawasan pusat bisnis juga turun secara konsisten dari 2019 hingga kuartal II 2023.

Rinciannya, keterisian gedung perkantoran di Jakarta Pusat mencapai 67,1 persen pada kuartal II 2023. Angka ini turun dibandingkan pada 2019 yang mencapai 84,4 persen.

Lalu, keterisian di kawasan Jakarta Selatan turun dari 82 persen pada 2019 menjadi 74 persen pada kuartal II 2023. Keterisian di kawasan Jakarta Utara turun dari 74,3 persen pada 2019 menjadi 70,5 persen pada kuartal II 2023.

Selanjutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Timur mencapai 86,2 persen pada kuartal II 2023. Angka ini juga turun dari 2019 yang mencapai 90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Barat mencapai 75,7 persen pada kuartal II 2023. Angka ini lebih rendah dibanding tingkat keterisian pada 2019, yakni 82,9 persen.

Meski trennya menurun, Collier Indonesia memperkirakan tingkat keterisian gedung perkantoran di DKI Jakarta bakal bangkit lagi. Hal ii seiring dengan pencabutan status pandemi covid-19.

Setelah pandemi, semakin banyak perusahaan yang secara bertahap beralih kembali ke kebijakan bekerja dari kantor (WFO).

"Perkembangan positif ini menandakan potensi kebangkitan dalam permintaan ruang kantor selama era pasca pandemi," tulis Collier dalam risetnya yang dirilis Juli lalu.

Seperti disinggung sebelumnya, tingkat keterisian gedung perkantoran pada kuartal II 2023 memang lebih baik dari kuartal I. Berdasarkan catatan Collier, transaksi pada kuartal II ini didorong oleh berbagai sektor, termasuk teknik, konsultasi, layanan, perminyakan, pengemasan produk rumah tangga, perawatan kesehatan, dan energi.

Selain itu, sektor logistik, keuangan, dan sektor teknologi juga terus aktif mencari ruang kantor.

Meski tingkat keterisian gedung perkantoran diprediksi tumbuh, bukan berarti hal ini tak memiliki tantangan. Menurut riset Collier, penambahan pasokan ruang kantor yang besar juga dapat menekan tingkat hunian rata-rata, setidaknya hingga akhir tahun 2023.

Maklum, saat ini juga terdapat beberapa gedung yang sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2023-2025.

"Terlebih, menjelang tahun pemilihan umum 2024, aktivitas bisnis biasanya mengalami sedikit perlambatan," imbuh Collier.

Menurut Collier, dalam keadaan seperti ini, para pemilik gedung perkantoran dituntut untuk tetap akomodatif dan fleksibel. Selain itu, mereka juga harus terus menawarkan paket kompetitif untuk mengamankan transaksi.

Dengan begitu, tingkat keterisian gedung perkantoran pun dapat meningkat.

pewaris keluarga

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Diumumkan Siang Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2023 pada Senin (7/8) siang ini.

Rencananya, BPS bakal menggelar konferensi pers terkait hal itu pada pukul 11.00 WIB.

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada kuartal II ini.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 4,77 persen, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,54 persen. Konsumsi rumah tangga yang tetap solid itu didukung oleh tren penurunan inflasi ke level 3,5 persen.

"Konsumsi masyarakat cenderung solid mempertimbangkan konsumsi yang bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal lainnya sepanjang tahun," ucapnya, dikutip dari detikcom, Minggu (6/8).

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini menyusut di rentang 4,9 persen hingga 5 persen. Menurutnya, tren kenaikan konsumsi saat Lebaran tidak setinggi tahun lalu.

Kondisi itu terjadi lantaran naiknya beberapa harga kebutuhan pokok hingga biaya transportasi sehingga sebagian masyarakat lebih banyak berhemat untuk antisipasi tekanan ekonomi pasca Lebaran.

Selain itu, beberapa peristiwa global juga membuat permintaan impor melemah.

"Kinerja ekspor yang berbasis komoditas tambang dan perkebunan cenderung melemah. Di sektor manufaktur juga ekspornya terbatas. Masih wait and see dulu karena prospek ekonomi China ternyata di bawah ekspektasi pasca pandemi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Bank DKI Copot Fidri Arnady dari Jabatan Direktur Utama******

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank DKI memutuskan mencopot Fidri Arnaldy dari jabatannya sebagai direktur utama PT Bank DKI. Posisi  Fidri lantas digantikan oleh Amirul Wicaksono sebagai pelaksana tugas. 

Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi perseroan serta guna mendukung penerapan tata kelola perseroan yang baik.

"RUPS telah memberhentikan Bapak Fidri Arnaldy dan mengangkat Bapak Amirul Wicaksono yang telah menjabat sebagai Direktur untuk merangkap sebagai pelaksana tuigas dalam menjalankan kewenangan Direktur Utama sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perseroan yang definitif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing PT Bank DKI secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value serta kepercayaan stakeholders.

"Persetujuan pemegang saham diputuskan dalam RUPS Luar Biasa pada 1 Agustus 2023," ujarnya.

Djoko menjelaskan per 31 Desember 2022, total aset PT Bank DKI sebesar Rp78,885 triliun. Sementara total Laba Bersih sebesar Rp939,11 miliar.

"Pergantian pengurus ini diharapkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapabilitas dan daya saing, serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan teknologi perbankan," tutur Djoko.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.