sea bank bisa pinjam uang

Pemrograman Tiandao

Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo******

Keponakan Luhut Panjaitan, Pandu Sjahrir serta Jusuf Kalla, Erwin Aksa resmi bergabung ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM (Koalisi Indonesia Maju) pasangan Prabowo-Gibran," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Untuk Pandu, ia didapuk sebagai wakil bendahara umum TKN Prabowo-Gibran dan akan membantu kerja Bendahara Umum TKN Thomas Mulyatna Djiwandono.

Sementara itu, Erwin Aksa dipercaya menjadi wakil ketua koordinator strategis TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Erwin bakal mendampingi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang ditunjuk sebagai ketua koordinator strategis.

Keponakan Jusuf Kalla tak sendiri mendampingi kerja Dasco. Ia akan ditemani 18 wakil koordinator strategis lainnya yang rata-rata diisi dari unsur parpol, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Dalam pengumuman TKN Prabowo-Gibran ini, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka hadir langsung. Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani juga hadir dalam pengumuman ini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Gadis, jangan main-main denganku

2 Eks Bos BI dan Menkeu era Soeharto Masuk TKN Prabowo******

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan Sudrajad Djiwandono bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Sementara itu, Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazier, juga bergabung dalam tim itu.

Pengumuman TKN Prabowo-Ganjar disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Selain itu mereka yang hadir dalam deklarasi ini antara lain Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketum PSI Kaesang Pangarep, dan sejumlah elite partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

Anggota TKN yang diumumkan terdiri dari para sekjen parpol KIM, sejumlah purnawirawan Polri, dan juga kelompok relawan. Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024.

Koalisi tersebut digawangi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Mereka telah mendaftarkan Prabowo-Gibran ke KPU sebagai pasangan calon pada Rabu, 25 Oktober 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir tahun 1000 M

Daftar Bos BUMN yang Mundur Demi Dukung Prabowo******

Gerbong Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka banyak diisi oleh bos-bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak tanggung-tanggung, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 menunjuk sosok penting di Kementerian BUMN. Ia adalah Rosan Roeslani yang dipercaya sebagai ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Pria bernama lengkap Rosan Perkasa Roeslani itu sejatinya baru dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil menteri BUMN pada 17 Juli 2023. Namun, ia langsung mundur dari jabatannya hanya 3 bulan berselang demi memenangkan pasangan ini.

1. Rosan Roeslani

Selain sempat menjabat sebagai wakil menteri BUMN, Rosan Roeslani juga menduduki posisi penting di PT Pertamina (Persero). Ia memegang jabatan wakil komisaris utama, mendampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia ditetapkan sebagai wakomut Pertamina dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketetapan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Kendati, Rosan harus mundur usai ikut gerbong Prabowo-Gibran. Ahok mengonfirmasi pengunduran diri Rosan di hari yang sama ia diberhentikan dengan hormat dari Kementerian BUMN.

"Beliau (Rosan) sudah ajukan surat pengunduran diri sebagai wakomut Pertamina. Tadi pagi terima suratnya," kata Ahok kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tertawa Kecil Ungkit Belanja Jet Tempur Salah Satu Capres

2. Muhammad Arief Rosyid Hasan

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengikuti jejak Rosan usai dipercaya sebagai komandan pemilih muda TKN Prabowo-Gibran. Masuknya Arief di struktur timses ini diumumkan oleh Sekretaris TKN Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (6/11).

Arief langsung mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris perusahaan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," kata Arief, dikutip dari Antara.

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi objek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subjek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," tegas Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 itu.

3. Budiman Sudjatmiko

Mantan politikus PDI Perjuangan ini juga masuk dalam barisan tim pemenangan Prabowo-Gibran di hari yang sama dengan Arief. Bedanya, Budiman Sudjatmiko didapuk sebagai anggota Dewan Pakar TKN.

Tak lama setelah pengumuman itu, Budiman menegaskan harus melepaskan statusnya sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V. Ia langsung melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/11) untuk mengajukan pengunduran diri tersebut.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," jelas Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Selain kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Dewa Terlarang

Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%******

Khusus para pengguna Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa dapat diskon sebesar 20 persen untuk setiap transaksi belanja selama gelaran Transmart Full Day Sale pada hari ini, Minggu (5/11).

Pesta diskon seharian Transmart ini dimulai sejak jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Belakangan Pakai Allo Paylater

Diskon Full Day Sale ini berlaku untuk aneka produk, mulai dari daging ayam, sapi, buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kapan lagi kan belanja hemat dengan diskon-diskon menarik dari Transmart dan Bank Mega?

Makanya, langsung aja ikutan Full Day Sale di gerai Transmart terdekat kotamu sekarang juga! Jangan lupa ajak saudara, keluarga, dan teman ya biar belanja jadi semakin meriah.

Catatan Pedang Jianghu

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.