petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link slotbos

pinjam uang lewat ovo 343Jutaan kata 593325Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slotbos》

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Rabu, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar Indonesia cerah berawan******

Rabu, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar Indonesia cerah berawan
Ilustrasi - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi cerah berawan pada Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Abdul Fatah)
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi cerah berawan pada Rabu.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG melalui laman www.bmkg.go.id di Jakarta, Rabu, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di sejumlah daerah, yakni Banda Aceh, Serang, Yogyakarta, Semarang, Pontianak, dan Lampung.

Kemudian daerah lainnya yang cuaca-nya diprediksi cerah berawan adalah Padang, Medan, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Mataram, Mamuju, Palu, Kendari, dan Ambon.  

BMKG memprakirakan cuaca berawan di sejumlah daerah, yakni di Bengkulu, Jakarta, Surabaya, Palangka Raya, Pekanbaru, Tanjung Selor, Makassar, Jayapura, dan Manokwari.

Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di wilayah Jambi, Pangkalpinang, Tanjung Pinang, Palembang, Samarinda, Kupang, dan Sofifi.

Sementara hujan dengan intensitas sedang diprediksi di Bandung hari ini.

Cuaca di Manado diprakirakan berawan tebal.

Baca juga: BMKG ingatkan sebagian wilayah Jatim hujan saat Pemilu

Baca juga: BMKG prakirakan hujan terjadi di beberapa wilayah DKI Jakarta

Baca juga: Cuaca ekstrem, 7 daerah utama pemilu jadi prioritas darurat bencana

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir******

Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, (ketiga kanan) saat berdialog dengan perwakilan Sekretariat Presiden di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempati nomor urutan 50 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat.

"Presiden urutan nomor 50. Kalau beliau datang bareng Ibu Iriana akan nyoblos bareng di sini," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, yang dijumpai di TPA 10 Gambir, Selasa.

Selain Jokowi, dpt tersebut juga memuat nama Ibu Negara Iriana Jokowi yang berada di nomor urutan 47.

Namun hingga Selasa siang, Hamdi belum memperoleh konfirmasi dari pihak Protokol Presiden terkait jadwal kehadiran Jokowi dan Iriana di TPS yang berlokasi di halaman Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat tersebut.

"Kalau lima tahun lalu kan datangnya sekitar jam 10.00 hingga 11.00 WIB. Untuk yang besok saya belum dapat informasi lebih lanjut dari protokol," katanya.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, memperlihatkan daftar pemilih tetap di TPS 10 Gambir yang mencantumkan nama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.


Hamdi mengatakan total dpt yang tercatat di petugas kpps setempat berjumlah 120 pemilih. Jumlah itu menurun dari kuota suara pada Pemilu 2019 yang mencapai sekitar 198 pemilih dengan tingkat kehadiran di tps sebanyak 139 pemilih yang menyalurkan hak politiknya.

Menurut Hamdi jumlah yang terdata di DPT 2024 belum termasuk dpt tambahan (DPTb) yang kini dialokasikan sebesar 5 persen dari total 120 pemilih.

"Kuota DPTb tahun ini bertambah dari lima tahun lalu yang hanya 2 persen. Daftar pemilih tambahan ini belum ketahuan karena itu dalam kotak suara, belum boleh dibuka berapa jumlahnya. Besok dibuka jam 07.00 WIB," katanya.

Ia memperkirakan DPTb diperkirakan berasal dari RW02 dan RW01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hamdi didampingi seorang anggotanya telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberikan hak pilih pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, Senin (12/2).

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu, Jokowi berpesan agar kpps bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2).

"Saya juga menegaskan agar pesta demokrasi dapat berjalan damai dan tertib, juga dinikmati masyarakat Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim

Baca juga: Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol online ojk

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
daget77 slot
slot play 808
slot yang kasih maxwin
situs aman dan terpercaya
gala288
detikslot888
agen slot gampang menang
klik 88 daftar
cr7vip slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 seribu mimpi 85
Bab 2 toto855 slot
Bab 3 aplikasi kredit terpercaya
Bab 4 angsa4d slot
Bab 5 voucher ibox
Bab 6 gambar pragmatic play
Bab 7 slot gacor zeus4d
Bab 8 slot bonus new member 100 to kecil
Bab 9 pramatig
Bab 10 aplikasi cicilan laptop
Bab 11 pinjol resmi mudah cair
Bab 12 situs slot gacor terpercaya
Bab 13 macam macam situs slot online
Bab 14 situs gacor 2022
Bab 15 royal99
Bab 16 engine maxwin slot
Bab 17 judi slot 88
Bab 18 cara cepat dapat uang tanpa modal
Bab 19 ceribet
Bab 20 pinjol dengan rekening dana
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1968bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Pahlawan seni bela diri yang hebat

winning369
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

nama situs slot online terbaik
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

pengamat alam

bri pinjaman online
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tur Santo

situs judi slot gampang menang
KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan
Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso (kiri) saat sesi jumpa media KPI Awards 2023 di Jakarta, Minggu (26/11/2023). ANTARA/Ahmad Faishal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bunga dan Selir Iblis

cara kredit di lazada
TPS di Ambon bernuansa hari kasih sayang
Tempat Pemungutan suara bernuansa hari kasih sayang atau valentine day dengan warna serba merah muda dan membagikan cokelat bagi pemilih yang datang awal di TPS 06 di Kelurahan Urimessing, Ambon, Maluku, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Penina F Mayaut/aa.
... mencoba membuat sesuatu yang berbeda pada hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang 14 Februari...
Ambon (ANTARA) - Tempat Pemungutan suara (TPS) 06 di Kelurahan Urimessing, Ambon, Maluku, dihias bernuansa hari kasih sayang atau valentine day dengan warna serba merah muda.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan warga setempat sengaja mendekorasi TPS 006 dengan nuansa serba merah muda karena Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 bertepatan dengan hari kasih sayang yang jatuh pada 14 Februari 2024," kata Ketua KPPS pada TPS 06, Etwin Talla, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, nuansa hari kasih sayang terlihat dari dekorasi di TPS balon warna merah muda membentuk simbol cinta di belakang bilik suara.

Baca juga: KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu

Dekorasi berbentuk cinta juga ditemukan di meja KPPS dalam berbagai corak dan ukuran, maupun di bangku antrean pemilih. Perempuan petugas KPPS menggunakan baju warna merah muda , sementara laki- laki menggunakan kemeja warna putih.

"Kami mencoba membuat sesuatu yang berbeda pada hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang 14 Februari, " katanya.

Baca juga: Pemkot Semarang gelar lomba TPS unik tingkatkan partisipasi pemilih

Selain bernuansa pink petugas KPPS juga memberikan cokelat kepada pemilih yang datang awal ke TPS.

"Jumlahnya tidak banyak tetapi kami berupaya memberikan cokelat sebagai tanda cinta kasih, dan Terima kasih telah memberikan suara di Pemilu 2024," ujarnya.

Salah satu pemilih di TPS 06, Velensya Sahetapy, mengaku senang bisa menyalurkan hal suara di Pemilu 2024. "Ini kali pertama saya mencoblos di Pemilu, selain salurkan hal suara juga saya menerima cokelat sebagai tanda kasih sayang dari petugas KPPS di hari kasih suara, " ujarnya.

Baca juga: Pemkab Bekasi gelar lomba TPS unik tingkatkan partisipasi pemilih

Selain TPS bernuansa hari kasih sayang, di TPS 02 kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe, bernuansa budaya para pemilih yang datang ke TPS disambut musik hadrat.

Nuansa budaya mewarnai dekorasi pemungutan suara di TPS tersebut, petugas KPPS juga menggunakan baju daerah cele.

Baca juga: "Super Hero" jadi petugas KPPS di TPS 14 Jeruk Surabaya

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Desa Pedang Peri

slot indojoker88
Gibran dan Selvi "nyoblos" di TPS 34 Manahan
Cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. di TPS 34 Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Aris Wasita/aa.
Surakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menggunakan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.

Keduanya tiba di TPS 34 Manahan sekitar pukul 11.07 WIB. Pada kesempatan itu, Gibran mengenakan atasan lengan panjang bercorak dan bawahan hitam, sedangkan Selvi menggunakan atasan berwarna coklat dan celana hitam.

Disinggung mengenai rencananya usai mencoblos, Gibran mengatakan tidak akan kemana-mana.

"Nggakkemana-mana," kata wali kota Surakarta itu.

Baca juga: TKD Prabowo-Gibran Sumut: film "Dirty Vote" ganggu masa tenang

Gibran juga belum dapat memastikan apakah akan bergabung ke Istora Senayan, Jakarta, untuk memantau proses hitung cepat Pemilu 2024 bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto.

"Ya, nanti lihat saja," tambahnya.

Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum mencoblos.

"Nggakada persiapan khusus. Datang, coblos, pulang," katanya singkat.

Soal pilpres satu atau dua putaran, Gibran hanya meminta doa restu agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Doakan semoga lancar, ya," ujarnya.

Baca juga: Prabowo ikut antre bersama warga saat berikan hak pilihnya di TPS 033

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024