id slot88

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Neraca Dagang RI Tekor dengan Thailand, Australia dan Korsel Maret Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus US,91 miliar pada Maret 2023. Namun, di tengah kinerja yang positif ini, Indonesia masih mengalamidefisitdagang dengan tiga negara.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan pada Maret ini Indonesia tekor dengan Thailand, Australia dan Korea Selatan untuk perdagangan nonmigas.

"Kita lihat ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terdalam yang terjadi pada Maret 2023, yaitu negara Australia, Thailand, dan Korea Selatan," ujar Imam dalam konferensi pers, Senin (17/4).

Komoditas penyumbang defisit terbesar ke Thailand adalah gula dan kembang minus US4,7 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US,2 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,3 juta.

Kedua, defisit dagang terbesar dengan Australia sebesar US5,5 juta, disebabkan oleh ekspor yang lebih rendah sebesar US0,1 juta dari impor sebesar US5,6 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam ke Australia adalah bahan bakar mineral minus US1,8 juta, serealia minus US3,7 juta, serta bijih logam, terak, dan abu minus US,5 juta.

Ketiga, defisit dagang dengan Korea Selatan yang minus US6,4 juta. Penyebabnya ekspor sebesar US4 juta, lebih rendah dari impor yang sebesar US0,4 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya minus US8,4 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US0,1 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,2 juta.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Strategi Kampanye Gabungan Antar PNM Raih OMNI Brands of the Year 2023******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) keluar sebagai salah satu pemenang pada Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 dalam kategori 360° Brand Communication.

PNM dinilai berhasil memadukan kampanye online dan offline di sepanjang 2022. Strategi tersebut tak hanya sukses memperkuat posisi PNM sebagai BUMN yang berfokus terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), tetapi juga meningkatkan performa bisnis.

Peran PNM pun semakin terlihat usai pandemi melanda. Berdasarkan jumlah kredit yang terserap oleh UKM, tercatat terjadi pertumbuhan kredit hingga Agustus 2021, yakni sebesar 2,43 persen year-on-year (yoy).

Produk yang lahir dari MEA itu lantas disempurnakan dengan program brand activation melalui expo UKM. Dengan kata lainm PNM pun turut andil dalam menciptakan pasar bagi usaha kerakyatan.

Arief menyatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, diperlukan kerja sama yang konkret. Hal itu antara lain diwujudkan melalui program integrasi data P3KE dengan data nasabah PNM yang berguna dalam pelaksanaan beragam program PNM ke depannya.

"Hal ini juga sekaligus memberikan tambahan semangat bagi PNM, karena program yang dilakukan PNM sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Langkah kedua PNM dalam mendukung pemulihan UKM pasca pandemi adalah dengan komunikasi kreatif melalui platform YouTube. Berbagai konten diunggah PNM, termasuk podcast tentang kisah-kisah sukses UKM binaan PNM, serial kisah inspiratif, dan Program Bakool.

Sementara di Instagram, sejumlah unggahan PNM yang mendapatkan perhatian antara lain PNM Learning Festival, PNM Berinovasi, PNM Bagi Tabungan Kemerdekaan, dan Program Bakool. Arief menyebut, seluruh konten ditujukan bagi pelaku UKM yang ingin naik kelas.

Pada saat bersamaan, PNM juga menerapkan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk bisnis.

"Melalui aplikasi PNM Digi Nasabah, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kredit yang tersambung dengan tabungan emas di Pegadaian," kata Arief.

Lebih jauh, PNM juga menyelenggarakan Desa Binaan Madani di Jawa Barat, yakni program pemberdayaan dan pengembangan desa yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Melalui program Desa Binaan Madani, masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah secara mandiri.

Program lain adalah Pemberdayaan Kampung Madani, yang merupakan program pemberdayaan berbasis lokasi atau wilayah dengan melihat populasi nasabah dan non nasabah. Tujuannya, meningkatkan citra PNM, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk dan menambah jumlah nasabah.

Sembilan putaran sangat indah

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Setan paling kuat, Tang Seng

Deloitte Bakal PHK 1.200 Karyawan Tahun Ini******

Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 orang atau 1,5 persen dari karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir Reutersyang mengutip Financial Times, Jumat (21/4), kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan audit keuangan raksasa tersebut.

Risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasehat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

Awal pekan lalu, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas 5 persen tenaga kerjanya di AS.

Pada Februari lalu, firma akuntansi KPMG juga mengumumkan rencana PHK terhadap 700 orang karyawan.

Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech. Keputusan diambil di tengah ketidakpastian makro ekonomi yang menekan konsumen dan menurunkan permintaan di sejumlah bisnis andalan.

Deloitte adalah bagian dari empat firma akuntansi terbesar (Big Four) yang juga mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

[Gambas:Video CNN]