pejuang slot88

Reinkarnasi di semua alam

shopee bisa pinjam uang

MLS ganti wasit yang kenakan jersey Inter Miami******

Jakarta (ANTARA) - Badan wasit Major League Soccer (MLS) mengganti ofisial pertandingan yang bertugas pada laga Derbi Florida antara Inter Miami dan Orlando City.

Organisasi Wasit Profesional (PRO) di AS menggantikan wasit Guiherme Ceretta yang kedapatan mengenakan jersey Inter Miami yang fotonya tersebar secara daring. Tugas pengadil pertandingan kemudian diberikan kepada wasit Jaime Herrera.

"Wasit Guiherme Ceretta dikeluarkan dari pertandingan karena potensi konflik kepentingan," kata juru bicara PRO kepada ESPN sebagaimana diwartakan AFP pada Sabtu waktu setempat.

Jersey Inter Miami menjadi yang terlaris di MLS setelah Lionel Messi bergabung dengan klub tersebut Juli tahun lalu. Messi juga masuk 11 pemain yang berlaga sebagai starter saat Inter Miami melawan Orlando pada Minggu.

Baca juga: Martino minta Inter Miami jangan selalu andalkan Messi

Sebelumnya, wakil presiden senior layanan Apple, Eddy Cue meminta klub-klub Major League Soccer (MLS) mengikuti langkah Inter Miami yang mendatangkan pemain bintang sekelas Lionel Messi untuk meningkatkan keuntungan bisnis.

Eddy Cue yang memimpin kolaborasi Apple TV dengan MLS mengatakan, hadirnya Messi di Amerika Serikat telah mendatangkan "efek bisnis" yang luar biasa, yakni naiknya pamor MLS dan hadirnya banyak penonton baru dari kawasan Eropa, Amerika Selatan hingga Amerika Utara.

Sports Business Journal melaporkan penonton siaran langsung Inter Miami mencapai dua juta pemirsa dengan jumlah yang naik dua kali lipat setelah Messi menandatangani kontrak dengan klub asal Florida itu.

Baca juga: Redondo jadi mitra baru Lionel Messi di Inter Miami

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tao Tongxuan

pola pola gacor hari ini

Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania******

Jakarta (ANTARA) - Bek Persija Rizky Ridho mengutarakan kemenangan Macan Kemayoran atas Dewa United yang memotong rentetan hasil negatif tim ini, dipersembahkan untuk para suporter setia, The Jakmania.

Persija Jakarta mengakhiri rentetan hasil buruk setelah  menghajar Dewa United 4-1 pada pertandingan Liga 1 Indonesia pekan ke-27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu.

"Alhamdulillah kami kembali meraih tiga poin, ini semua hasil kerja keras semua orang yang ada di dalam tim dan kami persembahkan kemenangan ini untuk The Jakmania yang ada dimanapun," kata Rizky Ridho pada konferensi pers seusai pertandingan, dalam  keterangan resmi klub Jakarta itu.

Bek tim nasional Indonesia tersebut mengungkapkan Macan Kemayoran kini membidik hasil positif kala bersua dengan rival abadi, Persib Bandung,  pada pertandingan  pekan ke-28. 

Baca juga: Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik

Rizky Ridho mengatakan timnya akan bersiap semaksimal mungkin agar bisa memperoleh hasil maksimal saat menjamu Maung Bandung.

Menurut Pelatih Persija Thomas Doll, kemenangan atas Dewa United bisa mengembalikan mental Persija, tapi para pemainnya harus tetap waspada karena berikutnya akan menghadapi Persib.

Kemenangan ini mengantarkan Persija Jakarta naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Penjinak Jenius

pinjol buat mahasiswa

Kemendagri: Rakornas Satpol PP untuk mencari solusi bersama******

Padang (ANTARA) - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Amran menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP menjadi ajang untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan kerja ke depan. "Kita menyadari bahwa personel di berbagai daerah memiliki permasalahan masing-masing. Melalui Rakornas ini, kita harapkan setiap daerah dapat berbagi pengalaman, dan saling belajar untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang," katanya di Padang, Sabtu. Ia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas tingkat Nasional di Padang. Amran juga mengingatkan personel Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan terus meningkatkan komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Baca juga: Satpol PP segel minimarket di Gegerkalong Bandung karena langgar Perda

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengapresiasi peran Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, yang selama ini terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tengah kehidupan masyarakat. "Kita patut berbangga dan mengapresiasi peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga trantibum, terlebih selama pelaksanaan Pemilu serentak Februari 2024 yang proses serta tahapannya masih berlangsung sampai hari ini," katanya. Ia menyebut peran Satpol PP dan Satlinmas juga sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan agenda demokrasi lainnya, yaitu Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 nanti. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel Pol PP dan Linmas sangat dibutuhkan. "Tidak lama lagi, masyarakat juga akan memilih 545 kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami meyakini, tentunya seluruh personel telah berpengalaman dalam menjaga trantibum. Namun demikian, jangan sampai lengah," katanya.*

Baca juga: Satpol PP patroli rutin guna kenyamanan wisatawan di Labuan Bajo

Baca juga: Legislator minta Satpol PP dan dinas terkait kelola sampah APK

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Master Kustomisasi Mecha

suara4d slot demo

BRIN: Minyak sawit paling memungkinkan diolah jadi energi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan minyak sawit merupakan bahan baku energi baru terbarukan yang paling memungkinkan untuk menggantikan posisi bahan bakar fosil.
 "Hasil assesmentyang dilakukan oleh tim energi terbarukan BRIN, minyak sawit merupakan bahan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan," kata Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha di Jakarta, Sabtu. Yudhistira mengatakan ada tiga faktor yang menjadikan minyak sawit potensial, yakni kesiapan bahan baku; kesiapan teknologi dan hilirisasi; serta kebijakan pemerintah baik dari segi insentif, pendanaan, dan investasi.

Baca juga: BRIN teliti pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan Menurut dia, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) terbesar di dunia dengan produksi diperkirakan mencapai 44,2 juta ton. "Potensi tersebut merupakan sumber yang sangat melimpah untuk digunakan sebagai sumber biodisel," kata Yudhistira. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemerintah sudah dan sedang menjalankan konversi bahan bakar minyak berbasis CPO, yaitu biodiesel B20 dan B30, serta ke depan B100 (green solar).

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif "Pengembangan teknologi produksi biofuelatau bahan bakar nabati berbasis minyak sawit mentah memerlukan biaya investasi yang tinggi, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan bahan bakar alternatif tersebut," ujarnya. Yudhistira menuturkan pengembangan co-processingdalam memproduksi biofuelberbasis CPO perlu didorong agar dapat mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri.

Baca juga: BRIN terus kembangkan riset energi baru terbarukan "Efisiensi produksi fossil fuelsaat ini masih lebih tinggi daripada biofuelperlu dipertimbangkan terkait green inflation, sehingga perlu kebijakan hati-hati dalam penerapan secara nasional agar tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian nasional," tuturnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

patriark legendaris

bocoran admin slot agus

Produsen mobil China catat lonjakan penjualan di Januari******

Changchun (ANTARA) - Produsen mobil terkemuka China, FAW Group Co., Ltd., melaporkan lonjakan penjualan kendaraan dalam dua bulan pertama tahun ini, membawa perusahaan tersebut mencatatkan awal yang baik untuk 2024.

Penjualan mobil FAW Group menembus 448.000 unit dalam dua bulan pertama 2024, naik 17,7 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut produsen mobil tersebut.

Dari total penjualannya, Hongqi, merek mobil yang berada di bawah naungan FAW Group, menyumbang 65.300 unit sendiri, naik sebesar 37,56 persen (yoy). Hongqi berencana meluncurkan lebih banyak model kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) tahun ini, yang akan semakin meningkatkan penjualannya.

FAW Group merupakan perusahaan milik negara China dan berkantor pusat di Changchun, ibu kota Provinsi Jilin, China timur laut. Perusahaan ini telah memproduksi dan menjual lebih dari 54 juta unit kendaraan selama lebih dari enam dekade.


 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

lazawin

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024