emutogel

cara transfer limit kredivo ke rekening 797Jutaan kata 11448Orang-orang telah membaca serialisasi

《emutogel》

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menhub sebut progres pembangunan Bandara Singkawang capai 95 persen******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut progres pembangunan Bandara Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 95 persen dan ditargetkan rampung tahun 2024.

"Progres bangunan mencapai 95 persen, hanya tinggal penyelesaian interior. Untuk runwaysepanjang 1.400 meter sudah 100 persen selesai. Namun, ada perpanjangan menjadi 2.000 meter yang akan selesai dalam 1 sampai 2 bulan sehingga yang tadinya hanya bisa didarati pesawat ATR, nanti pesawat Airbus A320 sudah bisa mendarat disini," kata Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menhub meninjau progres pembangunan Bandara Singkawang pada Minggu (28/1).

Dalam kunjungannya, Menhub mengecek sisi darat dan udara Bandara Singkawang, setelah pada Rabu (24/1) lalu, dilakukan penerbangan kalibrasi perdana dengan pesawat komersial PK-CAN B200GT Super King Air dari Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

Pembangunan Bandara Singkawang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan corporate social responsibility(CSR) dari para pengusaha lokal Singkawang.

"Banyak putra-putra Singkawang menjadi donatur untuk mengembangkan bandara ini, termasuk perpanjangan runwaydari 1.400 meter menjadi 2.000 meter," tutur Menhub.

Menhub pun mengapresiasi kepada pihak swasta yang telah berpartisipasi dalam pembangunan bandara tersebut.

"Dengan keterbatasan APBN, pemerintah membutuhkan dukungan dari swasta untuk membangun infrastruktur transportasi. Pembangunan Bandara Singkawang dapat menjadi contoh yang baik dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta,” ucapnya.

Menhub mengharapkan pembangunan Bandara Singkawang dapat meningkatkan konektivitas, potensi pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Bandara Singkawang dibangun mulai 2019 sampai dengan 2023 dan ditargetkan beroperasi pada April 2024. Bandara itu memiliki runwaysepanjang 1.400 meter x 30 meter,taxiway200 meter x 18 meter, apron 100 meter x 50 meter, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan APBN.
Sementara, gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan runwaymenjadi 2.000 meter dibangun menggunakan dana CSR.

Setelah meninjau Bandara Singkawang, Menhub juga meninjau pelayanan angkutan lintas batas negara Singkawang-Kuching, Malaysia yang dilayani oleh bus Damri serta dapat mendukung konektivitas dari dan ke Bandara Singkawang.

Turut hadir pada peninjauan itu, yakni Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Tebelian Sintang Patah Atabri, jajaran Forkopimda Kalimantan Barat dan Kota Singkawang, Ketua TeamLeaderPembangunan Bandara Singkawang Tjhai Chui Mie serta pengusaha lokal donatur Bandara Singkawang Pui Sudarto.

Baca juga: PLN pasok listrik 147.000 VA untuk operasional Bandara Singkawang
Baca juga: Menhub targetkan Bandara IKN diuji coba pada Juli 2024
Baca juga: Bandara Singkawang segera diresmikan pada awal tahun ini
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten******

Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.


Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jos55、slot lagi gacor、situs 138 slot

Terkait：pinjaman online untuk ibu rumah tangga、pinjam duit online terpercaya、tempat main slot gacor、juragan69 slot online、slot receh terbaru、slot dana gg、main slot 388、adakami ojk、gobanbet、slot depo 25 bonus 25 bebas ip

---

---

bab terbaru：semua slot（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04