mekar77

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

voucher axis 30 hari

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

web gacor hari ini

Kemenkes tinjau fasilitas kesehatan Jayapura, pastikan layanan prima******

Sentani (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meninjau fasilitas kesehatan di Jayapura guna memastikan pelayanan kesehatan secara prima kepada warga di daerah itu.

Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Yanti Herman dalam keterangan tertulis di Sentani, Sabtu, mengatakan kunjungan tim itu dalam rangka pembinaan akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan di Papua, melalui akreditasi sarana kesehatan.

“Dalam kunjungan kami ke tanah Papua (8/3), ada dua kabupaten yang dikunjungi yaitu Kabupaten Mimika, Papua Tengah dan Kabupaten Jayapura di Papua yang begitu intens dalam meningkatkan akreditasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut dia, progres dan komitmen terkait dengan pembangunan kesehatan yang telah dikerjakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura patut diapresiasi.

“Kami juga berkunjung ke Puskesmas Sentani untuk melihat langsung bagaimana pelayanan maksimal sehingga memperoleh akreditasi paripurna, dan saya berharap puskesmas terus mengembangkan potensinya untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pakar: RUU Kesehatan harus perbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang mengatakan terkait dengan penguatan mutu yang sudah dikerjakan, di mana dari 22 puskesmas di daerah setempat, 20 unit sudah terakreditasi dan dua puskesmas lainnya akan dilaksanakan survei pada April dan Mei 2024.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebab dukungan Kemenkes RI sangat penting ke depan, termasuk dukungan pembiayaan manajemen pengembangan mutu,” katanya.

Dia melaporkan pada 2024 puskesmas di Kabupaten Jayapura akan masuk dalam kategori puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan terintegrasi pelayanan primer.

“Tentu ini memerlukan dukungan manajemen yang kuat dan sudah ada dalam daftar Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenkes RI, tetapi Kabupaten Jayapura belum dapat dukungan yang maksimal sebab beberapa menu DAK tidak menempatkan daerah ini sebagai lokus atau pusat dukungan bantuan,” ujarnya.

Dia berharap, setelah pihak Kemenkes melihat dan mendengar langsung informasi maka Kabupaten Jayapura akan mendapat lokus pembiayaan dan menu yang mungkin bisa dibuka agar secara berjenjang peningkatan mutu dapat tercapai.

“Mudah-mudahan 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mendapat dukungan yang maksimal dari Kemenkes RI untuk pengembangan mutu puskesmas dan kapasitas petugas terhadap mutu melalui DAK nonfisik serta integrasi layanan primer sampai tingkat kampung 2025-2028,” katanya.

Baca juga: 8.362 faskes di Indonesia terkoneksi ke SATUSEHAT
Baca juga: BPJS Kesehatan Papua-Papua Barat gandeng faskes milik misionaris
Baca juga: Faskes bertambah, tambahan perawat dibutuhkan di Jayawijaya-Papua

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

bunga akulaku

Bonus Demografi dan Ketahanan Pangan******

Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045, berbasis data Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, periode bonus demografi di Indonesia berlangsung mulai 2012 hingga 2036.

Sementara berdasar perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas), bonus demografi bisa lebih lama, yakni tahun 2041.

Perhitungan terakhir ini berdasarkan proyeksi penduduk berbasis data Sensus Penduduk 2020. Hasil proyeksi ini menggantikan data proyeksi penduduk 2015-2045. Artinya, periode bonus demografi lima tahun lebih lama dibanding proyeksi sebelumnya (berakhir 2036).

Dengan sekitar 17 tahun waktu tersisa bangsa ini harus menyiapkan generasi baru, terutama generasi Z dan generasi Alpha, agar menjadi generasi yang berkualitas dan kompetitif pada Tahun Emas Indonesia 2045.

Seberapa penting periode bonus demografi? Negara yang berada dalam periode bonus demografi, memiliki penduduk usia produktif berlimpah, sehingga membuka ruang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bonus demografi adalah modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.


Generasi sehat

Bonus demografi muncul ketika mayoritas penduduk dalam suatu masyarakat berada dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Potensi ini dapat memberikan manfaat besar dalam hal tenaga kerja, namun, keberhasilannya harus senantiasa disertai kesehatan prima dan tingkat kecerdasan baik.

Mengapa hal ini penting? Karena ketika kelompok usia produktif memiliki kesehatan dan kecerdasan yang optimal, dampak positifnya akan terasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta indeks pembangunan manusia di suatu negara.

Sebaliknya, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasannya, hal ini dapat berujung pada bencana. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga menambah beban negara.

Menghadapi fenomena ini, semua sektor dan lapisan masyarakat perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu untuk tunda-tunda atau mengabaikan situasi yang ada.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini, akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang sedang berjalan.

Terwujudnya keluarga sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai, akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode bonus demografi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundamental, karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan, memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia, tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012.

Panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun.

Dengan menginvestasi 1 dolar AS pada gizi dapat memberikan hasil 30 dolar AS, dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

Jelas sudah, bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi, tidak mungkin bangsa ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin.

Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan negara ini dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama.

Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat, akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih butuh ikhtiar lebih keras.

Ini merupakan menjadi tugas bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu begitu saja.

Ketahanan pangan

Untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan yakni menjadikan beras tidak lagi sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.

Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia, jender (ibu hamil dan menyusui), profesi, aktivitas, daya beli, hingga kondisi geografis.

Dengan bantuan teknologi informasi, bisa dipetakan terkait kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya.

Keinginan menghapus tengkes, mengejar peluang bonus demografi, dan menjadi negara maju pada 2045, harus dimulai dengan pemenuhan pangan bergizi.

Beras tidak perlu dipaksakan menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan kebutuhan karbohidrat nasional, karena akan sulit terpenuhi, sebagaimana yang disaksikan hari-hari terakhir ini.

Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral.

Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.

Kenaikan harga beras saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.

Alternatif sumber karbohidrat antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.

Masalah terbesarnya adalah soal kultur, masyarakat di Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi beras, atau nasi tiga kali sehari.

Padahal diversifikasi sumber karbohidrat, juga penting bagi tubuh manusia. Mengandalkan asupan karbohidrat pada satu sumber saja, dalam jangka panjang dapat berisiko menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya diabetes.

Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sudah kuwalahan mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Selain tekanan kebutuhan domestik, sumber pangan karbohidrat dan protein nabati saat ini juga semakin rentan terdampak perubahan iklim.

Berdasar laporan khusus Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan iklim (IPCC) terkait Perubahan Iklim dan Lahan menyebutkan, perubahan iklim telah memengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi kejadian ekstrem yang lebih kering.

Produksi buah-buahan dan sayur-sayuran, yang merupakan komponen kunci pola makan sehat, juga rentan terhadap perubahan iklim pada suhu yang memanas.

Di tengah situasi ini, Indonesia perlu memilih tanaman yang memiliki daya tahan kuat terhadap perubahan iklim. Untuk karbohidrat, tanaman sorgum bisa jadi salah satu pilihan.

Dari aspek nutrisi, sorgum memiliki kadar asam amino esensial dan mineral yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan dibandingkan gandum utuh, serta biji-bijian sumber karbohidrat yang lain.

Di tengah krisis iklim seperti sekarang, maka masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber umbi-umbian, jangan lagi terlalu mengandalkan beras.

Masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber pangan dari umbi-umbian dan sagu-saguan.

Sedikit catatan tentang sagu, tanaman endemik Indonesia ini juga memiliki fungsi lingkungan yang tinggi. Sagu merupakan sumber pangan yang bisa tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut, sehingga memiliki potensi menyerap karbon.


*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2024

Sage dan Gadis

vip slot gacor

Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.

"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.

"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Kaisar Wu dari Jiuzhou

pelangitoto888

Kepala BKKBN sebut beda tujuan jadi alasan angka pernikahan turun******

Kota Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyebutkan perbedaan tujuan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan angka pernikahan turun. "Tujuan menikah itu ada tiga, security(keamanan), prokreasi (menghasilkan keturunan), dan rekreasi, nah kalau naluri perempuan itu lebih ke security, perempuan kalau dicintai sepenuhnya, meskipun tidak punya anak akan tenang, tetapi laki-laki kalau belum punya anak bisa gelisah terus," kata dia saat ditemui setelah acara temu media di Kota Yogyakarta, Jumat (8/3) malam. Ia mengatakan pada umumnya tujuan pasangan menikah di Indonesia masih prokreasi atau untuk menghasilkan keturunan.
Ia menyebutkan rata-rata usia perempuan yang menikah juga semakin mundur, dari 20 menjadi 22,3 tahun. "Semakin tua orang menikah, padahal dulu-dulu menikah 20 tahun, tetapi sekarang perempuan menikahnya cenderung mundur, padahal semakin tua semakin menyebabkan stunting, kalau 35 tahun sudah tua sehingga anaknya berisiko stunting," kata dia.

Baca juga: Wapres ajak masyarakat hindari pernikahan anak usia dini Menurut dia, tekanan orang-orang sekitar juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak ingin melangsungkan pernikahan. "Kita ini kalau menikah di Indonesia pasti ada tekanan untuk mempunyai anak, karena kalau di Indonesia sudah menikah itu, saat Idul Fitri misalnya, pasti ditanya sudah punya anak atau belum?" katanya. Hasto menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dari Kementerian Agama (Kemenag), tercatat 1.544.571 pasangan Muslim menikah pada 2023. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan pada 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. "Yang menikah tidak 1,5 juta, tetapi bisa jadi 1,7 juta kalau dihitung dengan yang non-Muslim, jadi kalau diperkirakan, sejak tahun 2020 angka pernikahan itu sekitar 1,7 juta sekian, baik Muslim dan non-Muslim, tetapi di tahun 2023 ini memang turun," katanya.
Ia juga menyoroti rata-rata umur melakukan hubungan seks pertama kali pada remaja di usia 15-19 tahun yang semakin meningkat. Persentase perempuan berusia 15-19 tahun yang telah melakukan hubungan seksual tercatat 59 persen, sedangkan laki-laki 74 persen. "Jadi bisa kita lihat ya, menikahnya rata-rata 22 tahun, tetapi hubungan seksnya 15-19 tahun, jadi perzinaan kita meningkat, ini pekerjaan rumah untuk kita semua, karena kalau pengetahuannya belum banyak bisa bahaya, kalau kawin terlalu muda, kanker mulut rahimnya berisiko tinggi," demikian dr Hasto Wardoyo.

Baca juga: BKKBN imbau masyarakat menikah di usia ideal cegah kematian ibu
Baca juga: BKKBN mengampanyekan pernikahan pada usia ideal lewat Gerebek Pasar

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Musim semi Xianxia

erek erek 2d 91

Erick Thohir Buka Wacana Pegawai BUMN Bisa Libur Tiga Hari Sepekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.

Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.

Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(nma/agt)