infinislot

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Sandiaga Uno soal Pulau Pasir Diklaim Australia: NKRI Harga Mati******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait polemik kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) denganAustralia.

Ia mengklaim pulau itu adalah milik Indonesia. Bahkan menurutnya, setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.

"Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!" ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita jaga seluruh wilayah sampai ke pelosok negeri, demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sengketa Pulau Pasir kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Ferdi Tanoni seperti dikutip Antara, Jumat (21/10).

Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama.

Sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah Indonesia dan Australia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kemenlu menyatakan Pulau Pasir memang milik Australia.

"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani.

Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu, wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier.

Kemudian pada 1933, Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia.

"Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia pada 1942," imbuh Abdul.

Lebih lanjut, ia menilai Pulau Pasir tak menjadi bagian Indonesia. Sebab, di era kolonialisme, pulau ini menjadi kekuasaan Belanda.

Abdul Kadir menjelaskan, jika merujuk aturan hukum internasional wilayah Indonesia sebatas bekas Hindia Belanda.

"Pulau Pasir tak pernah termasuk dalam administrasi Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tak pernah masuk dalam wilayah NKRi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Sandiaga Uno soal Pulau Pasir Diklaim Australia: NKRI Harga Mati******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait polemik kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) denganAustralia.

Ia mengklaim pulau itu adalah milik Indonesia. Bahkan menurutnya, setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.

"Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!" ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita jaga seluruh wilayah sampai ke pelosok negeri, demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sengketa Pulau Pasir kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Ferdi Tanoni seperti dikutip Antara, Jumat (21/10).

Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama.

Sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah Indonesia dan Australia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kemenlu menyatakan Pulau Pasir memang milik Australia.

"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani.

Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu, wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier.

Kemudian pada 1933, Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia.

"Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia pada 1942," imbuh Abdul.

Lebih lanjut, ia menilai Pulau Pasir tak menjadi bagian Indonesia. Sebab, di era kolonialisme, pulau ini menjadi kekuasaan Belanda.

Abdul Kadir menjelaskan, jika merujuk aturan hukum internasional wilayah Indonesia sebatas bekas Hindia Belanda.

"Pulau Pasir tak pernah termasuk dalam administrasi Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tak pernah masuk dalam wilayah NKRi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Konglomerat Thailand Beli Lisensi Miss Universe Rp311 M******

Konglomerat Thailanddan advokat hak transgender bernama Anne Jakkaphong Jakrajutatip membeli lisensi Organisasi Miss Universe seharga US juta atau setara Rp311,23 miliar (asumsi kurs Rp15.561).

Dengan pembelian ini, Thailand akan menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional. Setelah pembelian itu, Jakkaphong akan mengembangkannya dengan memperluas cakupan di Asia.

"Kami berusaha tidak hanya untuk melanjutkan warisannya dalam menyediakan platform bagi individu yang bersemangat dari berbagai latar belakang, budaya, dan tradisi, tetapi juga untuk mengembangkan merek untuk generasi berikutnya," kata Jakkaphong seperti dikutip dari CNN Business, Kamis (27/10).

Ia juga secara blak-blakan mengatakan dirinya seorang transgender. Kini, Anne Jakkaphong bekerja dalam advokasi untuk hak-hak transgender di Negeri Seribu Pagoda itu.

Pembelian tersebut menjadikan Jakkaphong sebagai wanita pertama pemilik Organisasi Miss Universe.

Kontes kecantikan Miss Universe merupakan salah satu kontes kecantikan yang paling banyak ditonton di dunia. Kontes ini juga telah berlangsung sejak 1952.

Seperti banyak kontes kecantikan besar lainnya, Miss Universe harus memperhitungkan tuntutan publik terkait keragaman, representasi, dan inklusivitas yang lebih besar selama dekade terakhir.

Sementara itu, CEO dan presiden Organisasi Miss Universe mengatakan pihaknya bersemangat untuk melanjutkan evolusi Organisasi Miss Universe dengan JKN.

"Pendekatan progresif kami terus memposisikan kami di garis depan industri kami," kata dia.

Transgender Terkaya ke-3 Dunia

Mengutip Bangkok Post, Jakkaphong merupakan transgender terkaya ketiga di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US0 juta atau setara Rp3,26 triliun pada 2020.

Ia berada di belakang Martine Rothblatt, kepala eksekutif perusahaan bioteknologi United Therapeutics yang kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai US0 juta.

Sedangkan pada urutan pertama ditempati oleh Jennifer Pritzker, salah satu pewaris jaringan Hyatt Hotel, yang kekayaan bersihnya tercatat sebesar US,9 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

Ridwan Kamil dan Mencegah Agar LRT Jabodebek Tak Senasib LRT Palembang******

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menjadi salah satu moda transportasiyang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2023, mundur dari target awal 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah memastikan LRT Jabodebek akan meluncur pada 17 Agustus 2022 bersamaan momentum HUT RI ke-77.

"17 Agustus kita harapkan jadi hadiah (HUT RI), soft launchingakan kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Jatimulya, Bekasi Timur, April lalu.

Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan mengoperasikan LRT Jabodebek mengatakan dengan moda itu, perjalanan Bekasi-Jakarta bisa ditempuh dalam 34 menit, lebih cepat dari selama ini yang bisa memakan lebih dari satu jam.

Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan LRT rencananya beroperasi setiap hari mulai 05.45 WIB hingga 23.00 WIB. Penentuan jam operasional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat komuter beraktivitas di seputar Jakarta dan Bekasi.

LRT Jabodebek akan menghubungkan beberapa kota, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam proyek ini, tergabung Kementerian Perhubungan, PT KAI, PT LRT, PT INKA, PT LEN Industri, dan PT Adhi Karya.

Terbaru, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson mengatakan pembangunan proyek secara fisik sudah mencapai 96 persen saat ini. Namun, pihaknya masih perlu memastikan terlebih dahulu terkait faktor keamanan penumpang.

Dia mengatakan kereta layang ringan ini dioperasikan dengan Grade of Automation (GoA)level tiga atau tanpa masinis, yang merupakan pertama kali diterapkan pada sistem perkeretaapian di Indonesia.

Kemudian, semua pengoperasian dan pengendalian akan dilakukan melalui sistem di unit depo seluas 11 hektar yang berlokasi di Bekasi Timur.

"Tidak ada masinisnya, semua dikendalikan oleh sistem yang dikelola di depo," ucap Entus.

Dia menjelaskan nilai kontrak proyek kereta tanpa masinis ini mencapai Rp23,3 triliun, dengan pola pembiayaan yakni sebesar Rp4,2 triliun pembayaran dilakukan di akhir, dan sebesar Rp19,1 triliun pembayaran dilakukan dengan periode tiga bulanan.

"Jadi kurang lebih (anggaran proyek) Rp500 miliar per kilometer," ujar Entus.

LRT Jabodebek bukan lah proyek pertama pemerintah di sektor transportasi serupa. Sebelumnya pemerintah telah membangun LRT di Palembang bertepatan dengan perhelatan Asian Games 2018.

Namun, baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik dan menyebut LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10)

Ridwan kemudian menjelaskan LRT Palembang mengalami tantangan karena kondisiridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Hal ini disebabkan populasi masyarakat yang tidak besar.

Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut.  Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developerdi Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

Dalam diskusi itu, tiba-tiba ada developer yang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statement akademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Namun, Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan tren penumpang LRT Palembang saat ini terus membaik. Berdasarkan data yang dikantonginya, rata-rata penumpang harian pada Oktober 2022 sudah mencapai 9.666 penumpang per hari.

"LRT Sumsel ini memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat kota Palembang," papar Aida.

Lantas apakah LRT Jabodebek berpotensi sepi peminta seperti LRT Palemabang?

Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma mengatakan potensi permintaan LRT Jabodebek bisa lebih besar dibanding Palembang. Pasalnya populasi masyarakat Jabodebek lebih banyak dibandingkan Palembang.

Ia juga memprediksi jumlah penumpang LRT Jabodebek bisa melebihi LRT Palembang yang sebanyak 9.666 orang per hari,

Namun untuk itu, ia mengatakan aksesibilitas dari dan menuju stasiun LRT serta konektivitas dengan moda transportasi lain perlu diperhatikan demi menunjang permintaan menggunakan LRT Jabodebek.

"Kalau akses dari dan menuju stasiun tidak baik maka demandyang akan menggunakan LRT juga tidak akan optimal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Lebih lanjut, Andyka mengatakan keberadaan LRT Jabodebek nantinya bisa mengurangi penggunaan motor dan mobil di jalanan. Namun, pembatasan penggunaan kendaraan dan manajemen lalu lintas juga ia sebut perlu ditinjau kembali sehingga bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

LRT Jabodebek Didukung 310 Potensi Kawasan Perumahan