petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot indonesia terpercaya

apa itu maxwin slot 901Jutaan kata 381930Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot indonesia terpercaya》

Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah******

Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Bayu Saputra/am.
Dia (Singapura) enggak punya pangan, enggak menghasilkan pangan apa pun, semuanya impor jadi strateginya beda. Kalau di Singapura, bagaimana caranya harga serendah mungkin karena yang produsen bukan mereka.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, impor beras secara keseluruhan menjadi alasan harga beras Singapura termasuk salah satu yang termurah.

Singapura bukan merupakan negara produsen, melainkan negara yang berfokus pada konsumsi dalam hal beras. Singapura banyak mendatangkan beras dari Thailand, Pakistan, dan Vietnam.

"Dia (Singapura) enggak punya pangan, enggak menghasilkan pangan apa pun, semuanya impor jadi strateginya beda. Kalau di Singapura, bagaimana caranya harga serendah mungkin karena yang produsen bukan mereka," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Baca juga: Bapanas: Harga beras mulai turun jadi Rp14.000 per kilogram

Harga eceran beras di Singapura pada 2024 tercatat 1,06 dolar Singapura per kilogram (kg) atau sekitar Rp12.324 per kg. Untuk grosir tercatat sebesar 0,48 dolar Singapura per kg atau Rp8.580 per kg.

Menurut Tito, murahnya harga beras di Singapura dikarenakan Pemerintah Singapura yang tidak perlu menyesuaikan dengan harga di tingkat petani selaku produsen.

Berbeda dengan Indonesia yang berperan sebagai negara produsen, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mendatangkan beras impor agar tak berujung merugikan petani dalam negeri.

Namun di sisi lain, keadaan tersebut terkadang justru merugikan masyarakat selaku konsumen karena harga beras yang dinilai lebih tinggi.

"Kalau (Indonesia) kita enggak, kalau murah sekali, kasihan petani dan penghasil lainnya, termasuk pengusaha yang juga memproduksi," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Tito, saat ini pemerintah terus berupaya mencari keseimbangan harga beras yang adil antara produsen dan konsumen agar sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. "Kita harus menyeimbangkan kedua-duanya," pungkasnya.

Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Sebelumnya, Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan untuk memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah stok di gudang Bulog yang saat ini tercatat 1,3 juta ton.

Per 4 Maret 2024, berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras medium di Indonesia tercatat naik 0,14 persen menjadi Rp14.390 per kilogram (kg) dan beras premium naik 0,67 persen menjadi Rp16.570 per kg.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:61 togel

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
wayang88
rtp garuda888
rekomendasi slot online terpercaya
daftar situs slot terpercaya 2022
octabet88
situs slot luar negeri
buku tafsir mimpi 2d bergambar
demoslotpgsoft
bonus 100 persen slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 pola bandito
Bab 2 dunia gacor
Bab 3 starwin777
Bab 4 qqroyal
Bab 5 paito mongolia
Bab 6 lagi slot
Bab 7 asian4d
Bab 8 pinjol indosaku legal atau ilegal
Bab 9 dapat dana gratis
Bab 10 tebar4d
Bab 11 maniaslots
Bab 12 telegram prediksi togel
Bab 13 juara vip slot
Bab 14 shopeepinjam
Bab 15 m123 slot
Bab 16 cara meminjam uang di pegadaian
Bab 17 solo to demo slot
Bab 18 situs link slot gacor hari ini
Bab 19 pasar123 situs slot
Bab 20 sukses303
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9128bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

wigogame
Dinas KPKP DKI gencarkan edukasi pangan sehat jelang Ramadhan
Kepala Dinas Ketahan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat memberikan edukasi pangan sehat kepada pengunjung pasar murah di kantin Swadharma, Jalan H Abdul Jalil, RW 09 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk memastikan stok pangan warganya tercukupi
Jakarta (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggencarkan edukasi pangan sehat bagi warga yang bertujuan  memberikan pemahaman tentang pemilihan bahan pangan yang sehat dan baik selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan. "Saat menjalani ibadah disarankan banyak mengkonsumsi sayur mayur. Lalu, bila ingin menyimpan sayur mayur harus ditempatkan di kulkas," kata Kepala DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Senin. Edukasi tersebut juga terkait pemilihan jenis pangan dan cara menyimpan yang baik selama Ramadhan agar tidak membeli pangan berlebihan dan menimbun stok. Suharini menegaskan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk memastikan stok pangan warganya tercukupi, sehingga  tidak perlu melakukan aksi borong. Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Mujiyati berharap edukasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman kepada warga tentang mengelola bahan pangan agar tetap baik dan layak saat konsumsi. Selain baik bagi kesehatan, pengelolaan penyimpanan bahan pangan agar tidak rusak itu juga berdampak terhadap kesejahteraan keluarga. "Kalau sampai bahan pangan disimpan tidak baik dan rusak, kan tidak bisa dikonsumsi. Artinya bisa menambah beban pengeluaran," ujar Mujiyati. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut program sembako murah yang sudah berlangsung 45 hari berhasil menjual 68.146 paket. "Kalau program hari ini disponsori Bank Tabungan Negara (BTN) bersinergi dengan Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Pasar Jaya. Tentunya patut kita syukuri, sejak pertengahan Januari lalu kita sudah menjual 68.146 paket sembako murah," kata Heru di Jakarta, Rabu (28/2). Heru menilai kegiatan sembako murah ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh warga mendapatkan pangan murah. Sehingga, rasa keadilan dan kesetaraan tetap terjaga, tanpa ada kegaduhan akibat kekhawatiran stok bahan pokok yang menipis.Baca juga: Polisi tangkap komplotan pencuri gudang sembako di Jakarta Utara
Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari
Baca juga: Jelang Ramadhan, warga DKI diminta tak panik karena stok pangan aman

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Raja Keberuntungan

top situs slot
Kemenparekraf: Iftar bersama jadi peluang perhotelan saat Ramadhan
Tangkapan layar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam gelaran wicara daring The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Aji Cakti
Mudah-mudahan pada saat Puasa Ramadhan ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda aktivitasnya seperti iftar bersama atau sahur bersama. Ini juga menjadi suatu peluang yang bisa ditawarkan oleh sektor perhotelan,
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengungkapkan bahwa buka puasa (iftar) atau sahur bersama yang dilakukan oleh masyarakat selama Ramadhan bisa menjadi peluang bagi perhotelan.

"Mudah-mudahan pada saat Puasa Ramadhan ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda aktivitasnya seperti iftar bersama atau sahur bersama. Ini juga menjadi suatu peluang yang bisa ditawarkan oleh sektor perhotelan," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam gelaran wicara daring The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin.

Menurut Nia, sektor perhotelan bisa memanfaatkan dan menawarkan peluang ini kepada masyarakat yang ingin iftar, sahur, ataupun shalat tarawih bersama karena hotel memiliki kapasitas tempat yang besar untuk bisa mengakomodasi di mana orang bisa berkumpul bersama dengan kepentingan yang sama.

Baca juga: ITDC catat hotel di Nusa Dua mulai tawarkan paket Nyepi

Kemenparekraf juga menyarankan kepada sektor perhotelan agar terdapat diskon atau fleksibilitas harga kamar untuk menarik masyarakat mengisi kamar-kamar hotel selama Ramadhan,  untuk memenuhi biaya operasional hotel selama Ramadhan seperti pembayaran gaji karyawan, pembersihan kamar, dan sebagainya.

"Saya kira itu mungkin satu hal yang bisa kita lakukan, jadi fleksibilitas dari harga kamar dan tentunya promosi serta bisa menyasar segmen-segmen khusus," kata Nia.

Selama Ramadhan biasanya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun pergerakan wisatawan domestik di Tanah Air, yang berdampak pada penurunan okupansi kamar hotel terutama di kota besar seperti Jakarta.

Baca juga: PHRI siap perkuat ekosistem pariwisata Indonesia

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan okupansi saat libur lebaran akan tinggi, perkiraan ini didasarkan perbaikan kondisi perhotelan secara keseluruhan di Indonesia pada 2024 semakin baik.

Sebelumnya berkaca dari okupansi menjelang Lebaran 2023, PHRI mencatat okupansi di hotel di kota tujuan wisata favorit sudah lebih dari 70 persen. Beberapa destinasi favorit yang juga dikunjungi banyak pemudik seperti Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan sementara untuk Jakarta pada libur Lebaran 2023 PHRI mencatat tidak ada kenaikan okupansi hotel.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sekretaris cabang terbaik

ggbet777
Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong-Sorsel
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (tengah) bersama Plh Bupati Sorong Cliff Japsenang (kiri) dan Bupati Sorsel Samsudin Anggiluly (kanan) bersalaman sebagai simbol sepakat menyelesaikan tapal batas, Senin (4/3/2024) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)
Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Pedang Cerah

situs slot 77 login
Survei: 60 persen tak setuju cara Biden tangani konflik Gaza
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di lokasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay/nym.
Moskow (ANTARA) - Sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di Jalur Gaza, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh media The Wall Street Journal.

Survei yang sama juga menyebutkan bahwa 42 persen responden berpendapat bahwa Israel telah bertindak terlalu jauh dalam upayanya melawan gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Namun, 19 persen responden menyatakan Israel belum bertindak cukup jauh, dan 24 persen mengatakan tanggapan Israel sudah tepat, menurut hasil jajak pendapat yang diungkap pada Minggu (3/3).

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan berkembangnya simpati warga AS terhadap rakyat Palestina, dengan 33 persen responden mengatakan AS tidak berbuat banyak untuk membantu rakyat Palestina.

Selain itu, 30 persen warga Amerika berpendapat bahwa AS berbuat terlalu banyak untuk membantu Israel, kata laporan itu.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 21-28 Februari dengan melakukan survei terhadap 1.500 orang.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik
Baca juga: Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Erha mengembara di dunia lain

trik bermain judi slot online
Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim
Situasi di depan Kantor Subdensi Pom Detasemen I Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, Jatim, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO
Jibom Gegana Polda Jatim ini belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya.
Surabaya (ANTARA) - Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, Senin pada pukul 10.19 WIB.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto menduga ledakan berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.

"Jadi, kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya, pagi tadi meledak," kata Kapolda.

Jenderal bintang dua polisi itu mengatakan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dari peristiwa ledakan tersebut.

"Alhamdulillah, sementara tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material kantor sama satu mobil yang berisi perlengkapan untuk peledakan jibom," ujarnya.

Irjen Imam menyebut saat ini dari labfor kemudian dari didampingi oleh Gegana sedang bekerja melakukan olah TKP termasuk dibantu oleh Reskrim dari Polres Tanjung Perak Surabaya.

"Bom masuk dalam kategorilow explosive. Mudah-mudahan nanti setelah mendapat hasil lengkap kami akan informasikan kepada rekan-rekan media," ujarnya.

Baca juga: Polisi tegaskan isu bom di dalam pesawat berawal dari canda
Baca juga: Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Perang Penyihir

zet77
MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis
Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen menandatangani Letter of Intent di Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Mahkamah Agung
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, sepakat untuk menjalin kerja sama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan.

Dikutip dari laman resmi MA di Jakarta, Senin, kerja sama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, hak aasi manusia (HAM), hukum pidana, proses peradilan, dan pembaruan peradilan.

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Letter of Intent(LoI) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen pada Kamis (29/2).

Dalam sambutannya, Ketua MA Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut kerja sama tersebut melalui rencana untuk meningkatkan kerja sama ke tingkat lebih tinggi, yakni memorandum of understanding(MoU) yang akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan.

"Ke depan, kerja sama ini diharapkan bisa ditingkatkan menjadi kerja sama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan memorandum of understanding," kata Syarifuddin.

Ia juga berharap agar para hakim di Indonesia bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di San Fransisco, AS, Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental.

"Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia," ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Mahkamah Agung ke California. Dalam kesempatan itu, delegasi MA mengunjungi beberapa instansi peradilan, penegak hukum, dan pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di kawasan California Utara dan Selatan.

Di Universitas Stanford, delegasi MA mengadakan dialog terkait berbagai isu di beberapa pusat studi, salah satunya mengenai keadilan restoratif, yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lewat proses dialog dan mediasi.

Dalam dialognya, Syarifuddin menekankan isu tersebut mengingat saat ini MA tengah mempersiapkan kerangka kebijakan keadilan restoratif di peradilan sehingga ragam ide dan pemikiran mengenai isu itu akan membantu pimpinan MA dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum.

Delegasi MA juga melaksanakan dialog dengan US Marshall Service serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Northern California Federal District Court di San Fransisco dan Southern California Federal District Court di Los Angeles.

Isu-isu yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi keadilan restoratif, pelaksanaan kepailitan, dan benturan kepentingan, serta melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024