situs slot tergacor

Panduan Dewi Bintang

pekerjaan di internet yang bisa menghasilkan uang

Kemenkes anjurkan manajemen obesitas bersama dokter******

Jakarta (ANTARA) - Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan manajemen obesitas bersama dokter paling tidak dilakukan satu tahun satu kali.

"Untuk gerakan deteksi dini, memeriksakan paling tidak satu tahun satu kali," kata Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat P2PTM Kemenkes dr Esti Widiastuti M., MScPH pada sebuah diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Terkait biaya, kata dr Esti, sejauh itu dilayani pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan itu akan ditanggung oleh BPJS.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK(K) menambahkan bahwa dalam manajemen obesitas, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus melulu pada berat badan, tapi lihatlah kelainan metabolik yang ditimbulkan.

Baca juga: Hindari obesitas sedari kecil

Misal, belakangan sering bangun tidak dalam keadaan segar. Karena saat tidur, aluran pernapasan tertutupi lemak dan mengakibatkan dengkuran semakin keras.

Tidur mendengkur termasuk ciri kelainan metabolik yang penting diatasi dengan manajemen obesitas bersama dokter.

"Jadi, lihatlah itu bukan hanya dari berat badannya, tapi juga keluhannya berkurang. Bisa jadi berat badannya turun hanya lima kilogram, tetapi kelainan metabolik berkurang," kata dr Gaga.

Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada dua miliar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia.

Pada 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia).

Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh indeks massa tubuh yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun.

Ini berarti lebih dari 20 persen dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah.

Jika kita ingin mengatasi penyakit tidak menular, yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting.

Baca juga: Laki-laki yang lahir dari ibu obesitas bisa terkena masalah kesehatan

Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5 persen di tahun 2007 menjadi 21,8 persen di tahun 2018.

Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87 persen dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84 persen dari total kematian).

Oleh karena itu, obesitas saat ini telah digolongkan sebagai penyakit yang perlu diintervensi secara komprehensif.

Obesitas merupakan masalah multifaktor. Peningkatan asupan energi, perubahan pola makan dari tradisional ke modern, urbanisasi dan penurunan aktivitas fisik, semuanya berperan terhadap peningkatan obesitas.

Faktor tersebut didukung oleh kontribusi faktor lain seperti aspek sosial ekonomi, budaya, perilaku dan lingkungan.

Obesitas juga dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan fenomena khas daerah urban yaitu berkurangnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai arena bermain dan berolahraga.

Kemudahan mengakses sarana modern berteknologi tinggi juga menjadi faktor penyebab kurangnya aktivitas fisik remaja terutama di daerah perkotaan.

Hari Obesitas Sedunia saat ini, menjadi kesempatan kita membangun momentum untuk mengubah cara pandang semua pihak terhadap obesitas dan segera mengambil peran secara bersama-sama agar menjadi tindakan yang efektif.

Dengan tajuk “World Obesity Day, Let’s Talk about Obesity and The Science Behind It”, diskusi hari itu mengajak semua pihak yang hadir untuk membahas dan berbagi pandangan tentang obesitas dan mengambil tindakan nyata yang efektif untuk mengenali, mencegah dan mengatasi obesitas demi hidup lebih sehat dan produktif.

Baca juga: IDAI: Cegah obesitas pada anak dengan atur jumlah pemberian susu

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

voucher promo matahari

Benarkah Food Estate Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

Lihat Juga : Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo

Lalu benarkah tuduhan itu? 

Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

Lihat Juga : Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda

Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.

Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

Lihat Juga : Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.

Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.

INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.

Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

produsen internasional

slot gacor paling gacor

KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri******

Kediri (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat merekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

Anggota KPAI bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya, Aris Adi Leksono, mengatakan dalam perkara anak perlindungan akan diberikan terutama bagi anak korban. Dalam kasus ini adalah keluarga BM, karena korban meninggal dunia.

"Kami mendorong adanya pendampingan dari pihak terkait secara psikologis dan juga mendorong adanya kepedulian sosial, santunan, karena itu juga bagian dari perintah UU Perlindungan Anak," katanya di Kediri, Jumat.

Ia menambahkan, pendampingan juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan pemulihan, kemudian rehabilitasi sosial.

Dia mengatakan, KPAI juga sepakat untuk mendorong proses hukum yang sekarang sedang diproses. Untuk keputusan seperti apa, nantinya diharapkan juga harus didukung bersama.

Untuk itu dia juga meminta komitmen dari Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membantu polisi. Pondok pesantren juga diharapkan memberikan informasi selengkapnya.

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

"Karena ini persoalan anak, sesuai dengan UU harus cepat selesai, harus cepat tertangani, keadilan untuk keluarga korban bisa diwujudkan sambil hak lain baik keluarga maupun anak yang berkonflik hukum dengan status tersangka maupun saksi," kata dia.

Terkait dengan informasi soal pemindahan santri karena pondok pesantren tidak berizin, Aris mengatakan harus dipikirkan lebih panjang, sebab memindahkan anak tidak semudah yang diperkirakan.

"Saya kira lebih objektif untuk dilakukan asesmen awal. Dilihat, dipetakan mana anak yang perlu mendapatkan layanan pendampingan klasikal atau layanan pendampingan personal baik psikis, mental maupun pendampingan lainnya. Kalau itu bisa dipetakan maka bagaimana perlakuannya, intervensinya akan objektif," kata dia.

Sebelumnya, penganiayaan terjadi terhadap santri PPTQ Al Hanifiyyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan penganiayaan dilakukan beruntun yakni 18 Februari, 21 Februari dan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari 2024 dini hari.

Empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.

Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun oleh dokter yang memeriksa dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (23/2) pagi. Dokter yang memeriksa juga mengungkapkan di tubuh korban luka yang banyak ditemukan pada anggota tubuh bagian atas.

Hingga saat ini Polres Kediri Kota telah memeriksa sembilan orang saksi. Untuk pengasuh pesantren, saat pemanggilan tidak datang sehingga dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangannya.

"Jadi, pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari H saat ini sudah kami monitor sedang koordinasi dengan keluarga korban di Banyuwangi. Dalam waktu dekat kami akan adakan pemeriksaan khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan ke Banyuwangi," kata Kapolres.

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

cara merumus togel 4 angka

Ribuan pemuda lakukan aksi penolakan hak angket di DPR/DPD/MPR RI******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek dan Pemuda Indonesia Center (PIC) menggelar aksi penolakan penggunaan hak angket dan penolakan pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut sempat mendapat kecaman dari massa lainnya yang juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Meski begitu, situasi tetap kondusif karena aksi tersebut dibatasi oleh barikade aparat Kepolisian bersenjata tameng.

"Seluruh pelajar Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita lihat di sini (depan Gedung DPR RI)," kata Ketua Gerakan Pelajar Solid, Abdul Fakih Ramadani kepada wartawan.

Mereka menyatakan menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI. "Kita pelajar dan gerakan aliansi mahasiswa di sini menolak hak angket dan pemakzulan presiden," katanya.

Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut menolak pemakzulan presiden karena dinilai sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Dalam rangka mengamankan aksi yang digelar di depan gedung DPR/DPD/MPR RI, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 2.590 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Baca juga: Siti Zuhro: Hak angket bisa jadi ajang semua kubu buktikan kecurangan
Baca juga: Hak angket hanya membuktikan DPR bekerja untuk rakyat

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jin Ke Ru Giok

slot depo 50 bonus 50 to 3x

Menhub Targetkan Uji Coba Bandara IKN Juli Mendatang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan uji coba Bandara Nusantara di IKN, Penajam Paset Utara, Kalimantan Timur, dilaksanakan pada Juli 2024.

Hal itu ia ungkapkan saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara pada Rabu (24/1).

"Hari ini kita melihat pembangunan bandara berjalan dengan baik. Bulan Juli diperkirakan sudah selesai untuk kita uji cobakan," ujarnya melalui keterangan resmi.

Ia juga menyebut proses pembangunan bandara juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja, serta penyelesaian terkait lahan.

Bandara Nusantara akan digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di IKN.

Menurut Budi, Bandara yang berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 km dari Balikpapan ini, mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi dan luas area bandara 347 hektare.

Adapun runway bandara ini sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

Selepas mengecek bandara, Budi juga meninjau bakal lokasi pembangunan Kereta Otonom atau Automated Rail Transit (ART) di IKN.

"Kereta otonom atau ART nanti akan berada di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Ditargetkan pada bulan Agustus sudah bisa kita gunakan sebagian rutenya," ujarnya.

Pembangunan rute ART akan dilakukan dalam 2 fase. Untuk satu set kereta terdiri dari dua gerbong, berkapasitas total 324 penumpang.

ART berkecepatan operasional 40 km/jam dan berkecepatan maksimal 70 km per jam. Kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Sun Wukong yang paling kerasukan

togeler

Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini lumbung pangan di Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah ataufood estateGunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.

Menurutnya, panen jagung ini membuktikan teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

"Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan food estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya," paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/1).

"Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini," imbuhnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektare, di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam.

Amran mengklaim hasil dari berbagai program food estate yang sedang dikerjakan di beberapa daerah juga telah berjalan baik dan sesuai target.

Ia menambahkan bahwa food estate bukan proyek instan. Karena itu, penggarapannya butuh proses.

"Kenyataannya kita memiliki 600 hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," jelas Amran.

Lihat Juga : Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total

Ia memaparkan saat ini food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Untuk food estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.

Amran juga menyebut Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektare.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Khusus untuk Gunung Mas katanya, kegagalan sudah terjadi dari awal saat menentukan lahan food estate. Lahan Food Estate Gunung Mas bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lihat Juga : Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estate berhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)