pinjaman pribadi 554Jutaan kata 905726Orang-orang telah membaca serialisasi
《bos27》
Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******
MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.
Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.
Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.
Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.
Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.
Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.
[Gambas:Video CNN]
"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.
Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.
"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.
Lihat Juga :Jeff Bezos Sumbang Rp1,5 T Lewat Dolly Parton |
PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******
Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.
Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.
Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).
"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.
Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.
Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.
[Gambas:Video CNN]
Label:aplikasi pinjaman seperti akulaku、rtp angkasa168、bir365 slot
Terkait:link slot korea、angka 2d bergambar、boswin186、qqbandar、mpo55、wwwlive、situs pagi slot、jasa pinjam kartu kredit、19dewa、dewijoker
bab terbaru:ovo slot(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.
Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?
Lihat Juga :![]() |
Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.
Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.
Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.
1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:
2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:
Lihat Juga :![]() |
Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat.
(juh/fef)Kementerian Perdagangan menyebutkan aset kripto Pi Network ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sekaligus mengklarifikasi terkait namanya yang dicatut oleh akun youtube dalam mempromosikan aset kripto tersebut.
"Ketika nama saya dicatut saya langsung bertanya kepada Pak Alison yang berhubungan dan mengetahui regulasi, menurut teman-teman di Bappebti itu ilegal dan tidak terdaftar, tidak ada (Pi Network). Teman-teman Bappebti dan saya pastikan bahwa itu ilegal atau belum terdaftar," ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Detik, Kamis (10/11).
"Saya juga belum pernah dengar, jujur saja saya belum pernah dengar Pi Network, tidak pernah tahu, tidak pernah berhubungan dan saya baru tahu setelah nama saya dicatut," imbuhnya.
Karenanya, ia meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi, terutama pada aset kripto. Ia berharap masyarakat bisa lebih teliti untuk mengecek legalitas aset yang diinginkan sebelum melakukan investasi.
"Oleh karena itu ini dijadikan momen informasi yang seutuh-utuhnya, selurus-lurusnya dan sebenar benarnya kepada masyarakat untuk memastikan bahwa sekali lagi saya belum pernah tahu Pi Network, mendengar, menyaksikan, melihat berhubungan, belum pernah sama sekali," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebagai informasi, nama Jerry telah digunakan dalam sejumlah video terkait kripto Pi Network. Berdasarkan penelusuran Detik di YouTube, ketika dicari dengan kata Pi Network akan muncul beberapa video salah satunya 'Pemerintah Indonesia sudah bisa terima Pi Network'.
Tidak hanya satu video tetapi ada beberapa yang selaras membawa nama Jerry. Dalam salah satu video, ditunjukkan sebuah grup WhatsApp yang diduga kumpulan investor Pi Network. Salah satu anggotanya membagikan audio dan foto Jerry Sambuaga.
Audio itu seakan-akan disebut merupakan keterangan langsung dari Jerry. Adapun isi dari audio tersebut yakni menyatakan bahwa Pi Network merupakan uang digital global dan bisa untuk berbelanja. Kemudian ada juga keterangan bahwa Pi Network ini bisa menjadi rupiah.
Elon Musk tengah ketar-ketir. Pasalnya, Twitterterancam bangkrut di tengah hengkangnya sejumlah pentolan perusahaan hingga potensi kasus pelanggaran privasi AS.
Teranyar, Kepala Keamanan Informasi Twitter Lea Kissner dan Kepala Integritas dan Keamanan Twitter Yoel Roth memilih hengkang usai Elon Musk melakukan PHK massal kepada 3.700 karyawan.
Musk sudah memperingatkan bahwa perusahaan mungkin kehilangan miliaran dolar AS tahun depan dan tidak menutup kemungkinan jatuh ke dalam kebangkrutan.
Di sisi lain, Komisi Perdagangan Federal (FTC) AS mengatakan sedang mengamati Twitter dengan keprihatinan mendalam setelah tiga pentolan privasi dan kepatuhannya berhenti.
"Kami berbicara dengan FTC hari ini tentang kewajiban berkelanjutan kami dan melakukan dialog konstruktif yang berkelanjutan," tulis Pengacara Elon Musk Alex Spiro, dikutip dari Reuters, Jumat (11/11).
Kendati demikian, Twitter, Musk, dan Spiro tidak menanggapi permintaan komentar tentang potensi kebangkrutan hingga peringatan FTC.
Lihat Juga :GoTo Respons Soal Isu PHK, Saham Melesat Hari Ini |
"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami. Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap menggunakannya," kata Direktur Urusan Publik FTC Douglas Farrar.
Mei lalu, Twitter dilaporkan setuju membayar US0 juta untuk menyelesaikan tuduhan FTC bahwa mereka menyalahgunakan informasi pribadi, seperti nomor telepon, untuk menargetkan iklan kepada pengguna.
Kini, Musk terancam ditinggalkan pengiklan. Bahkan, ia sampai memohon kepada para pengiklan untuk tetap menggunakan platform sosial medianya tersebut.
Orang terkaya di dunia mengatakan akan melakukan berbagai usaha termasuk mengembangkan dan menambah fitur untuk meyakinkan para pengiklan bahwa tak perlu khawatir dengan moderasi konten Twitter ke depannya.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Keamanan Informasi TwitterLea Kissner memilih hengkang menyusul pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Elon Muskterhadap 3.700 karyawan usai mengakuisi perusahaan tersebut.
Kissner mengumumkan pengunduran diri tersebut pada Kamis (10/11). Ia lantas membuat pernyataan terbuka di Twitter, tapi tidak merinci alasan mengapa memilih hengkang.
"Saya telah membuat keputusan sulit untuk meninggalkan Twitter. Saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang luar biasa dan saya sangat bangga dengan privasi, keamanan, dan tim IT serta pekerjaan yang telah kami lakukan," cuit Kissner, dikutip dariCNN Business, Jumat (11/11).
Pengunduran diri Kissner juga disinyalir karena petinggi-petinggi Twitter lain kompak resign. Menurut pesan Slack yang dilihat CNN Business, Kepala Petugas Privasi Twitter Damien Kieran dilaporkan juga mengundurkan diri pada Rabu (9/11) malam.
Dalam pesan Slack itu, seorang karyawan Twitter menulis bahwa satu-satunya prioritas Musk adalah mengganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kegagalan untuk keluar dari kewajiban mengikatnya untuk membeli Twitter.
[Gambas:Video CNN]
Postingan karyawan tersebut juga mengklaim bahwa fokus Musk adalah memonetisasi platform dapat membahayakan pengguna yang rentan termasuk aktivis hak asasi manusia dan politik.
Di lain sisi, Musk sedang dalam potensi bahaya di hadapan Federal Trade Commission (FTC) untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Twitter soal kasus pelanggaran privasi.
"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," kata juru bicara FTC.
Twitter memiliki sekitar 7.500 pekerja sebelum pengambilalihan Musk. Namun, 3.700 karyawan dipecat setelah ia masuk.
PHK massal ini terjadi ketika Musk berupaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.
Lihat Juga :Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021 |
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menggelar karpet merah bagi warga di 15 wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya, warga Papua agar bisa bekerja di PT Freeport Indonesia.
Hal ini ditandai dengan peluncuranpilot projectprogram perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengembangan kesempatan kerja berbasis kawasan merupakan langkah strategis, transformatif, dan inovatif dari Kemnaker dalam mendukung akselerasi pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
Menurutnya, saat ini keterampilan para angkatan kerja di Tanah Air banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Karenanya diperlukan pelatihan bagi masyarakat agar bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Dalam hal ini, pelatihan bakal dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja di wilayah masing-masing. Sehingga, pelatihan yang dilakukan bermanfaat bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan.
"Saya berharap ekosistem dari hulu ke hilir di kawasan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kawasan dan sekitarnya," jelasnya.
Berikut daftar 15 kawasan yang bakal dilakukan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan:
1. Ekosistem Perkebunan Kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah
2. Ekowisata Sungai Bah Bolon di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak
4. Pusat Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkal Pinang
5. Kawasan Industri Garmen Rakyat dan Pengolahan Sampah di Ambarawa di Kabupaten Pringsewu Lampung
6.Kawasan Kuliner Rumah Tangga Jakarta Timur dan Jakarta Selatan
7. Pengembangan Pertanian terintegrasi Baung Bango di Kabupaten Katingan
8. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan
9. Agroforestri Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Agrowisata di Kabupaten Gianyar
11. Kawasan Wisata Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah
12. Kawasan Sekitar Industri Smelter Nikel di Kabupaten Morowali Utara
13. Kawasan Wisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara
14. Kawasan Sekitar Pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika
15. Kawasan Orang Asli Papua Merdey dan Masyarakat Lokal Menimery di Kabupaten Teluk Bintuni.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.
Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.
"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.
Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.
Lihat Juga :Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan |
"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).
Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.
"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.
Lihat Juga :Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung |
Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.
Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.
[Gambas:Video CNN]
《bos27》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,airbet88 login alternatifHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bos27》bab terbaru。