situs donasi terpercaya 152Jutaan kata 876287Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot yang sedang gacor hari ini》
Erick Thohir Ungkap Sebab PTDI Baru Bisa Bayar Gaji Karyawan Rp1 Juta******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada pemotongan gaji karyawan di PT Dirgantara Indonesia(PTDI).
Erick menjelaskan bahwa tunggakan gaji kepada karyawan di PTDI disebabkan karena adanya cash missatau pembayaran yang tidak masuk tepat waktu.
"Permasalahan gaji PTDI, ini saya laporan dari mereka loh ya. Jadi itu jelas tidak ada pemotongan. Dan ini sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena mereka ada cash miss. Ada pembayaran yang enggak masuk tepat waktu," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
"Jadi bukannya dipotong atau segala. Tapi mereka sudah bicara emang bertahap. Dan sudah bicara dengan daripada perwakilan karyawan," sambungnya.
Dia mengatakan telah menerima informasi dari direksi PTDI bahwa tunggakan gaji terjadi karena adanya klien yang belum membayar kewajiban mereka.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga sebelumnya menjelaskan alasan PTDI mencicil gaji karyawan terjadi karena ada penjualan pesawat yang belum dibayar.
"Kita tahu industri militer itu industri yang agak panjang. Jadi misalnya satu pesawat atau satu helikopter itu penjualannya panjang. Jadi ada yang pendapatan mereka terhambat," kata Arya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).
Sementara dari sisi kas, Arya mengatakan PTDI masih memiliki pengeluaran-pengeluaran yang perlu ditutupi. Ia mengatakan masalah penundaan gaji karyawan bisa diselesaikan bulan ini.
"Tadi kami sudah cek ke PTDI, mereka lagi nunggu pembayaran dari pemesan pesawat kayaknya. Barang sudah dikirim, pencairan belum," katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald menjelaskan gaji karyawan tidak ada yang dipotong, hanya dibayarkan secara bertahap.
Ia membenarkan pencicilan gaji terjadi karena adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu meskipun kontrak telah ditandatangani dan efektif.
"Di antaranya bergesernya pembayaran dari DND Philippines karena terjadinya perubahan kepemimpinan di DND Philippines. Contoh lainnya adalah kontrak Modernisasi C130 TNI AU dan Pengadaan CN235 TNI AL yg telah ditandatangani. Saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari Pemerintah RI pada bulan Desember 2023 - Jan 2024," katanya, dikutip detikcom.
Kabar penundaan gaji karyawan PTDI diketahui lewat surat edaran dari manajemen bernomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023.
Surat itu menjelaskan penjualan persediaan material tidak terpakai (dead stock) dan penerimaan uang muka dari customer yang dialokasikan sebagai sumber pembayaran gaji sampai dengan saat ini masih berproses.
Sehingga, pelunasan pembayaran gaji bulan November 2023 yang direncanakan terjadi pada 15 Desember 2023 baru dapat dibayarkan maksimal Rp1 juta per karyawan.
"Kekurangan pembayaran gaji bulan November 2023 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023," bunyi surat tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******Jakarta, CNN Indonesia--
Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.
Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.
Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.
Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.
Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.
"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).
Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.
Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.
"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.
Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).
Lihat Juga :Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu |
Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.
"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.
[Gambas:Video CNN]
Label:akun slot terbaru、cara mendapat kan uang dengan cepat、voucher tiket com hotel
Terkait:slot luar negeri deposit 5000、daftar game slot terbaik、aob633、apk kredit terpercaya、rtp wbocash、arti kredivo、selot138、situs new member 100 to rendah、enterslots、cara dapat uang dari hago
bab terbaru:dewaslot389(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《situs slot yang sedang gacor hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara ajukan cicilan di akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot yang sedang gacor hari ini》bab terbaru。