kode angka jitu hongkong

Kode Seni Bela Diri Samsara

India Larang Impor Laptop Demi Dorong Manufaktur Dalam Negeri******

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi membatasiimporkomputer dan laptop untuk mendorong manufaktur domestik dalam sektor teknologi.

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), importir harus mengajukan izin untuk membawa laptop, tablet, komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya ke negara tersebut, sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri pada Kamis (7/9).

Sebelumnya, impor barang-barang seperti itu tidak terbatas.

Impor elektronik India mencapai US,7 miliar dalam periode April hingga Juni, naik 6,25 persen dari periode yang sama pada 2022.

CNN telah menghubungi Apple (AAPL) dan Samsung (SSNLF), penjual laptop teratas di negara Asia Selatan ini, untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan.

Upaya India untuk memproduksi secara domestik datang pada saat yang penting bagi negara dengan populasi terbanyak di dunia ini, ketika perusahaan-perusahaan mencari alternatif di luar China untuk mengamankan rantai pasokan penting.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan memprediksi populasi kerja India diperkirakan akan mencapai satu miliar dalam satu dekade mendatang.

Angkatan kerja yang besar dan muda membuat negara ini menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang mencari pusat manufaktur alternatif selain China.

Pada awal tahun ini, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan bahwa Apple sudah memproduksi antara 5 persen hingga 7 persen produknya di India.

"Jika saya tidak salah, mereka berencana meningkatkan hingga 25 persen dari produksi mereka," katanya dalam sebuah acara pada Januari.

Pada Juni, produsen chip Amerika Serikat Micron (MICR) mengumumkan pabrik baru di negara bagian Gujarat bagian barat, menyebutnya sebagai fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor pertama di negara ini.

Ventura ini akan melihat Micron berinvestasi hingga US5 juta dan menciptakan hingga 5.000 pekerja Micron langsung baru dan 15 ribu pekerja komunitas dalam beberapa tahun mendatang.

Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia dan pemasok kunci untuk Apple, juga berencana untuk memperluas operasi manufakturnya di India.

Bulan lalu, perusahaan ini secara tiba-tiba mengumumkan keluar dari kemitraan patungan senilai US,4 miliar dengan Vedanta (VEDL), sebuah konglomerat logam dan energi India, untuk membantu membangun salah satu pabrik chip pertama di negara ini.

Namun, perusahaan tersebut mengatakan masih berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembuatan chip di India dan mengajukan permohonan ke program pemerintah yang mensubsidi biaya pembangunan fasilitas produksi semikonduktor atau tampilan elektronik di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Tidak di masa muda

IHSG Diramal Tangguh Menjelang Rilis Suku Bunga Bank Indonesia******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (25/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyarankan investor mengakumulasi pembelian saham dari emiten yang kinerjanya bagus. Harapannya bisa mendongkrak performa bursa hingga beberapa waktu mendatang.

"Jelang rilis data perekonomian tingkat suku bunga pada hari ini disinyalir belum akan mengalami perubahan. Sedangkan pergerakan IHSG terlihat masih cenderung bergerak menguat terbatas," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, CTRA, ICBP, TLKM, BBNI, SMGR, AALI, dan TBIG.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi IHSG bakal kokoh hari ini. Ia meramal indeks akan bergerak di rentang 6.800-6.921.

Lihat Juga : Bos DJP: Tak Ada Hubungan Pajak Natura dengan Pemeriksaan Wajib Pajak

"Sektor komoditas memang terlihat akan 'comeback' sejak adanya perkiraan Fed rate akan berhenti naik. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat," ungkapnya.

Ia menyebut IHSG akan mencoba melanjutkan pengujian resistance di level 6.921 setelah gagal tembus di awal pekan ini.

IHSG ditutup hijau di posisi 6.899 pada perdagangan Senin (24/7). Indeks saham menguat 18,59 poin atau plus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,86 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan******

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi kian getol merangkul sejumlah investoruntuk ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tindakan tersebut tentu tak mengherankan. Maklum, Jokowi sendiri punya mimpi bisa melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI tahun depan di ibu kota baru tersebut.

Kabar terbaru yang masuk soal investor, pemerintah mengklaim sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di IKN. Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Selain Aguan, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN.

Bahlil mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurutnya, kehadiran para cukong ini sekaligus menepis isu tidak ada investor yang masuk ke IKN.

Ucapan Bahlil itu tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah belakangan memang tekun mencari investor.

Pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Juni lalu, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Lantas, apakah keikutsertaan sejumlah taipan Tanah Air seperti Aguan-Sukanto Tanoto dalam membangun proyek IKN tadi bakal menjadi jaminan proyek itu akan berjalan seperti apa yang diinginkan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita belum yakin mereka akan terlibat langsung dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya para pengusaha ulung tersebut baru melakukan kunjungan saja.

Ia menilai keikutsertaan Aguan dan Sukanto merupakan pencitraan pemerintah.

"Menurut hemat saya, hanya sebagai bagian dari trik pemerintah untuk membangun kesan bahwa IKN sudah banyak diminati oleh pengusaha, terutama pengusaha papan atas nasional," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Apalagi, kata dia, selama ini pengusaha-pengusaha tersebut terbiasa menggarap pasar yang lucrative alias menguntungkan di pusat-pusat keramaian dengan margin keuntungan besar dan jaminan keberhasilan yang tinggi. Sementara, IKN bukanlah lahan menguntungkan secara bisnis.

Menurut Ronny, IKN hanyalah proyek politik yang hitung-hitungan bisnisnya tak jelas sampai hari ini. Jika memang IKN adalah lahan investasi yang bagus untuk pengusaha, maka sejak awal seharusnya pengusaha sudah menyambut positif rencana tersebut.

"Nyatanya tak demikian toh. Sudah empat tahun, tak ada tanda-tanda komitmen pasti dari investor-investor besar. Bahkan beberapa investor yang awalnya berniat untuk berkomitmen, justru hengkang," ucapnya.

Perkataan Ronny ini bukan isapan jempol belaka. Lihat saja, kepastian investasi dari Arab Saudi saja belum jelas.

Tahun lalu, Softbank Group mundur dari proyek. Pemerintah sendiri mengklaim alasan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Tokyo itu mundur karena permintaan proposal yang tak menguntungkan Indonesia.

Ronny lantas menyinggung terkait niatan tulus atau tidaknya para pengusaha nasional membantu pemerintah memancing investor. Menurutnya, jawabannya jelas bahwa pengusaha tak memakai ukuran tulus atau tidak tulus dalam berinvestasi.

Ia menilai para pengusaha memakai parameter prospek perkembangan bisnis dan prospek mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dan itu tak bisa disalahkan. DNA pengusaha toh memang begitu," kata dia.

Oleh karena itu, lagi-lagi ia menduga kedatangan Aguan cs ke IKN adalah dalam rangka undangan atau permintaan pemerintah. Mereka didatangkan sekadar untuk membangun kesan bahwa pengusaha-pengusaha tersebut berniat untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN.

"Hanya sebatas pembangunan kesan semata. Intinya, tak ada jaminan mereka akan terlibat langsung, apalagi setelah Jokowi tak lagi berkuasa," imbuh Ronny.

Jika dugaannya itu benar, maka rakyat dibohongi. Sebaliknya, jika mereka memang menjadi tulang punggung investor swasta di sana, maka IKN akan jadi ajang bancakan pengusaha properti, yang didukung secara penuh oleh pemerintah.

Ronny pun pesimis groundbreaking yang dijanjikan dilakukan pada September akan menjadi kenyataan bagi selesainya proyek IKN dalam waktu dekat. Ia mencontohkan groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2016, namun baru akan selesai tahun ini.

Sementara, IKN jauh lebih masif proyeknya ketimbang kereta cepat.

"Proyek-proyek toh memang sudah berjalan. Tapi yang berjalan adalah yang dibiayai APBN toh, bukan dari sisi Investor," ucap Ronny.

Pelibatan Aguan dan Sukanto Tanoto Tak Jamin Tarik Investor ke IKN

Pengawal batin Jinyi

India Larang Impor Laptop Demi Dorong Manufaktur Dalam Negeri******

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi membatasiimporkomputer dan laptop untuk mendorong manufaktur domestik dalam sektor teknologi.

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), importir harus mengajukan izin untuk membawa laptop, tablet, komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya ke negara tersebut, sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri pada Kamis (7/9).

Sebelumnya, impor barang-barang seperti itu tidak terbatas.

Impor elektronik India mencapai US,7 miliar dalam periode April hingga Juni, naik 6,25 persen dari periode yang sama pada 2022.

CNN telah menghubungi Apple (AAPL) dan Samsung (SSNLF), penjual laptop teratas di negara Asia Selatan ini, untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan.

Upaya India untuk memproduksi secara domestik datang pada saat yang penting bagi negara dengan populasi terbanyak di dunia ini, ketika perusahaan-perusahaan mencari alternatif di luar China untuk mengamankan rantai pasokan penting.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan memprediksi populasi kerja India diperkirakan akan mencapai satu miliar dalam satu dekade mendatang.

Angkatan kerja yang besar dan muda membuat negara ini menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang mencari pusat manufaktur alternatif selain China.

Pada awal tahun ini, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan bahwa Apple sudah memproduksi antara 5 persen hingga 7 persen produknya di India.

"Jika saya tidak salah, mereka berencana meningkatkan hingga 25 persen dari produksi mereka," katanya dalam sebuah acara pada Januari.

Pada Juni, produsen chip Amerika Serikat Micron (MICR) mengumumkan pabrik baru di negara bagian Gujarat bagian barat, menyebutnya sebagai fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor pertama di negara ini.

Ventura ini akan melihat Micron berinvestasi hingga US5 juta dan menciptakan hingga 5.000 pekerja Micron langsung baru dan 15 ribu pekerja komunitas dalam beberapa tahun mendatang.

Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia dan pemasok kunci untuk Apple, juga berencana untuk memperluas operasi manufakturnya di India.

Bulan lalu, perusahaan ini secara tiba-tiba mengumumkan keluar dari kemitraan patungan senilai US,4 miliar dengan Vedanta (VEDL), sebuah konglomerat logam dan energi India, untuk membantu membangun salah satu pabrik chip pertama di negara ini.

Namun, perusahaan tersebut mengatakan masih berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembuatan chip di India dan mengajukan permohonan ke program pemerintah yang mensubsidi biaya pembangunan fasilitas produksi semikonduktor atau tampilan elektronik di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]