rajampo

Jenderal Dinasti Song

6.500 Buruh 7 Perusahaan Tekstil Terkena Badai PHK******

Konfederasi Serikat PekerjaNusantara (KSPN) mengklaim 6.500 buruhdi 7 perusahaan tekstil dan produk tekstil(TPT) terkena badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Data kami sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK pekerja dengan total jumlah 6.500-an. Tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini masih terus update dan bisa bertambah," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).

Ristadi tak bisa merinci daftar perusahaan yang memecat para pekerjanya itu. Ia menyebut 7 perusahaan tekstil tersebut keberatan diungkap ke publik karena akan merembet ke urusan perbankan dan calon pembeli.

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik. Sehingga produk-produk tekstil orientasi lokal menumpuk di gudang, tidak laku karena kalah bersaing harga. Banyak perusahaan TPT cash flow-nya berdarah-darah dan tidak kuat," tuturnya.

Ristadi berharap pemerintah bisa serius mengimplementasikan sederet kebijakan pro-pengusaha lokal. KSPN mendesak negara benar-benar memberantas barang impor ilegal tersebut.

Menurutnya, sederet kebijakan pembatasan barang impor yang belakangan diterbitkan pemerintah belum akan efektif. Ia meramal aturan membendung banjir barang luar itu baru akan terasa efeknya paling cepat 6 bulan ke depan.

Itu pun dengan syarat; penegakan hukumnya serius.

Teranyar, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. Ini melambat 0,8 poin ketimbang bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Lan

Cerita Zulhas Dampingi Jokowi Bertemu Xi Jinping******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Zulkifli mengatakan saat itu Xi Jinping bertanya apa yang diinginkan oleh Indonesia.

"Presiden Tiongkok (Xi Jinping) dia mengatakan 'Indonesia mau apa saja? Kan kita senang. Indonesia mau apa saja tidak ada yang kami tolak dan kami setuju'. Kita disambut luar biasa, Tiongkok," katanya dalam acara WhatsApp Business Summit, Rabu (1/11).

"Tiongkok itu sifatnya produksi terus, laku enggak laku soal lain, tapi produksinya terus menerus. Artinya mereka punya produksi luar biasa banyak," katanya.

Jokowi mengunjungi China pada pertengahan Oktober lalu. Kunjungannya menghasilkan kerja sama baru bernilai US,6 miliar atau Rp197,48 triliun (kurs Rp15.673 per dolar AS).
Informasi itu disampaikan Menko Marves Ad Interim dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, Senin (16/10) malam.

Erick mengatakan 'oleh-oleh' itu berasal dari kesepakatan 11 kerja sama yang dijalin Indonesia dan China.

Kerja sama antara lain dilakukan dalam pengembangan industri baterai listrik, energi hijau dan teknologi kesehatan.

"Kerja sama senilai US,6 miliar ini terjalin antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta, maupun BUMN-BUMN. Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan," katanya seperti dikutip dari akun tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

Pengembang Usulkan 'Propertynomic' ke Jokowi Minta Properti Jadi PSN******

Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar propertimenjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal itu sesuai dengan proposal 'Propertynomic' yang mereka gagas.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengatakan properti harusnya bukan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Otomatis kami mendorong proposal properti sebagai sebuah proyek strategis nasional (PSN). Properti sebagai PSN ini enggak pernah dibahas, yang dibahas properti sebagai pertumbuhan ekonomi,"katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Namun yang terjadi justru backlog perumahan masih 12,7 juta unit pada 2020, turun tipis dari 13,5 juta unit pada 2010.

Karenanya, ia mengatakan diperlukan langkah inovatif terhadap sektor properti, termasuk dengan menjadikannya sebagai PSN.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developer investasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imagine kalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

Ia juga menilai langkah Jokowi menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumah di bawah Rp2 miliar belum efektif menurunkan angka backlog, serta belum mencakup 'Propertynomic'.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

Tentara Pembebasan Alien

3.500 Ton Beras Impor Asal Kamboja Tiba di Tanah Air Hari Ini******

Sebanyak 3.500 ton beras impordari Kamboja akhirnya tiba di Indonesia hari ini (2/11) untuk memenuhi stok pangan nasional.

Begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, muatan beras impor itu langsung dibongkar muat untuk kemudian dibawa ke gudang Bulog di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut 3.500 ton beras impor ini merupakan tahap awal dari pengiriman untuk stok di Jawa Tengah, yakni totalnya 10 ribu ton.

Arief menambahkan pasokan beras impor Kamboja ini juga untuk memberikan kepastian cadangan beras aman di Bulog menjelang akhir tahun hingga masa Pemilu 2024 mendatang.

"Sampai dengan Februari nanti kita ada eventbesar, pesta demokrasi. Kemudian sampai dengan 9 April big season, kami akan pastikan Jateng dan provinsi lainnya aman," ungkapnya.

"Cadangan pangan di Bulog itu kita jaga di atas 1 juta ton, demikian perintahnya Pak Presiden. Jadi tidak akan seperti sebelum sebelumnya, stok di bawah 500 ribu ton, enggak. Kami akan pastikan ketersediaan pangan nasional itu cukup, jadi tidak boleh main-main karena beras ini harus ada", imbuh Arief.

Masa kemarau panjang atau El Nino menjadi salah satu pemicu turunnya produksi beras di tingkat petani karena banyak petani yang mengalami gagal panen atau puso, tak terkecuali di Jawa Tengah.

"Kita berharap ini bulan November ini sudah memasuki bulan penghujan, kita berdoa dan juga kita pun akan seoptimal mungkin untuk memberdayakan ya kami akan terus turun bekerja sama dengan Petani untuk bercocok tanam dan ke depan kita Insya Allah akan mendapatkan panen raya padi yang lebih baik", ungkap Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Pemerintah memutuskan mengimpor beras karena kapasitas produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami tren penambahan sebanyak 2,9 juta jiwa per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

Perajin Tempe Tahu Desak Mentan Amran Bereskan Sengkarut Kedelai******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Menteri PertanianAmran Sulaiman menyelesaikan sengkarut masalah kedelai.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin heran mengapa Kementan selama ini seakan menahan para petani lokal menanam kedelai transgenik alias genetically modified organism(GMO). Ia mengklaim petani hanya diizinkan menanam kedelai non-GMO yang hasilnya lebih sedikit.

"Saya ingin dengan Mentan (Amran Sulaiman) baru yang pengalamannya banyak itu, please, Pak Presiden Jokowi saya dengar sendiri di televisi, 'Silakan tanam kedelai GMO, jangan non-GMO saja'. Presiden saja perintah begitu, kok tidak dilaksanakan?" katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Menurutnya, produksi kedelai lokal sedikit karena para petani malas jika hanya diperbolehkan menanam non-GMO. Aip membandingkan produksi kedelai GMO bisa menyentuh 4 juta ton dari 1 hektare lahan, sedangkan non-GMO hanya menghasilkan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.

"Tapi katanya (kedelai GMO) tidak sehat dan lain-lain. Padahal, kedelai impor GMO itu sudah hampir 30 tahun dari 1990 kita rakyat Indonesia selalu makan tempe tahu GMO dan tidak pernah ada kejadian keracunan. Pemeriksaan dari kesehatan juga kedelai GMO tidak membahayakan, tapi Kementerian Pertanian selalu bilang jangan tanam GMO. Ini ada apa? Jadi timbul pertanyaan, apakah supaya kedelai lokal ini sedikit dan tetap impor atau bagaimana?" curiga Aip.

Ia menilai jika para petani diizinkan menanam kedelai GMO pasti akan meningkatan cuan yang didapat. Jika harga pembelian di tingkat produsen sekitar Rp10 ribu per kg, maka petani bisa mengantongi Rp40 juta dari panen kedelai GMO per hektare.

Aip lantas mengkritisi fokus Mentan Amran yang ingin menggenjot produksi beras dan jagung terlebih dahulu di tengah ancaman El Nino saat ini. Menurutnya, sengkarut masalah kedelai juga harus dibenahi.

"Kalau jagung itu maaf ya, banyak dibutuhkan, tapi buat pabrikan besar. Kalau ini (kedelai) kami rakyat kecil. Kalau beras ya seluruh penduduk butuh, prioritas beras. Jadi, berilah keadilan oleh pemerintah melalui bantuan kepada kami," tuturnya.

Menurutnya, harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Aip menyebut angka ini sudah melebihi harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah yang kini mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi stabilisasi harga.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai gak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tutupnya.