lazada kredit hp

slot terbaru 2022 resmi 181Jutaan kata 907435Orang-orang telah membaca serialisasi

《lazada kredit hp》

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Polri imbau masyarakat jaga persatuan jelang hari pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. "Kepada seluruh masyarakat mari bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan sambil menanti terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang baru," kata Sandi dalam keterangan yang dibagikan di Jakarta, Minggu.
Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan, Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.

Dia menyebut, Polri diberikan tanggung jawab dalam menjaga keamanan untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.

Namun, lanjut dia, sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat (katibmas) di Tanah Air berjalan kondusif dikarenakan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sandi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas menjelang pencoblosan hingga terpilihnya kepemimpinan nasional dan anggota legislatif.

"Polri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat selama setahun terakhir, namun tetap dalam semangat kekeluargaan dengan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Sandi.

Selain itu, dalam memastikan pengamanan keamanan di daerah rawan kamtibmas dan geografi saat Pemilu 2024, Sandi menyebut Mabes Pori dan polda jajaran telah mengantisipasi hal tersebut.

Dia mengatakan Polri melalui Operasi Mantap Brata 2024 telah memetakan potensi kerawanan kamtibmas dan juga geografis.

"Pengamanan kerawanan dalam Operasi Mantap Brata 2024 diantisipasi dengan pola preemtif maupun preventif yang dikedepankan," ujarnya.

Kemudian, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Serta bekerja sama dengan seluruh stakeholders seperti TNI, pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat," kata Sandi memaparkan.

Di sisi lain, Sandi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan sarannya kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024.

"Diucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024," ujar Sandi.
Baca juga: Golput bukanlah pilihan yang tepat
Baca juga: Polda Sulteng bentuk pasukan respons cepat "Power of Hand' Pemilu 2024
Baca juga: Polri perketat pengawalan surat suara tercoblos dari luar negeri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjam uang jaminan bpkb mobil、situs judi game slot terbaik、slotsgg

Terkait：cara akulaku tanpa dp、rtp visa4d、69 bet slot、situs minimal wd 25、liveslot168、situs yang gampang menang、situs judi gacor、rtp idncash、situs logo slot、slot gacor langsung maxwin

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：untung88 slot（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

goal goal slot

maret gacor

slot gacor mudah maxwin

bo slot tergacor hari ini

piye4d

cara dapat uang dari online tanpa modal

pelangislot

slot online gampang maxwin

slot gacor pulsa tanpa potongan

kotaBacaan TerkaitMore+

Pertempuran pencuri

pinjaman saldo dana langsung cair

Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta.

"Hari ini Bawaslu DKI Jakarta memonitor persiapan TPS lokasi khusus dan panti," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin menuturkan kegiatan ini dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan bagi pemilih yang tak dapat memilih di TPS seharusnya pada hari pemungutan suara sehingga diarahkan memilih di TPS lokasi khusus.

Kemudian, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli pengawasan politik uang bersama seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada politik uang atau "serangan fajar" menjelang 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Adapun sebanyak 80 TPS lokasi khusus itu terdiri atas 60 TPS di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk 15.148 pemilih.

Ke-60 TPS lokasi khusus di rutan dan lapas itu meliputi 12 TPS di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, tujuh TPS di Lapas Kelas IIA Salemba, satu TPS di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satu TPS di Rutan Mabes Polri.

Selain itu dua TPS di Rutan Direktorat Tahti Polda Metro Jaya dan satu TPS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

Berikutnya, 10 TPS di Rutan Kelas I Cipinang, satu TPS di Lapas Perempuan Kelas 2A Narkotika Cipinang, dua TPS di Rutan Kelas I Pondok Bambu, 11 TPS di Lapas Kelas 2A Narkotika Cipinang dan 12 TPS di Lapas Kelas I Cipinang.

Selanjutnya, ada pula satu TPS lokasi khusus di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSPUN) Dr Cipto Mangunkusumo untuk 236 pemilih, tiga TPS lokasi khusus di Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk 711 pemilih dan tiga TPS lokasi khusus di Apartemen Bassura untuk 607 pemilih.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tiga TPS lokasi khusus di pondok pesantren untuk 544 pemilih yang terdiri atas satu TPS di Pondok Pesantren Darunnajah, satu TPS di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan satu TPS di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

"Ada pula delapan TPS di lokasi penambangan untuk 1.168 pemilih yang meliputi empat TPS di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan empat TPS lainnya di PHE Offshore North West Jaya (ONWJ)," ujarnya.

KPU DKI Jakarta juga menyiapkan dua TPS lokasi khusus di salah satu real estat di wilayah Cakung untuk 399 pemilih.

Sebelumnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan 80 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di berbagai titik, mulai dari rumah tahanan (rutan) hingga pondok pesantren untuk 17.038 pemilih.
Baca juga: Kecamatan Johar Baru berkoordinasi dengan Puskesmas

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Raja Seni Bela Diri

game slot mudah jackpot

Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa******

Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Klan Badai

agen303

DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang******

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta hingga Minggu siang sudah menurunkan sebanyak 192 ribu alat peraga kampanye (APK) di lima wilayah Ibu Kota dalam rangka memasuki masa tenang Pemilu 2024. "Rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan laporan pada Minggu, 11 Februari per jam 11.00 WIB total 192.201 ΑΡΚ," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Adi Krisno saat dikonfirmasi di Jakarta.
Jenis APK yang diturunkan, yaitu spanduk
sebanyak 38.546 lembar, baliho (16.976), banner (49.633), bendera (71.647), pamflet atau stiker sebanyak 9.833 dan lain-lainnya sebanyak 5.566 lembar. Berdasarkan data satuan pelaksana, sebanyak 53.408 APK di Jakarta Pusat, 15.455 APK di Jakarta Utara, 24.668 APK di Jakarta Barat dan 45.972 APK di Jakarta Selatan. Lalu 48.749 APK di Jakarta Timur, 1.929 APK di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 3.030 APK di tingkat provinsi.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta Angka penurunan APK ini akan terus bertambah. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berjumlah lebih dari dua ribu terus menurunkan APK secara serentak di lima wilayah kota Jakarta. "Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

Sebanyak 2.300 personel dikerahkan pada kegiatan tersebut. "Penurunan APK ini dilakukan dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol di Jakarta," katanya. Arifin memastikan APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif pada Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) mendatang.

Baca juga: Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan Kegiatan penurunan APK ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg) dan tim pasangan calon (paslon) lainnya. KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari. Sedangkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Diamond Ace Raja Kursus

jam gacor 2023

Tokoh adat Papua ajak warga tidak terprovokasi ancaman boikot Pemilu******

Jayapura (ANTARA) - Tokoh Adat Papua mengajak masyarakat setempat untuk tidak terprovokasi dengan ancaman boikot Pemilihan Umum (Pemilu) ini karena pesta demokrasi lima tahun sekali bagian dari memajukan Bumi Cenderawasih.

Tokoh Adat Papua Max Ohe di Jayapura, Minggu, mengatakan Pemilu 2024 ini untuk orang Papua, baik tua, muda, dan perempuan, banyak melibatkan diri untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat.

“Untuk itu para Caleg yang maju perlu diberikan apresiasi atas partisipasi dalam membawa kebaikan untuk kemajuan tanah Papua,” katanya.

Menurut Max, kehidupan adat bukanlah sesuatu yang membatasi proses kemajuan bagi para penganutnya melainkan sebagai masyarakat Papua yang dekat dengan kehidupan adat, juga perlu ikut serta dalam menyukseskan Pemilu 2024 ini.

“Tentunya ini dilakukan demi masa depan Papua lebih baik untuk itu jika ada kelompok atau pihak yang menolak terselenggaranya Pemilu (boikot pemilu), merekalah yang dapat merugikan tanah Papua,”ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut maka menentukan pilihan untuk memajukan tanah Papua.

“Oleh sebab itu, mari manfaatkan momentum Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan menumbuhkan semangat untuk menjemput kesejahteraan,”katanya lagi.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka cooling system 2023-2024 berupa KKR di beberapa Kabupaten dan Kota, Doa Lintas Agama, Jumat dan Minggu berkah di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun persatuan dan kesatuan .

"Selain itu, kegiatan ini dilakukan agar Pemilu dapat berjalan dengan damai, sejuk, tidak terjadi polarisasi, tidak ada berita hoaks dan isu sara serta berbagai bentuk aksi yang black campaign," katanya.

Baca juga: Bawaslu rangkul tokoh adat tangani daerah rawan konflik di Pemilu 2024
Baca juga: Bakesbangpol : Papua Barat tidak terpengaruh aksi boikot pemilu

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

pinjam uang di m banking bca

Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan******

dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
24 November-26 November 2024: Masa tenang;
27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

masa depan yang sempurna

jewel rush pragmatic

Food Station dan mitra usaha kerja sama amankan stok beras Ramadhan******

kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan stok beras menjelang Ramadhan 1445 Hijriah dengan mendorong peningkatan kerja sama bisnis (business to business/ b2b) antara BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dengan mitra usahanya.
"Kami terus menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya untuk melakukan kerja sama bisnis dengan mitra usahanya," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati di Jakarta, Senin.

Program tersebut ditujukan untuk menghadapi kelangkaan beras jenis premium di mini swalayan seperti banyak dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir. Suharini menjelaskan kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen raya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Masa panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024. "Berkurangnya aktivitas pedagang akibat adanya libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras," ujar Suharini. Adapun langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi permintaan pangan khususnya beras juga dilakukan pemantauan stok, harga, dan mutu secara rutin bersama satuan tugas (satgas) pangan. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan ekspektasi Inflasi melalui kegiatan sembako murah dan gerakan pangan murah (GPM) bagi masyarakat umum serta pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu. Lebih lanjut, Pemprov DKI juga bersinergi dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, dan ID Food untuk mengendalikan harga. Sinergi tersebut diimplementasikan melalui penyaluran beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kualitas medium ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong isi 5 kilogram (kg) di toko-toko beras dan pasar modern. "Kita pastikan stok pangan Jakarta aman sehingga masyarakat tidak perlu aksi borong (panic buying). Ini yang penting disampaikan dan menjadi imbauan," ucap Suharini. Sebelumnya, BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya memastikan stok beras aman di Jakarta menjelang Ramadhan tahun ini. "Menjelang Ramadhan stok beras di Pasar Induk Cipinang masih aman," kata Direktur Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pamrihadi menjelaskan saat ini stok beras mencapai 34.000 ton atau di atas ketersediaan stok aman pada angka minimal 30.000 ton.Baca juga: Jelang Ramadhan, stok beras di Jakarta aman
Baca juga: Erick Thohir tinjau pasokan beras di pasar swalayan Klender Jaktim
Baca juga: Ini penyebab inflasi tahunan DKI Jakarta capai 1,83 persen

《lazada kredit hp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot paling banyak maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lazada kredit hp》bab terbaru。