agen pgsoft

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Prabowo Sering Sebut Makan Gratis di Debat Terakhir Capres 2024******

Prabowo lantas meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak bernilai penting. Prabowo menduga Ganjar tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan ucapannya di Pontianak itu. Prabowo menjelaskan pada saat itu ia sedang menekankan bahwa makan gratis lebih bernilai penting daripada internet gratis.

“Jangan internet gratis lebih dipentingkan dari makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita,” kata dia.

Pada debat terakhir capres 2024 itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemberian makan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bernilai strategis dalam mengatasi beragam masalah, seperti kesehatan.

Ia mengatakan pemberian makan gratis yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat akan terhindar dari berbagai jenis penyakit.

Makan gratis menjadi salah satu program milik pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka memastikan tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang baik.

Apabila memenangi Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran akan memberikan makan gratis yang berupa makan siang bagi anak sekolah dan pesantren. Mereka juga akan memberikan susu gratis, bahkan ada pula bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Prabowo-Gibran menargetkan program itu mampu menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan pencapaian target penerima sebesar 100% pada 2029.

Adapun anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut mencapai Rp450 triliun, seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara Konsolidasi Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team di Jakarta pada 20 Desember 2023.

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Roh Kudus kelas satu

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Mulailah berlatih dari dasar laut

Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi Soal Tip Pilih Pemimpin: Jangan yang Diktator******

“Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin,” ujarnya.

Debat kelima yang diikuti tiga capres malam ini menjadi rangkaian penutup acara debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Lima sesi debat yang diikuti secara bergantian oleh capres dan cawapres merupakan forum resmi yang digelar oleh KPU untuk tiga pasangan calon berkampanye dan adu gagasan. Debat-debat sebelumnya berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, dan 21 Januari 2024.

Debat terakhir, yang menjadi penghujung rangkaian debat Pilpres 2024 mengangkat tema: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Master Kelangsungan Hidup Super

Profil 12 Panelis Debat Capres 2024 yang Terakhir******

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) 2022-2026. Ia juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Jenjang Doktor Kesehatan Masyarakat Unhas.

Asep Saepudin Jahar

Guru Besar Sosiologi Hukum Islam ini juga tengah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2023-2027.

Sebelum menjadi Rektor UIN Jakarta, Asep pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), dan Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum LP2M UIN Jakarta. Pada tahun 2006, ia pernah menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Bahruddin

Ia adalah seorang inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah sekaligus Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah.

Sebelum mendirikan sekolah alternatif tersebut, Bahruddin aktif berkegiatan di serikat tani bernama Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga, Jawa Tengah dari tahun 2000-2018. Adapun sejak tahun 2016 hingga sekarang, Bahruddin menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Qaryah Thayyibah Indonesia.

Damar Juniarto

Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini merupakan pakar di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia dan pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2015, Damar mendirikan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) untuk memberi ruang interaksi yang saling menguatkan dan menyemangati bagi para warganet yang dipidanakan dengan pasal karet.

Di tahun 2018, ia menerima penghargaan sebagai YNW Netizen Award 2018 dari Marketeers.com dan terpilih sebagai peserta International Visitor Leadership Program 2018: Cyber Policy and Online Freedom of Expression dari Kedubes Amerika.

Paschalis Maria Laksono

Ia adalah seorang Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 2005 hingga 2006, Laksono memperoleh Scholar in Residence Award dari Fulbright untuk mengajar Antropologi Politik dan Antropologi Agama di Lafayette College, Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selain menjadi pengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM sekaligus sebagai Kepala Unit Bahasa dan Budaya yang bernaung di dalamnya.

Imam Prasodjo

Akademisi sekaligus sosiolog dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat ini juga seorang Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan sejak 2016 hingga sekarang.Ia juga menjabat sebagai Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sampai hari ini.

Onno Widodo Purbo

Ahli Teknologi Informasi ini juga merupakan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan periode 2021 hingga sekarang. Onno menerima penghargaan Postel Award 2020 oleh Internet Society yang merupakan organisasi nirlaba pendukung pengembangan dan penggunaan internet yang terbuka, terhubung secara global, dan aman.

Reni Kusumowardhani

Ia adalah pakar Psikologi Forensik sekaligus Dewan Pertimbangan dari Asosiasi Forensik Indonesia (Apsifor). Selain itu, Reni juga merupakan Ketua III Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Reni Kusumowardhani merupakan psikolog yang bergerak di bidang forensik dengan membuka praktik pribadi sejak tahun 1988 dan memulai terjun di ranah hukum sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Timboel Siregar

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini juga merupakan Koordinator Advokasi BPJS Watch sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Kegiatan sehari-hari Timboel banyak bergerak di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan dan beberapa kali pula menjadi narasumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tolhas Damanik

Ia merupakan Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access. Hingga hari ini, Tolhas aktif di bidang pemberdayaan para penyandang disabilitas yang tidak terbatas pada isu pendidikan, melainkan juga bidang pemberdayaan politik dan isu perburuhan.

Tukiman Taruna Yoga

Dosen Pascasarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret ini pernah menjadi calon legislatif untuk DPD pada Pemilu 2004.

Pada pemilu tersebut, Tukiman menjadi calon dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Jateng) dengan total suara sah pada pemilihan umum untuk DPD dari Jateng adalah 15.694.741.

Vina Adriany

Ia adalah seorang Guru Besar bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan gender sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bogor, Jawa Barat.

Ia juga sempat menjadi Asisten Pengajar Departemen Riset Pendidikan, Lancaster University, Inggris hingga menjadi Asisten Peneliti Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Malaysia.

Selain itu, Vina juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Usia Dini Kawasan Asia Tenggara atau SEAMEO CECCEP.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).