paito germany 674Jutaan kata 572537Orang-orang telah membaca serialisasi
《pastiqq》
Alasan Gojek Tak Beri THR ke Driver******Jakarta, CNN Indonesia--
PT GoTo Gojek TokopediaTbk atau GOTO blak-blakan soal alasan mereka tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para sopir (driver).
Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala mengatakan kebijakan itu diambil karena hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan.
Hubungan yang terjadi hanya sebagai mitra. Meski tak memberikan THR, Gede menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver.
Program itu berbentuk pemberian insentif bagi para driveryang tetap mengambil orderan pada hari pertama dan kedua Lebaran.
"Jadi tiap kali Lebaran, hari pertama, kedua, kami selalu ada insentif khusus untuk hari raya," ujarnya di Kantor Gojek, Jakarta, Rabu (5/4).
Meski begitu, Gede tidak merinci berapa besaran insentif yang diberikan. Menurutnya, besaran insentif itu berbeda-beda di setiap kota.
Selain itu, Gede juga menyebut perusahaan memberikan insentif lain berupa pulsa, diskon biaya perawatan kendaraan, hingga diskon sembako. Insentif ini juga masuk ke dalam program Swadaya.
Program Swadaya merupakan program Gojek dalam pemberian akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driverdengan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Lihat Juga :Jasa Marga Diskon Tol 20 Persen Demi Cegah Kemacetan Saat Mudik |
Menurut Gede, insentif ini dipilih karena perusahaan memandang itu semua bisa memiliki dampak yang berkelanjutan pada para driver.
"Jadi kami melihatnya lebih berkelanjutan, jadi tahun ini iya (ada insentif). Kami ngobrolnya sama driverapa yang bisa benar-benar kami lakukan secara terus menerus," ucapnya.
Pemerintah memang tidak mengatur THR untuk driverojek onlinedan taksi online. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan mengatakan alasanya karena salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.
"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4) lalu.
Lihat Juga :2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN |
Staf Erick Tegaskan Direksi BUMN Bisa Rangkap Komisaris Anak Usaha******Jakarta, CNN Indonesia--
Staf Menteri BUMN Arya Sinulinggamenegaskan direksi perusahaan pelat merah bisa merangkap jabatan sebagai dewan komisaris, asalkan untuk anak usaha.
Menurutnya, aturan terkait hal ini memang sudah ada sejak lama.
"Iya (boleh jadi dewan komisaris) anak usaha dia, bukan di perusahaan lain. Kalau dia direktur jadi komisaris perusahaan lain, itu gak boleh. Tapi kalau anak usahanya sendiri, masih boleh dong," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/4).
Dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan calon anggota dewan komisaris anak perusahaan dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali untuk jabatan sebagai komisaris utama anak perusahaan.
Sementara itu, pada Pasal 6 diatur untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi BUMN atau anggota direksi anak perusahaan seseorang harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
- Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah.
- Tidak menjabat sebagai anggota direksi pada BUMN atau anak perusahaan yang bersangkutan selama dua periode.
- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota direksi pada anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi.
- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.
[Gambas:Video CNN]
Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******Jakarta, CNN Indonesia--
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.
Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.
"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).
Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.
Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.
Lihat Juga :IHSG Diprediksi Perkasa Berkat Derasnya Aliran Modal Asing |
"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.
Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.
Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.
"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.
Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjaman online tanpa npwp dan slip gaji langsung cair、link slot maxwin、ibcbet
Terkait:slot gacor hari ini link、rekomendasi situs slot terbaik、situs slot yang paling gacor hari ini、63 togel、situs slot tergacor dan terpercaya、website gacor、5 situs slot terpercaya、slot new member 100 to rendah、situs slot paling mudah maxwin、mantul69
bab terbaru:glory slot777(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《pastiqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor id proHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pastiqq》bab terbaru。