sofabet88

Keinginan Iblis

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Terlahir untuk menjadi raja

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Luhut: Maret 2024 Harga Daging di Bawah Rp100 Ribu per Kg******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan menargetkan harga dagingturun di bawah Rp100 ribu per kg pada Maret 2024.

Target tersebut ia kemukakan saat berkunjung ke Brasil sebagai tindak lanjut atas pertemuan bilateral antara Presiden @jokowi dan Presiden Brasil Luiz Ińacio Lula da Silva di Hiroshima, Jepang.

Dalam kunjungan tersebut, Luhut membahas kerjasama pengembangan peternakan dan pengadaan daging di Indonesia.

Sehingga, Indonesia akan memiliki tiga sumber utama pemasok daging sapi, selain Australia dan India yang juga memasok kerbang ke tanah air.

Adapun negara yang disebut Luhut adalah Brasil, Afrika Selatan dan Kenya. Menurutnya Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita untuk swasembada daging.

"Saya berharap upaya ini sedikit membantu mewujudkan cita-cita kami untuk swasembada daging dalam beberapa tahun ke depan, dan pada bulan Maret 2024 nanti kita sudah bisa melihat harga daging berada di bawah Rp 100.000,- per kg," katanya dikutip dari laman resmi Instragramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (16/8).

[Gambas:Instagram]

"Jika harga daging sapi semakin murah, kita akan melihat masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi makanan bergizi dengan harga yang lebih terjangkau tentunya," imbuhnya.

Selain impor daging, pada kesempatan itu Luhut juga membahas kemitraan di bidang kehutanan. Apalagi, Brazil dan Indonesia sama-sama punya hutan tropis yang cukup besar.

Menurutnya, bila kemitraan itu diperluas dengan kerjasama trilateral bersama Republik Demokratik Kongo, maka solidaritas negara-negara pemilik hutan yang notabene juga negara berkembang akan semakin berdampak signifikan bagi penanganan perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Budiman Sudjatmiko Ungkap Progres Bukit Algoritma Baru 15 Persen******

Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sudjatmiko memastikan proyek Bukit Algoritmamasih berjalan. Hal ini sekaligus menepis kabar mangkraknya proyek yang digadang sebagai "Silicon Valley"-nya Indonesia itu.

"(Proyek Bukit Algoritma) itu kan masih jalan, cuma memang tidak cepat. Proyek panjang 10 tahun dan ini proyek saya kan tidak ada hubungan dengan APBN," kata Budiman seperti dikutip Detik Finance, Senin (28/8).

Saat ini, sambung Budiman, pembangunan proyek masih dalam tahap pertama. Dalam hal ini, pihaknya masih fokus merenovasi sejumlah gedung terbengkalai di proyek yang peletakan batu pertamanya pada 9 Juni 2021 itu.

Ia mengakui progres proyek tersebut terbilang lambat. Tak ayal, ia memperkirakan penyelesaian proyek ini bisa mundur dari 2024 ke 2025.

"Untuk tahap pertama, masih 10-15 persen lah. Karena masih renovasi, belum ada pembangunan gedung baru. Mungkin akan kita evaluasi terbangunnya bisa 2025 gitu yah," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga mengakui investasi proyek masih minim yakni kurang dari Rp1 triliun. Padahal, proyek ini ditargetkan menyerap investasi hingga Rp18 triliun.

Menurut Budiman, salah satu penyebab seretnya investasi masuk adalah keterlambatan penyelesaian proyek Seksi II Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang dekat dengan Bukit Algoritma.

"Ruas kedua jalan tol itu memang agak terlambat kemarin Bocimi (Seksi II Tol Bocimi). Baru dibuka bulan lalu, jadi itu juga ikut berpengaruh pada selesai speed investasi di (pembangunan) fisiknya," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Baca berita lengkap di sini.

Kelahiran Kembali Era Pentium

Luhut: Maret 2024 Harga Daging di Bawah Rp100 Ribu per Kg******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan menargetkan harga dagingturun di bawah Rp100 ribu per kg pada Maret 2024.

Target tersebut ia kemukakan saat berkunjung ke Brasil sebagai tindak lanjut atas pertemuan bilateral antara Presiden @jokowi dan Presiden Brasil Luiz Ińacio Lula da Silva di Hiroshima, Jepang.

Dalam kunjungan tersebut, Luhut membahas kerjasama pengembangan peternakan dan pengadaan daging di Indonesia.

Sehingga, Indonesia akan memiliki tiga sumber utama pemasok daging sapi, selain Australia dan India yang juga memasok kerbang ke tanah air.

Adapun negara yang disebut Luhut adalah Brasil, Afrika Selatan dan Kenya. Menurutnya Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita untuk swasembada daging.

"Saya berharap upaya ini sedikit membantu mewujudkan cita-cita kami untuk swasembada daging dalam beberapa tahun ke depan, dan pada bulan Maret 2024 nanti kita sudah bisa melihat harga daging berada di bawah Rp 100.000,- per kg," katanya dikutip dari laman resmi Instragramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (16/8).

[Gambas:Instagram]

"Jika harga daging sapi semakin murah, kita akan melihat masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi makanan bergizi dengan harga yang lebih terjangkau tentunya," imbuhnya.

Selain impor daging, pada kesempatan itu Luhut juga membahas kemitraan di bidang kehutanan. Apalagi, Brazil dan Indonesia sama-sama punya hutan tropis yang cukup besar.

Menurutnya, bila kemitraan itu diperluas dengan kerjasama trilateral bersama Republik Demokratik Kongo, maka solidaritas negara-negara pemilik hutan yang notabene juga negara berkembang akan semakin berdampak signifikan bagi penanganan perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah