rtp live agus

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Langka, Minyakita di Makassar Tembus Rp20 Ribu Per Liter******

Minyak goreng kemasan jenis Minyakita di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat mulai langka. Padahal Minyakita diadakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang sempat melonjak dan hilang di pasar.

Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Minyakita maupun minyak curah tanpa merek yang dikemas dalam botol air mineral agar lebih terjangkau mulai menipis stoknya.

Minyak goreng merk Minyakita, sejauh ini dijual dengan harga beragam, meski telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp14.000.

Lihat Juga : Emak-emak Teriak Minyakita Sempat Tembus Rp17 Ribu: Kecewa Pemerintah

"Minyak curah langka sudah seminggu, Minyakita lebih satu minggu. Minyakita ecerannya Rp20.000, refill Rp18.000. Minyak curah sisa satu botol 1 setengah liter itu Rp25.000. Bimoli masih tetap Rp25.000," kata Darwis, Sabtu (28/1).

Sementara pedagang lainnya, Aan mengaku untuk pasokan Minyakita dalam sepekan terakhir dirinya hanya mendapatkan satu karton yang berisi 12 liter dari distributor.

Padahal sebelumnya, kata Aan dirinya mendapatkan pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat dari saat ini.

"Karena ada pembatasan. Biasa ambil dua jerigen sekarang satu jerigen. Kalau Minyakita juga dibatasi, ambil di distributor minimal 1 dus isi 12 liter langsung habis satu hari. Harga jualnya Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu," ungkapnya.

Sedangkan, pedagang lainnya, Roslina yang memiliki stok Minyakita dan minyak curah. Namun, menurut dia stok minyak goreng dimiliki tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, karena pasokan dari distributor terhenti sejak seminggu lalu.

"Sudah tidak mencukupi, karena terakhir masuk minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada tapi menunggu beberapa hari tidak ada masuk dari distributor," kata Roslina.

Roslina menyebutkan harga Minyakita dijual seharga Rp18.000 per liter, sementara minyak goreng refill dijual seharga Rp16.000 per liter.

Kapitalis Misterius

Buwas Buka Suara soal Sebab Mentan Tak Ikut Rapat Beras dengan Jokowi******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak hadir dalam rapat terbatas mengenai persediaan beras bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Dalam rapat itu, Buwas hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Buwas kemudian menjelaskan rapat itu hanya membahas distribusi beras sehingga Syahrul Yasin Limpo yang mengurus bagian produksi tidak hadir.

Ia pun menjelaskan Jokowi hanya rapat bersama dirinya Zulkifli Hasan dan Arief Prasetyo karena mereka lah yang bertugas mengurus stabilitas ketersediaan dan harga beras.

"Iya (bertiga saja) karena yang mengurus stabilisasi kan saya, Pak Arief, Pak Mendag," ujarnya.

Buwas pun menegaskan rapat tersebut hanya membahas soal beras dan tidak membahas hal lain. Ia mengatakan dalam rapat itu Jokowi menugaskan agar beras Bulog segera didistribusikan. Selain itu, Jokowi juga disebut meminta agar cadangan beras petani (CBP) dipenuhi dengan mengutamakan dari produksi beras dalam negeri.

Di sisi lain, Buwas juga menanggapi kabar dirinya akan menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai dirut Bulog.

Kendati demikian, ia mengatakan sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih sebagai Dirut Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah, enggak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya.

"Dari dulu saya kalau diberikan amanah ya saya kerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN