mamibet88

Dunia para dewa di akhir zaman

Menhub Minta Maaf Usai Pegawai Kena OTT KPK Terkait Suap Proyek Kereta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf atas ulah pegawainya yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek kereta api.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," tutur Budi dalam keterangan resmi, Kamis (13/4).

Budi menegaskan tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berjanji bakal menindak tegas jajarannya yang terbukti melanggar ketentuan.

Ia juga bakal melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lain. Budi akan memastikan kualitas proyek di bawah kementeriannya dapat menjamin keselamatan transportasi.

KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek kereta api. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan suap terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.

Suap  terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek. Padahal, proyek tersebut baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023 lalu.

Selain Kereta Trans Sulawesi, suap juga terkait proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, empat proyek konstruksi jalur KA, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera

KPK telah menetapkan 10 tersangka selepas operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Enam tersangka selaku penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Sedangkan empat tersangka selaku pemberi suap adalah DIN, MUH, YOS, dan PAR.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

Profil Kereta Sulawesi, Diresmikan Jokowi Tapi Kini Berkasus di KPK******

Proyek Kereta ApiTrans Sulawesi kesandung kasus hukum. KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022 terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Padahal, proyek itu baru diresmikan Presiden Jokowi pada Maret lalu.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menerima suap  untuk mengatur pemenang pelaksana proyek.

"Itu terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan senilai Rp150 juta," lanjutnya.

Johanis Tanak kemudian merespons saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan proyek tersebut berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Jokowi pada Maret 2023.

"Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya," ucap Johanis Tanak.

Mengutip situs resmi Kementerian Perhubungan, KA Makassar-Parepare memiliki jalur sepanjang 157,7 km, di mana 142 km merupakan lintas utama dan 15,7 km siding trackyang menghubungkan kereta api dengan Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa.

Hingga saat ini, telah terbangun jalur kereta sepanjang 118 km. Dari panjang jalur itu, 90 km-nya membentang  mulai dari Stasiun Maros sampai ke Stasiun Barru.

Jalur sudah siap dioperasikan dengan melintasi 10 stasiun. Sarana yang akan digunakan pada jalur kereta api ini adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) buatan dalam negeri dari PT INKA sebanyak 2 (dua) set rangkaian dan mampu menampung 248 orang per rangkaian.

Nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun. Dana itu berasal dari APBN, pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Akhir Maret 2023, Presiden Jokowi bersama Iriana ke Sulawesi Selatan untuk meresmikan jalur Makassar-Parepare lintas Marros-Baru. Saat itu, Jokowi mengapresiasi pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari pembangunan KA Trans Sulawesi.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

Kelahiran kembali Naruto

Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.

"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.

Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.

"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Tupperware Kritis, Saham Anjlok 90 Persen dan Pegawai Terancam PHK******

Perusahaan multinasional Tupperware berencana memutus hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya demi menghemat uang operasional.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangannya mengatakan perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

Saham Tupperware pun turun 90 persen dalam satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kondisi perusahaan kian genting.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Satgas BLBI Panggil Tommy Soeharto Tagih Utang Rp2,37 T******

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali memanggil Tommy Soehartoselaku pengurus PT Timor Putra Nasional (TPN) terkait penyelesaian utang ke negara senilai Rp2,37 triliun.

Selain Tommy, Satgas BLBI juga memanggil Ronny Hendrarto Ronowicaksono yang juga pengurus TPN.

Pemanggilan tersebut termuat dalam surat bernomor PENG-89/KSB/2023 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023 dan ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Surat pemanggilan itu dialamatkan ke kediaman Tommy Soeharto di Jl. Cendana, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat dan Ronny di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Keduanya diminta menghadap Satgas BLBI pada 17 April 2023 di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

"Mengingat pentingnya pertemuan ini, agar Saudara hadir secara langsung. Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan hak tagih Negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tulis pengumuman tersebut, Rabu (12/4).

Pemanggilan Tommy Soeharto dan rekannya sudah merupakan yang kesekian kalinya. Pemanggilan dilakukan berkaitan nominal utang perusahaan anak presiden Soeharto itu yang mencapai Rp 2,61 triliun.

Satgas BLBI sebetulnya sudah menyita aset jaminan berupa lahan pabrik PT TPN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Sayangnya aset itu tak kunjung laku meski sudah berulang kali dilelang.

Tak hanya Tommy dan Ronny, Satgas BLBI juga memanggil penanggung utang dari PT Oerip Mangkudijaya senilai Rp31,04 miliar dan US0.768.

Dia adalah Ahli Waris Sumyaryo Mangkudijaya Sumiskum (Direktur Utama), Puspahadi Boenjamin (Direktur), Prasetiono Sumiskum (Direktur), Ahli Waris Roy Joeli Soeharjanto (Direktur), dan Lubna Sumyaryo (Komisaris).

Kemudian penanggung utang dari PT Eraska Nofa juga dipanggil untuk menyelesaikan utang ke negara senilai Rp16,66 miliar dan US.843. Tercatat nama pengurusnya adalah H. Y. Tugiyono Makmoer selaku Direktur Utama dan Chandra Sariningasih selaku Direktur.

[Gambas:Video CNN]