cara dapat uang harian

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Kepala Otorita IKN Soal Investasi Aguan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono buka suara soal rencana investasi pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Miliarder Sukanto Tanoto.

Bambang menuturkan saat ini nilai investasi dari kedua pengusaha ulung itu belum belum bisa dibocorkan. Pasalnya, proses investasinya masih berjalan.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Terkait hal itu, Bambang mengatakan konsorsium tidak hanya satu atau yang dipimpin Aguan saja. Ia mengklaim banyak investor yang berminat, tapi semuanya masih dalam proses.

Lihat Juga : TAIPANDiane Hendricks, Wanita Sukses Berharta Rp238 T Berkat 'Toko Bangunan'

Bambang menjelaskan saat ini proses negosiasi masih berjalan antara pemerintah dengan investor. Ia pun mencontohkan salah satu negosiasi yang berjalan seperti tawar-menawar luas tanah yang akan digarap.

Misalnya, investor berminat mengelola 300 hektare (ha) tanah. Namun, pemerintah cuma menyediakan 150 ha, investor pun ditawari tanah tersebut. Apakah mereka mau atau tidak.

"Atau misalnya 300 ha mereka maunya dekat daerah hijau, atau minta misalnya di depannya ada telaganya. Ya mungkin kita dapat atau enggak, yang seperti ini yang masih proses," kata Bambang.

Kabar Aguan dan Sukanto Tanoto bakal berinvestasi di IKN pertama kali dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia meyakinkan banyak investor akan masuk ke mega proyek ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Ada Agung Sedayu kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," katanya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya.

Selain itu di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi.

"Ini sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN," tegasnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono merinci delapan perusahaan RI sudah memastikan diri ikut membangun IKN. Mereka antara lain; Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

[Gambas:Video CNN]

Dia adalah figur tongkat

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pembunuh Setan

India Batalkan Rencana Pembatasan Ekspor Beras******

India mengklarifikasi tidak ada rencana menerapkan pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor semacam itu.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters. 

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pasar pangan Asia sempat dikejutkan dengan kabar India bakal membatasi ekspor beras sejak beberapa bulan terakhir.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah itu dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia karena India adalah salah satu negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Sementara itu, India menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia dan merupakan pemasok termurah komoditas ini.

Akibat kabar tersebut, harga beras global melonjak hingga mencapai level tertinggi selama 11 tahun terakhir dan diperkirakan terus meningkat.

Harga ekspor beras India melonjak 9 persen ke level tertinggi dalam lima tahun, menyusul kenaikan 7 persen bulan lalu dalam harga yang dibayarkan pemerintah kepada petani untuk beras musim baru.

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan. Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Badan Pangan PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) bahkan telah mewanti-wanti kenaikan harga beras yang menyentuh level tertinggi dalam 12 tahun terakhir ini bisa memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC Internasional,dikutip Selasa (22/8).

"Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

China Larang Impor Seafood Jepang Imbas Buang Limbah Nuklir Fukushima******

China mengumumkan larangan impor seluruh jenis seafooddari Jepangsebagai tanggapan atas keputusan Tokyo yang mulai membuang limbah radioaktif pembangkit tenaga nuklir Fukushima ke laut mulai hari ini, Kamis (24/8).

Departemen Bea Cukai China mengumumkan akan berhenti mengimpor semua produk akuatik dari Jepang. Larangan ini berpotensi membatasi bahkan melarang sama sekali produk laut lainnya selain seafood seperti garam dan rumput laut.

Lihat Juga : ANALISISWFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata

Operator pabrik Tokyo Electric Power (Tepco) 9501.T mengatakan pembuangan limbah ini akan dimulai sekitar pukul 13.00 siang waktu setempat.

Diberitakan Reuters, air limbah itu mula-mula bakal dilepaskan dalam porsi yang lebih kecil dan dengan pemeriksaan ketat.

Debit pertama limbah yang akan dibuang sebesar 7.800 meter kubik, setara dengan sekitar tiga kolam renang Olimpiade. Proses ini akan berlangsung selama sekitar 17 hari.

Menurut hasil uji Tepco yang dirilis pada Kamis, air limbah mengandung sekitar 63 becquerels tritium per liter. Angka ini di bawah batas tritium Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk air minum yakni 10 ribu becquerels per liter. Becquerels adalah satuan radioaktif.

Tepco memperkirakan proses pelepasan limbah bakal memakan waktu puluhan tahun. Limbah itu sendiri saat ini tercatat lebih dari 1,3 juta metrik ton.

China menentang keras sejak awal Jepang merencanakan pembuangan limbah nuklir Fukushima ini ke laut.

"China sangat khawatir terhadap risiko kontaminasi radioaktif yang dibawa oleh makanan dan produk pertanian Jepang yang diekspor ke China," kata seorang pejabat bea cukai China seperti dikutip Reuters.

Para pedagang seafood di pasar-pasang Beijing juga ikut marah dan khawatir soal keputusan Jepang ini.

"Opini publik di media sosial mengatakan bahwa di masa depan makanan laut tidak lagi disebut 'seafood' tapi 'seafood nuklir'. Ini dampaknya sangat besar," kata salah satu pedagang seafood di Beijing, Li Yuxuan.

Hashtag yang terkait dengan pembuangan limbah Fukushima pun ramai di media sosial China, menghasilkan ratusan juta bacaan di platform media sosial populer, Weibo, dan ribuan komentar keras anti-Jepang dari para netizen Negeri Tirai Bambi.

Banyak netizen China bahkan menyerukan agar Jepang dihukum berat atau bahkan "diledakkan".

"Bumi bisa hidup tanpa Jepang, tapi tidak tanpa makanan laut," tulis seorang pengguna yang terdaftar di provinsi Shanxi, postingannya ini disukai lebih dari seratus ribu kali.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

IHSG Bisa Terjungkal Hari Ini Gara******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi lesu pada perdagangan Selasa (22/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai ada potensi tekanan jangka pendek yang akan membayangi gerak IHSG, termasuk derasnya arus modal keluar (capital outflow). Ia menyebut risiko koreksi wajar harus diwaspadai para investor.

"Di sisi lain, adanya potensi teknikal rebound masih terlihat hingga saat ini mengingat support level masih dapat dipertahankan di tengah tekanan yang berlangsung," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan GGRM, BMRI, ITMG, ASII, BBRI, UNVR, BSDE, dan AKRA.

Tak jauh beda, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut IHSG berpotensi melemah hari ini. Rentang gerak indeks diperkirakan ada di level 6.840-6.885.

"IHSG akan reboundjika tetap di atas 6.823. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish (pelemahan)," ungkapnya.

Awal pekan ini, IHSG naik ke posisi 6.866. Indeks menguat 6,12 poin atau plus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,13 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah.