pola spin mahjong ways 2

Jangkar Loli yang Berubah

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Menteri PUPR Pastikan Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Tak Salah Desain******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal jembatan lengkung bentang panjang (longspan)LRTJabodebek di Gatot Subroto-Kuningan salah desain.

Basuki menilai konstruksi jembatan lengkung tersebut sudah baik.

Menurutnya, sangat wajar jika LRT Jabodebek bergerak dengan kecepatan 20 km per jam di tikungan. Ia menyebut semua kereta pasti melambat saat melintas di jalur yang menikung.

"Mau kecepatan berapa lagi? Wong di lurus saja 30-40 km per jam. Jadi kalau di tikungan, semua kereta api pasti melambat," lanjutnya.

Basuki menyebut Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan pengujian terhadap proyek ini. Menurutnya jika longspan tidak dibangun seperti sekarang, maka bangunan gedung di sekitarnya akan terkena dampak.

"KKJTJ sudah melakukan uji waktu itu. Jadi semua oke. Karena ini bayangkan dari Warung Buncit ke Rasuna Said, itu kan 90 derajat. Kalau mau dilengkungkan panjang, hotel-hotel habis semua. Tapi kan ini masuk dalam koridor keselamatan transportasi," bebernya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

Hutan belantara fantasi

Daftar Tarif Baru Penyeberangan Kapal Ferry yang Resmi Berlaku Besok******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai memberlakukan tarif penyeberangan baru untuk 29 lintasan pada Kamis (3/8). 

Pemberlakuan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Shelvy Arifin menegaskan tarif baru ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Shelvy memastikan kenaikan tarif selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Penyesuaian tarif juga sejalan dengan upaya ASDP meningkatkan layanan penyeberangan dan pelabuhan dengan mempersiapkan Dermaga Eksekutif II di Merak-Bakauheni. Shelvy mengklaim ini adalah bentuk komitmen ASDP mengoptimalkan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Selain itu, ASDP juga menambah infrastruktur penunjang layanan pengguna jasa, di antaranya access bridge penghubung terminal eksekutif, penyediaan garbarata dermaga eksekutif II, hingga penambahan kapasitas serta renovasi ruang tunggu layanan eksekutif II.

Kenaikan tarif di 29 lintasan ini mencakup Merak-Bakauheni, Ketapang-Lembar, Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Surabaya-Lembar, Kendal-Kumai, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Sape-Waingapu, Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, Batam-Kuala Tungkal, Batam-Mengkapan, Batam-Sei Selari, Karimun-Mengkapan, Karimun-Sei Selari.

Kemudian, Mengkapan-Tanjung Pinang, Dumai-Malaka, Dabo-Kuala Tungkal, Bajoe-Kolaka, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung Ternate, Bira-Sikeli, Bitung-Tobelo, Pagimana-Gorontalo, Siwa-Lasusua, dan Batulicin-Garongkong.

Lihat Juga : Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan

Rinciannya, tarif untuk pejalan kaki naik dari Rp21.600 menjadi Rp22.700. Sedangkan sepeda motor naik dari Rp58.550 menjadi Rp60.600. Sementara itu, kenaikan tarif terpadu untuk golongan kendaraan sebagai berikut:

1. Golongan IV A semula Rp457.700 menjadi Rp481.800
2. Golongan IV B dari Rp425.250 menjadi Rp447.800
3. Golongan V A semula Rp916.250 menjadi Rp963.800
4. Golongan V B berubah dari Rp792.750 menjadi Rp835.300
5. Golongan VI A dari Rp1,51 juta naik menjadi Rp1,59 juta
6. Golongan VI B dari Rp1,22 juta menjadi Rp1,28 juta
7. Golongan VII dari Rp1,76 juta menjadi Rp1,86 juta
8. Golongan VIII dari Rp2,3 juta menjadi Rp2,45 juta
9. Golongan IX dari Rp3,5 juta menjadi Rp3,7 juta

Lihat Juga : BPH Migas Ramal Kuota BBM Subsidi Cukup Sampai Awal Desember 2023

Tak hanya reguler, penyeberangan ekspres Merak-Bakauheni juga akan mengalami penyesuaian tarif. Berikut rinciannya:

Pejalan Kaki
- Dewasa (6 tahun ke atas): naik dari Rp77 ribu ke Rp78 ribu
- Bayi (di bawah 2 tahun): Rp4.000

Kendaraan
- Golongan I (sepeda): dari Rp78 ribu menjadi Rp80 ribu
- Golongan II (gerobak dorong dan sepeda motor dibawah 500 cc): dari Rp108 ribu menjadi Rp120 ribu
- Golongan III (kendaraan roda tiga dan sepeda motor diatas 500 cc): dari Rp168 ribu menjadi Rp180 ribu
- Golongan IVA (kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 5 meter): dari Rp644 ribu menjadi Rp670 ribu
- Golongan IVB (mobil pick up atau kendaraan barang kurang dari 5 meter): dari Rp457 ribu menjadi Rp480 ribu
- Golongan VA (kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 7 meter): dari Rp1,13 juta menjadi Rp1,19 juta
- Golongan VB (kendaraan pengangkut barang kurang dari 7 meter): dari Rp828 ribu menjadi Rp880 ribu
- Golongan VIA (kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 10 meter): dari Rp1,89 juta menjadi Rp1,98 juta
- Golongan VIB (kendaraan angkut barang kurang dari 10 meter): dari Rp1,26 juta menjadi Rp1,33 juta
- Golongan VII (kendaraan dengan ukuran kurang dari 12 meter): dari Rp1,79 juta menjadi Rp1,9 juta
- Golongan VIII (kendaraan dengan ukuran kurang dari 16 meter): dari Rp2,36 juta menjadi Rp2,5 juta
- Golongan IX (kendaraan di atas 16 meter): dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,82 juta

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Proyek Pasar Senen Blok VI Mangkrak, Pasar Jaya Kejar Februari 2024******

Direktur UtamaPD Pasar Jaya Agus Himawan menargetkan proses revitalisasi Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat dimulai pada Februari 2024.

"Tadi sudah kita sampaikan insyallah akhir Februari sudah mulai dilakukan pembangunan. Karena kita harus menyelesaikan dulu masalah yang lama," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/8).

Menurut Agus, hal ini sebagaimana perintah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memintanya untuk merealisasikan pembangunan Pasar Senen Blok VI yang sempat terhambat.

Namun, kata dia, terdapat masalah hukum dengan mitra lama terkait keuangan, sehingga pembangunan Pasar Senen Blok VI pun sempat mangkrak. Ia menyebut permasalahan itu bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kendati demikian, keduanya telah mediasi.

Selain itu, Agus mengatakan mangkraknya pembangunan Pasar Senen Blok VI juga lantaran pandemi Covid-19.

"Ya karena memang pandemi. Mitra itu beberapa juga karena kondisi keuangan," ucapnya.

Agus menyampaikan revitalisasi Pasar Senen Blok VI akan dimulai dengan membangun tempat parkir dan tempat penampungan sementara pedagang pasar tersebut.

"Kita juga sudah fasilitasi keinginan dari para pedagang terkait masalah parkir sementara dan tentunya memperbaiki merenovasi tempat penampungan sementara yang sudah mengalami kerusakan," ujar Agus.

Salah satu pedagang Pasar Senen Blok VI Reynhard Sinaga mengatakan tempat penampungan sementara yang saat ini ditempatinya memiliki batas waktu. Oleh karena itu, ia mengaku khawatir.

"Ini tahun kelima. Kita enggak tahu itu sampai berapa tahun. Ketika itu nanti masa gunanya sampai pada batasnya, bagaimana kami?" ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia menyebut rencana pembangunan Pasar Senen Blok VI telah mencuat sejak 2010 silam. Namun, hingga kini tak kunjung direalisasikan.

Menurutnya, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah beberapa kali menyampaikan aspirasi ke PD Pasar Jaya, namun tidak diterima tanpa adanya alasan yang jelas.

"Mereka tidak mau terima kami. Kami tidak tahu alasannya. Karena mereka tidak mau nerima kami, maka kami lanjutkan ke PJ Gubernur langsung," sambungnya.

Terlebih, kata dia, para pedagang Pasar Senen Blok VI telah mengalami penurunan omset lebih dari 50 persen selama berada di tempat penampungan sementara.

"Bagaimana pelanggan datang, parkir enggak ada. Dia parkir di depan belanja, kena razia motornya, mobilnya. Sudah enggak ada martabat kami para pedagang," pungkasnya.

Sejumlah pedagang Pasar Senen Blok VI sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar pembangunan Pasar Senen Blok VI segera dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Kemenhub Pangkas Kuota Tiket Tanpa Kursi Kereta Api Jadi 20 Persen******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas kapasitas penumpang yang bisa diangkut olehkereta api (KA) jarak jauh dengan menurunkan kuota tiket tanpa kursi. Ini berlaku untuk KA yang menerima subsidi dengan skema Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan angkutan kereta agar lebih nyaman.

"Kami mendapat masukan bahwa saat ini antusiasme masyarakat untuk menggunakan layanan KA PSO sudah cukup tinggi sehingga perlu kami atur kapasitasnya agar tidak mengurangi kenyamanan penumpang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Adapun kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Agustus 2023 untuk kereta api dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer (km).

"Sebelumnya KA PSO ini memiliki load factorhingga 150 persen, jadi kami mendorong operator untuk dapat menyesuaikan load factor menjadi 120 persen melalui sistem ticketingdan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Risal, layanan KA PSO yang bakal terpengaruh aturan ini paling banyak dari daerah operasi Bandung dan Surabaya, termasuk Commuter Line Garut, Commuter Line Dhoho, dan Commuter Line Panataran.

"Semoga dengan penyesuaian ini, masyarakat dapat lebih nyaman menggunakan jasa layanan kereta api dan semakin banyak yang beralih menggunakan transportasi umum," pungkas Risal.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]