setiabet88

membaca berita dapat uang 342Jutaan kata 923590Orang-orang telah membaca serialisasi

《setiabet88》

Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak******

Pokoknya enggak sekarang (tahun 2024). Saya enggak tahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji rencana pembangunan jalan Tol Puncak di Jawa Barat, dan belum ada kepastian kapan konstruksi akan dimulai.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa kajian yang dilakukan meliputi studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Endra memastikan pembangunan proyek Tol Puncak tidak akan dilakukan tahun ini.

"Pokoknya enggaksekarang (tahun 2024). Saya enggaktahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan kan," ujar Endra saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Endra menjelaskan pembangunan Tol Puncak juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa sebagian area Puncak merupakan kawasan lindung dan jika trase Tol Puncak diubah untuk menghindari kawasan lindung maka pembangunan tol kemungkinan akan melewati kawasan permukiman. Jika demikian, maka biaya pembebasan lahan yang harus ditebus pemerintah akan sangat tinggi.

"Di permukiman Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tetapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kami harus mencari keseimbangan dari tiga faktor itu," kata Endra.

Di sisi lain, ongkos pembebasan lahan bisa saja lebih murah, tetapi harus menabrak kawasan lindung, kata dia.

"Jika kami geser trasenya maka bisa saja secara teknis masuk, tetapi secara ekonomi tinggi sekali karena harus membebaskan lahan banyak agar tidak menabrak hutan lindung. Ini yang sedang kami cari, yang optimal seperti apa," katanya.

"Jika sudah optimal, ada opsinya, diputuskan pemerintah, kami cari investornya, dan kami lelang," sambung dia.

Endra lebih lanjut mengatakan bahwa proyek Tol Puncak tidak akan dibangun pada tahun ini karena dia melihat ada banyak jalan alternatif menuju Puncak, salah satunya jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan jalan-jalan daerah yang sudah diperbaiki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah melirik opsi untuk membangun jalan Tol Puncak, yang menghubungkan Caringin--Megamendung--Cianjur, untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Puncak dan Cianjur.

Pembangunan jalan Tol Puncak telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk menata kawasan Puncak.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan tersebut akan dibagi dalam lima seksi. Seksi 1 sepanjang 11,6 kilometer, seksi 2 sepanjang 6,9 kilometer, seksi 3 sepanjang 9,7 kilometer, seksi 4 sepanjang 7,3 kilometer, dan seksi 5 sepanjang 16,3 kilometer.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang
Baca juga: Pengamat sebut pembangunan Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji mendalam
Baca juga: PUPR: Tol Puncak dan 5 proyek tol dalam tahap penyiapan lelang di 2024

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Optimisme meraup partisipasi tinggi dalam Pemilu 2024 damai di Solo******

Solo (ANTARA) - Terletak jauh dari Ibu Kota Jakarta dan bukan bagian dari kota besar yang memiliki jumlah penduduk hingga jutaan orang, Kota Solo memiliki dinamika sendiri dalam perjalanan politik di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Oleh karena itu, meski dihuni sekitar 520.000 penduduk dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 439.000 orang, kota budaya ini menjadi salah satu bagian dari episentrum politik di Tanah Air.

Pun bagi partai politik, calon anggota legislatif, hingga capres/cawapres. Mampu memenangi perebutan suara di Kota Solo memiliki makna simbolik tersendiri bagi siapa pun pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, meski jumlah suaranya relatif kecil, Solo atau Surakarta menjadi ajang bergengsi perebutan suara bagi duet Anis Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta pasangan Ganjar Pranowo/Mahfud Md. (nomor urut 3).

Tidak mengherankan kalau ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mengklaim memiliki banyak pendukung di kota tersebut. Tentu saja hasil pencoblosan pada 14  Februari 2024 menjadi ajang pembuktian atas pendakuan tersebut.

Ahli psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mohammad Abdul Hakim menilai Solo memang memiliki pemilih partai politik militan. Kondisi ini berlangsung sejak zaman reformasi, setidaknya sampai dengan Pilpres 2019.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan mendulang sebanyak-banyaknya suara untuk membuktikan mereka memiliki kekuatan elektoral di Solo yang dijuluki "kota yang tak pernah tidur" itu.

Bukan tidak mungkin dinamika politik belakangan ini bakal meningkatkan tensi politik, kondisi yang sebenarnya lumrah dalam setiap kompetisi, termasuk dalam setiap pemilu. Di mana pun.

Sebagai langkah antisipasi, tokoh masyarakat perlu ikut ambil bagian dalam mengelola situasi tersebut agar tetap dinamis namun tidak sampai memanas.

Di sisi lain ada modal sosial dari budaya masyarakat kota ini. Meski Solo sudah berwajah metropolitan, sebagian besar warganya tetap mengusung adat Jawa yang masih menghormati orang-orang yang ditokohkan.

Yang menyejukkan, sejauh ini tokoh-tokoh yang maju dalam Pilpres 2024 menunjukkan pandangan bahwa pemilu bukan merupakan arena zero sum gameatau permainan yang hanya menyisakan pemenang dan pecundang. Kemenangan pada pemilu bukan milik satu pihak saja, melainkan seleksi pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Oleh karena itu ada optimisme bahwa kondisi di Solo bakal aman dan pemilu berlangsung damai.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu ada pemahaman dan kesadaran pula dari masyarakat bahwa hasil akhir kompetisi politik bukan kemenangan satu pihak dan kekalahan total bagi pihak lain, melainkan hanya perbedaan siapa yang menduduki posisi pemenang.

Dengan menyadari siapa pun pemenangnya bakal membawa Indonesia lebih sejahtera maka masyarakat bakal mendapatkan manfaat dari pemilu sehingga tidak bakal terjadi gesekan. Kondisi ini berbeda pada tahun 1998.


Partisipasi pemilih

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Pesta demokrasi 5 tahunan ini nyatanya memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang memiliki perhatian tinggi terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Nasib dan masa depan bangsa tergantung dari kiprah pemimpinnya, yang dari kebijakannya dirancang bisa menyejahterakan sekitar 280 juta penduduk di negeri ini.

Saat ini ada sebagian masyarakat yang masih menimang memilih capres/cawapres dengan mempelajari visi misi masing-masing, namun ada sebagian lagi yang dari awal sudah fanatik terhadap partai politik tertentu sehingga mengikuti pasangan mana yang diusung oleh partai pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo jauh hari sudah menjalankan program edukasi dan sosialisasi secara masif dan intens, khususnya bagi mereka yang merupakan pemilih baru.

Untuk Pemilu 2024, KPU Solo menargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 82 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 80 persen.

Namun, angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 di mana tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mencapai 81,23 persen.

Perwakilan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Surakarta Yuly Yulianingrum mengatakan sosialisasi tidak hanya difokuskan pada pemilih muda dan pemilih baru tetapi juga calon pemilih.

KPU setempat sebelumnya juga mendatangi sejumlah sekolah dasar untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Bukan hanya bertujuan membekali calon pemilih masa depan, melainkan diharapkan bisa menjadi "jembatan" untuk menularkan informasi yang mereka peroleh kepada lingkup terdekat, salah satunya ke orang tua siswa.

Secara umum, edukasi juga menyasar ke mahasiswa, penyandang disabilitas, hingga komunitas.

KPU Kota Surakarta bersama dengan KPU RI juga menyelenggarakan acara KPU Goes To Campus untuk memberikan edukasi kepada pemilih muda dan pemilih baru.


Fokus mengawasi

Tinggal menghitung hari, pemungutan suara segera tiba. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta makin intens mengawasi berbagai tahapan kampanye. Bagi Bawaslu, pengawasan di setiap tahapan menjadi langkah pencegahan memanasnya kondisi politik.

"Ini bagian dari upaya meminimalisasi terjadinya gesekan," kata Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono.

Bawaslu tidak bekerja sendiri. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak. Bahkan setiap akan ada pelaksanaan kampanye, terlebih dahulu ada pertemuan antara Bawaslu, kepolisian dengan tim penyelenggara.

Harapannya, pada pelaksanaannya nanti kampanye tidak melanggar peraturan. Bawaslu juga intens mengajak peserta pemilu maupun partai politik untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Bawaslu mencatat sejauh ini tidak ada pelanggaran serius di Kota Solo, selain itu dugaan pelanggaran juga tidak terlalu banyak.

Yang paling menonjol hanya pada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Meski begitu, edukasi masih terus dilakukan, termasuk tidak boleh melibatkan anak kecil pada saat kampanye. Bagi anak yang didapati menggunakan atribut kampanye agar segera dilepas.

Makin dekat dengan hari pemungutan suara, makin masif juga berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Kota Solo. Nyatanya sejauh ini kondisi Kota Solo tetap kondusif.

Terlepas siapa pun pemenangnya, Solo patut bangga bahwa salah satu putra daerahnya mampu memimpin Indonesia hampir 10 tahun terakhir ini.

Warga Solo kini kembali memiliki kesempatan untuk memilih capres/cawapres pada 14 Februari 2024. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kewajiban bagi setiap warga negara ikut menjaga negeri ini tetap aman dan damai dengan sikap legawa menerima pasangan yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta dari Universitas Indonesia menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam negara demokratis; kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

Baca juga: Gibran terima masukan akademisi beberapa universitas

"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih, lanjutnya, di tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," ujar Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara agar cicilan akulaku bisa 12 bulan、78 2d togel、buku mimpi 40

Terkait：petir388、situs maxwin terbaru、kredivo ke dana、slot gacor no rungkad、main cuan 88、winlive4d、situs maxwin terbaru、arenaslot88、agen89、totoslot88

---

---

bab terbaru：pola pola gacor slot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09