petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
pinjam 50 juta 290Jutaan kata 190007Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman online 3 juta tenor 12 bulan》
Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia******Arsip foto - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh usai menyampaikan hasil fatwa MUI, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso/am.
Hak suara telah kita tunaikan bersama. Saatnya kembali membangun kebersamaan untuk membangun Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk kembali merajut kebersamaan demi membangun Indonesia seusai pemilihan umum (pemilu) hari ini. "Hak suara telah kita tunaikan bersama. Saatnya kembali membangun kebersamaan untuk membangun Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Niam mengatakan proses pemilu merupakan karunia dan nikmat yang harus disyukuri, karena menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.
Selain itu, ia menyebutkan pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum.
"Ikhtiar telah dilakukan, selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bisa jadi, selama kontestasi ada debat, adu program, adu gagasan, yang berdampak pada ketegangan dan perselisihan," katanya.
"Puncaknya, kita telah menunaikan pemilihan. Hasilnya harus diterima dengan lapang dada untuk kemenangan Indonesia," tambahnya.
Niam mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerima dan legawa terhadap apa pun hasil dari pemilu.
Menurutnya, kemenangan atau kekalahan adalah realitas dalam kontestasi. Maka, perlu penyikapan yang positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
"Yang menang tidak jumawa dan menyikapinya dengan syukur serta bismillah untuk memulai khidmah. Yang kalah bisa menerima sebagai realitas tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum," katanya.
Jika terdapat proses lanjutan, katanya, maka harus diselesaikan dengan tetap melalui koridor hukum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. "Saatnya rekonsiliasi nasional dan mewujudkan harmoni, menguatkan ikatan persatuan nasional kita, membangun Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur, sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya," kata Asrorun Niam Sholeh.
Hasil hitung cepat KedaiKOPI tunjukkan Prabowo******Communication Specialist KedaiKOPI Rossi Rahardjo di Jakarta, Rabu. ANTARA/Tri Meilani AmeliyaCommunication Specialist KedaiKOPI Rossi Rahardjo di Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya/aa.
Ini data per pukul 15.03 WIB, data masuk 34,25 persen
Jakarta (ANTARA) - Hasil hitung cepat sementara lembaga survei KedaiKOPI menunjukkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul sementara dengan perolehan suara sebesar 59,25 persen dari data masuk 34,25 persen. "Ini data per pukul 15.03 WIB, data masuk 34,25 persen," kata Communication Specialist KedaiKOPI Rossi Rahardjo di Jakarta, Rabu. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara sebesar 20,60 persen. Yang ketiga, ada pasangan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebesar 20,16 persen. Hasil hitung cepat itu diperoleh berdasarkan informasi pada hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: KedaiKOPI: Hak suara yang tak dipakai akan berpotensi disalahgunakan Dalam hitung cepatnya, sampel yang digunakan KedaiKOPi adalah sebanyak 2.000 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia atau 38 provinsi. Proses samplingdilakukan secara acak melalui metode penarikan acak bertingkat (multistage random sampling) yang dilakukan dari tingkat daerah pemilihan (dapil) sampai tingkat kelurahan. Dengan penarikan acak bertingkat itu, hasil hitung cepat tersebut memiliki batas kesalahan (margin of error) kurang lebih 0,18 persen. Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Petugas seberangi sungai distribusikan logistik ke TPS terisolasi******Petugas menggunakan rakitan bambu menyeberangi sungai untuk membawa logistik Pemilu 2024 di sejumlah TPS yang terisolir di Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Selasa (13/2/2024). ANTARA/HO-Polsek Ambulu/am.
Dari kantor Kecamatan Ambulu, logistik dinaikkan kendaraan roda empat selanjutnya menggunakan perahu rakitan untuk menyeberangi sungai
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Petugas gabungan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama pengawas pemilu dan muspika dikawal aparat kepolisian terpaksa menyeberangi sungai untuk mendistribusikan logistik ke ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) terisolasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
"Ada lima TPS yakni TPS 40, 41,42, 43, dan 44 di Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu yang harus menyeberangi sungai untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024," kata Kapolsek Ambulu AKP Suhartanto saat dihubungi per telepon di Jember.
Menurutnya Dusun Ungkalan merupakan dusun terisolasi yang diapit kawasan hutan jati yang dikelola Perhutani dan hutan alam yang dikelola Balai Taman Nasional Meru Betiri.
"Dari kantor Kecamatan Ambulu, logistik dinaikkan kendaraan roda empat selanjutnya menggunakan perahu rakitan untuk menyeberangi sungai," tuturnya.
Setelah menyeberangi sungai, logistik Pemilu 2024 untuk empat TPS di dusun terisolasi itu langsung diangkut menggunakan pegonyakni moda angkutan tradisional yang ditarik oleh sepasang sapi.
"Pegon atau cikar itu milik warga Dusun Ungkalan yang digunakan secara sukarela untuk mengantar logistik ke empat TPS di Dusun Ungkalan," ucapnya.
Baca juga: Kapolres Jember cek sejumlah TPS terpencil di tiga kecamatan
Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit
Baca juga: KPU Sulut: dukungan TNI-AL jangkau TPS pulau terpencil
Ia berharap partisipasi pemilih warga di Dusun Ungkalan cukup tinggi karena semua pihak yakni Muspika Ambulu, Babinkamtibmas, Babinsa, Sapol PP Kecamatan, Linmas, serta PPS berusaha maksimal untuk mengantarkan logistik demi terselenggara-nya pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Sementar Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.
Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pelatih Sheffield disanksi gara******Pelatih Sheffield United Chris Wilder. ANTARA/AFP/Darren Staples/am.Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) menjatuhkan sanksi kepada pelatih Sheffield United, Chris Wilder karena melakukan tindakan "tak pantas" saat memprotes wasit yang makan sandwich dalam laga melawan Crystal Palace.
Pada 30 Januari 2024, Wilder menegur wasit Tony Harrington dengan sebutan "konyol" saat Sheffield United kalah 2-3 atas Crystal Palace. Pelatih berusia 56 tahun itu juga memprotes asisten wasit yang kedapatan makan sandwich saat Wilder mengajukan protes seusai pertandingan.
"Chris Wilder didakwa melanggar Peraturan FA E3.1 sehubungan dengan komentarnya setelah pertandingan Liga Inggris antara Sheffield United melawan Crystal Palace pada Selasa 30 Januari," demikian tulis FA dalam pernyataannya dilansir AFP, Rabu (14/2) waktu setempat.
"Komentar tersebut diduga merupakan tindakan yang tidak pantas karena menyiratkan bias dan atau menyerang integritas wasit, atau wasit secara umum, dan atau membawa reputasi buruk pada pertandingan," kata FA.
Baca juga: Brentford rekrut Thiago dari Brugge, antisipasi jika Toney hengkang
Saat itu Wilder mengejar wasit untuk menyampaikan protes atas keputusan yang diduga telah merugikan timnya. Namun ia marah karena mendapati seorang asisten wasit sedang memakan sandwich saat ia sedang menyampaikan protes tersebut.
"Salah satu asistennya sedang makan sandwich pada saat itu, yang menurut saya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat," kata Wilder.
"Mudah-mudahan dia menikmati sandwichnya saat dia sedang berbicara dengan pelatih Liga Inggris," kata dia.
Sheffield United saat ini berada di posisi juru kunci dengan mengumpulkan 13 poin, terpaut tujuh angka dari Luton yang berada di zona aman peringkat 17
Baca juga: KFA sebut cedera jari Son akibat perkelahian sesama pemain Korsel Baca juga: Guardiola masih cemaskan kondisi Grealish
Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun******Arsip Foto - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memberikan keterangan di ASEEC Unair, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.
"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.
"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya.
Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara
Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.
Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.
"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia.
Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.
Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit
Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.
Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.
PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.
"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi.
Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan
Ketum Muhammadiyah ajak semua pihak jadikan pemilu lebih bermakna******Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 sebagai suatu proses demokrasi yang lebih bermakna.
Pada masa tenang setelah hiruk-pikuk kampanye, Haedar juga mengajak seluruh pihak perlu berefleksi atau merenungkan kembali guna menjadikan pemilu tidak sekadar proses politik untuk memenangkan kontestasi.
"Semoga pelaksanaan pemilu berjalan baik, aman, damai, bersih, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku," kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Tokoh yang akrab disapa Buya Haedar itu mengatakan para calon presiden, calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif harus menghayati diktum-diktum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah
Haedar menambahkan bahwa pemilu bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Apalagi, jangan sampai kontestan pemilu menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga bertentangan dengan agama.
Selain itu, pemilu tidak dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis.
"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah doakan Pemilu 2024 berlangsung damai dan bermartabat
Haedar mengatakan rakyat berhak menjalani pemilu dengan gembira, merdeka, dan lapang dada. Proses dan hasilnya harus benar-benar membawa kemaslahatan terbesar bagi hajat hidup rakyat dan masa depan Indonesia.
"Sebagaimana cita-cita para para pendiri bangsa," tambahnya.
Secara konstitusional, menurut Haedar, pemilu merupakan proses demokrasi yang penting dan strategis untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkewajiban, berkemampuan, dan berkomitmen penuh untuk melindungi bangsa.
Selain itu, pemilu juga berperan membentuk pemerintahan yang bisa memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Pemilu 2024 harus diproyeksikan sebagai visi kebangsaan untuk terwujudnya tujuan nasional, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat berpartisipasi aktif di pemilu Baca juga: PP Muhammadiyah: Seruan moral para akademisi harus direspons positif
Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN******Suasana menonton bersama hasil hitung cepat di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024) sore. ANTARA/Donny AditraJakarta (ANTARA) - Ratusan relawan menonton hitung cepat atau quick countdi Markas Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) yang berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu sore. Para relawan sudah mulai berdatangan ke lokasi markas sejak pukul 13.00 WIB dengan menggunakan berbagai atribut yang melekat di badan, seperti baju kaos, pin, dan jaket berdesain pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 itu. Timnas AMIN yang memfasilitasi menonton bersama itu, menyediakan satu layar televisi berukuran panjang sekitar 3 meter dan lebar 4 meter di halaman belakang markas tersebut. Relawan yang hadir, tampak antusias dan serius mengikuti pergerakan perolehan suara hasil hitung cepat secara nasional yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei di salah satu televisi swasta. Sesekali para relawan meneriakkan dukungan untuk menang satu putaran bagi pasangan calon AMIN dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin “quick count” sementara Indikator Politik Seluruh orang yang hadir di lokasi menonton bersama, tampak berdiri dan berdesakan untuk melihat proses tersebut. Seorang relawan AMIN dari Kota Bekasi, Sumitro, mengatakan bahwa dirinya sengaja datang ke markas itu untuk bersama-sama menyaksikan proses penghitungan suara dan hitung cepat. "Saya sengaja datang, karena mau melihat dan merasakan langsung sensasi mendukung paslon AMIN pada hari pencoblosan," kata dia dengan penuh semangat. Sementara, relawan lain, Rojali yang berasal dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengaku antusias untuk menyampaikan dukungan langsung kepada AMIN. "Saya mau ketemu pak Anies dan Muhaimin, serta ketemu langsung," ujar dia penuh harap. Di lokasi menonton bersama, belum terlihat sosok Calon Presiden Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar, meskipun keduanya sudah datang ke lokasi markas sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu******Arsip Foto - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh usai menyampaikan hasil fatwa MUI, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso/am.Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).
"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.
"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.
Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu
Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu
Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.
"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.
"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.
Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.
"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.
Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk
Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/Laily Rahmawaty)Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.
Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.
"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.
Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri
Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.
Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.
"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.
Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.
Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri
Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.
Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.
"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.
Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.
Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.
Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat
《pinjaman online 3 juta tenor 12 bulan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs judi slot resmi terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online 3 juta tenor 12 bulan》bab terbaru。