rupiah kilat ojk atau tidak

semargrup 880Jutaan kata 675573Orang-orang telah membaca serialisasi

《rupiah kilat ojk atau tidak》

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Rapim TNI AL 2024 bahas pembangunan lantamal dan markas di IKN

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Baca juga: Prabowo bertekad perkuat TNI AL untuk jaga kekayaan bahari RI

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Menhan harap industri pertahanan RI mampu buat kapal perang destroyer

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pemetaan potensi ancaman di perairan dan peningkatan kekuatan pertahanan laut di IKN merupakan isu-isu yang dibahas dalam Rapim TNI AL Tahun 2024. Di luar isu itu, Ali bersama jajaran pimpinan TNI AL juga membahas rencana kerja TNI AL sepanjang 2024, prioritas gelar operasi dan latihan tahun ini, rencana pengamanan selepas pemilihan umum, rencana pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI AL, target pengembangan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kampung Bahari Nusantara, serta rencana penerapan keamanan siber di lingkungan TNI AL.

Rapat itu diikuti oleh 138 perwira menengah dan perwira tinggi TNI AL, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah.

Baca juga: Dua unit KAL produk dalam negeri siap amankan laut RI

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo ajak diaspora jadi bagian transformasi digital nasional******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional.

“Saya mengajak teman-teman diaspora yang memiliki wawasan dalam lingkup transformasi digital untuk memberi masukan mengenai arah pengembangan dan pembangunan transformasi digital di Indonesia," ujarnya dalam rilis pers yang diterima, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan diaspora Indonesia di Hotel Sofia Barcelona, Spanyol, Selasa (27/2) malam waktu setempat.

Baca juga: Menkominfo Budi Arie memulai lawatan ke Spanyol

Baca juga: Pemerintah segera tuntaskan aturan turunan Perpres Publisher Rights

Budi mengatakan pihaknya selalu konsisten bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia, dan penggerak ekonomi sosial di masyarakat.

Dia mendorong diaspora Indonesia di Spanyol memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Menurutnya, pemikiran dan masukan diaspora memiliki arti penting agar Indonesia bisa terus bergerak maju dan memberi warna bagi kemajuan dunia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Sumbangsih para diaspora sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk makin maju,” kata dia.

Menkominfo juga berharap agar Diaspora Indonesia dapat berkontribusi dalam kepentingan nasional secara aktif. Bahkan, Budi Arie mengusulkan aksi Nation Call untuk mengoordinasikan seluruh diaspora demi kepentingan nasional.

Dia menilai banyak negara memperebutkan sumber daya manusia Indonesia yang berprestasi.

“Tinggal kepentingan nasional kita yang perlu dirumuskan, supaya kita jangan terlalu tertinggal dari banyak negara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie turut menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengikis kesenjangan antar wilayah, bahkan menargetkan penurunan jumlah wilayah tertinggal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan menyediakan akses internet di wilayah tertinggal.

“Tahun lalu kita meresmikan di Talaud sama Bapak Presiden Joko Widodo. Jaringan BTS di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah kita punya istilah terluar, terdepan, tertinggal,” tuturnya.

Menurut Menteri Budi Arie dari total 74 ribu desa di Indonesia, saat ini jumlah desa yang tertinggal sebanyak sembilan ribu desa.

“Saya tiga tahun lebih jadi Wakil Menteri Desa PDTT jadi saya agak paham tentang desa ini. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa, dan saat ini jumlah desa yang tertinggal mencapai 9 ribu desa. Saya yakin dengan kemauan. Desa Tertinggal, mudah-mudahan bisa kita hilangkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, setiap Diaspora Indonesia yang hadir menerima Buku Biografi “Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul “Jokowi Hace Realidad El Sueno de Indonesia: Comprender el desarrollo basado en el carácter y los valores humanos.”

Buku besutan Darmawan Prasodjo itu mengisahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia serta capaian dalam membangun Indonesia di berbagai sektor.

Selain diterjemahkan dalam Bahasa Spanyol, buku itu juga sudah ada dalam Bahasa Korea dan Arab. Saat ini tengah dalam proses terjemahan dalam Bahasa Jepang, China, dan Swahili.

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot gacor subuh hari ini、web slot resmi、gacorwin situs slot

Terkait：maxwin 500x slot login、game online gacor、togel 25、fosil777、luxury12、daftar slot gacor 2023、pola maxwin mahjong ways 2、pinjaman online tanpa npwp、slot gacor deposit 5000、pragmatic zhongwen

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gacor gampang maxwin（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

pinjol yang tidak ribet

pinjaman 15 juta langsung cair

money go ilegal atau legal

voucher diskon grabfood

playking88 demo

info pola gacor hari ini

link slot online terbaik

slot bidadari 88

uwin slot

gadisBacaan TerkaitMore+

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

erek erek 69 2d

BAZNAS DKI adakan Program Duta Imam Tarawih selama Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)-BAZIS DKI Jakarta mengadakan Program Duta Imam Tarawih selama bulan Ramadhan 1445 Hijrah dengan 20 persennya merupakan imam penyandang disabilitas.

"Kami pada bulan Ramadhan ini merekrut kurang lebih 100 imam dengan bacaan yang tartil, untuk disebar ke masjid-masjid," kata Pengarah Panitia Ramadhan BAZNAS-BAZIS DKI Jakarta Muhamad Nurminto di Jakarta, Senin.

Nurminto mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya BAZNAS-BAZIS DKI Jakarta untuk memberdayakan para imam yang ada dan menyediakan kebutuhan masjid atau mushala pada saat bulan Ramadhan.

Selain imam tarawih, kata Nurminto, pihaknya juga menyediakan 100 penceramah untuk mengisi kajian pada bulan Ramadhan, 20 persennya juga melibatkan penyandang disabilitas.

Baca juga: PAM Jaya dan Baznas DKI berdayakan disabilitas
Baca juga: Baznas-Bazis DKI bantu rumah ikan untuk nelayan Kepulauan Seribu

Ia menjelaskan bahwa Program Duta Imam Tarawih merupakan bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan tujuan utamanya, yaitu memberdayakan generasi penghafal Quran.

"Kami pastikan baik imam maupun penceramah akan kami libatkan penyandang disabilitas sebanyak 20 persen," tuturnya.

Selain itu, pada bulan Ramadhan 1445 Hijrah BAZNAS-BAZIS DKI juga memiliki Program Bedah Rumah bagi keluarga penghafal Al Quran, yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp55 juta per rumah.

"Kalau keluarganya ada yang hafal 10 juz atau 30 juz bisa mengajukan Program Bedah Rumah bagi tahfidz dan tentunya harus berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta kecamatan agar tidak ada masalah terutama tanahnya," tuturnya.

Nurminto yang juga Kepala Bidang III Keuangan BAZNAS-BAZIS Provinsi DKI Jakarta menambahkan bahwa pihaknya masih memiliki beberapa program unggulan lainnya selama bulan Ramadhan ini seperti hapus tato, mudik gratis bagi difabel dan lain sebagainya.
Baca juga: BAZNAS DKI targetkan himpun ZIS Rp112,5 miliar pada Ramadhan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Permainan kiamat akan datang

erek 04

Polisi ungkap laman dan sertifikat palsu keturunan nabi******

blogspot tersebut berisi tentang nasab semua habib yang sudah terdata di Rabithah Alawiyah

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembuatan laman atau websitedan sertifikat palsu dari Rabithah Alawiyah, lembaga otoritatif yang memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad SAW. "Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yakni, JMW (24), pria asal Bulak Simpul, Kalideres, Jakarta Barat, " kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin. Ade Safri menjelaskan kasus ini bermula saat korban bernama Ahmad Ramzy Ba'abud melaporkan sebuah websiteyang mengatasnamakan Rabithah Alawiyah, yaitu https://maktabdaimi.blogspot.com/?m=1. Korban juga telah membuat laporan polisi dengan Nomor : LP/B/7725/XII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Desember 2023.
"Yang mana di dalam blogspot tersebut berisi tentang nasab semua habib yang sudah terdata di Rabithah Alawiyah, selain itu pemilik blogspot tersebut menduplikasi logo milik Rabithah Alawiyah sehingga seolah-olah adalah blogspot resmi dari Rabithah Alawiyah," katanya. Ade menambahkan selain membuat websitepalsu, JMW juga memalsukan sertifikat Rabithah Alawiyah dengan biaya Rp4 juta per nama. "Nantinya, nama-nama orang yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke website tersebut, sehingga nama tersebut bisa tercatat di organisasi Rabithah Alawiyah, sedangkan klarifikasi dari pihak Rabithah Alawiyah sendiri tidak pernah memiliki blogspot," ucapnya. Ade menyebut tersangka JMW berhasil meraup keuntungan hingga Rp18,5 juta dengan jumlah korban enam orang. Atas perbuatannya, JMW kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal 35 Jo 51 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. "Rencana tindak lanjut, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap ahli pidana dan ITE. (Lalu) melengkapi berkas perkara dan kirimkan tahap I berkas perkara," ucap Ade Safri.
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama
Baca juga: Tokoh agama di Jakbar minta warga jaga perdamaian sikapi hasil pemilu
Baca juga: Legislator desak DKI beri upah layak bagi 40 guru honorer bidang agama

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Guang Nao Wu Zun

halo303

Polisi ungkap laman dan sertifikat palsu keturunan nabi******

blogspot tersebut berisi tentang nasab semua habib yang sudah terdata di Rabithah Alawiyah

Pendekar Binatang

sistem kredit di kredivo

Hujan deras sejak dini hari, tiga kecamatan di Lampung Selatan banjir******

Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga

Lampung Selatan (ANTARA) - Akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu, 28 Februari 2024, menyebabkan tiga kecamatan terendam banjir di Lampung Selatan.

"Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga," kata Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi, di Kalianda, Rabu.

Akibatnya 177 rumah warga di Kecamatan Sragi, Ketapang, dan Penengahan, terdampak banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Akses jalan pun terputus.

"Pagi tadi air sempat menutup jalan, namun pada pukul 13.00 WIB jalan yang tertutup air sudah bisa dilalui, namun untuk pemukiman masih tergenang air," katanya.

Baca juga: BPBD sebut 600 keluarga di Lampung Selatan masih terjebak banjir

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Lampung Selatan dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI, dan sukarelawan.

Ariswandi mengatakan bencana banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya lingkungan dan jalanan banyak material lumpur.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengingat curah hujan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Pihaknya berharap masyarakat memiliki pemahaman menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan

"Tidak hanya melakukan pembersihan dan evakuasi saja, tim BPBD juga melakukan sosialisasi penanganan bencana dan mengimbau warga agar tetap waspada terhadap ancaman bencana alam," ujarnya

Untuk diketahui, peristiwa banjir tersebut terjadi pada Rabu karena hujan yang cukup lebat di wilayah Kecamatan Sragi, sehingga air sungai meluap dan merendam rumah dan sawah warga.

Kecamatan tersebut merupakan dataran rendah dan muara sungai, tempat berkumpulnya air saat hujan dan laut pasang, sehingga air meluap dan menyebar ke area persawahan dan pemukiman. Akibat debit air yang tinggi, luapannya menyebar ke kecamatan Ketapang dan Penengahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sragi.

Baca juga: Damkarmat salurkan air bersih ke korban banjir di Lampung Selatan

Xiao Yun Xi Chunyu

erek layangan

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila

Kaisar Dewa Mekanik

islot99

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

《rupiah kilat ojk atau tidak》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，winjosHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rupiah kilat ojk atau tidak》bab terbaru。