petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bet slot88

slot terpercaya 2022 611Jutaan kata 847804Orang-orang telah membaca serialisasi

《bet slot88》

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa******

Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengikuti pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Muhammadiyah/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.

"Bilamana ada persengketaan pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," ujar Haedar Nasir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia bersama keluarga menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Kampung Rukeman, Peleman, Kelurahan Tamantirto, Kepenewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Ia berharap, pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi hingga proses penghitungan tuntas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan serta bisa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan beretika.

Apabila terjadi sengketa pemilu, katanya, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penyelesaian pun harus akuntabel dan terbuka sehingga nanti memuaskan semua pihak.

"Karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," kata dia.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Haedar juga berpesan kepada pemenang pemilu nantinya tetap legawa dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jemawa dan tetap rendah hati.

Oleh karena, menurut dia, di balik kemenangan itu ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.

"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," katanya.

Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi khidmat dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Ia juga mengajak semua kalangan untuk menjaga persatuan.

Jika ada retak di tubuh bangsa ini karena pemilu, katanya, ada rekonsiliasi dengan kuncinya di para tokoh dan elit yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.

"Masyarakat dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pascapemilu karena terlalu mahal harganya karena pemilu menjadi retak antaranak bangsa," kata dia.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024
Baca juga: Pasien RS Jiwa di Padang gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pj. Gubernur Jateng: Pemilu 10 desa di Demak ditunda karena banjir******

Pj. Gubernur Jateng: Pemilu 10 desa di Demak ditunda karena banjir
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana bersama istri menunjukkan jari yang terdapat bekas tinta usai mencoblos di TPS 02, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis/aa.
Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kabupaten Demak terpaksa ditunda karena terdampak banjir.

"Jadi, untuk di Demak ada satu kecamatan yang terdampak banjir," kata Nana usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jateng sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak maupun KPU Jateng dan KPU RI mengenai bencana banjir itu.

"Untuk pemungutan suara, hasil koordinasi KPU kabupaten dan KPU provinsi sudah dilaporkan ke KPU pusat, dan diputuskan bahwa untuk di 10 desa dan ada sekitar 114 TPS dengan jumlah pemilih 27.669 orang, mereka akan melakukan pemungutan suara susulan," katanya.

Baca juga: KPU sebut dua daerah berpotensi gelar pemilu susulan
Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Menurut Nana, pelaksanaan pemilu susulan diberikan waktu H+10 atau sepuluh hari sejak 14 Februari 2024, tetapi untuk lokasinya belum diputuskan.

"Memang waktu yang diberikan H+10. Untuk lokasinya, tempatnya, masih kami bicarakan dengan KPU, kira-kira di mana," kata mantan Kepala Polda Metro Jaya itu.

Penetapan pemilu susulan juga bergantung dengan langkah penanganan bencana di lokasi sebab yang terpenting bagaimana masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Kami lihat juga upaya untuk membendung tanggul yang jebol sehingga masyarakat bisa kembali ke kampungnya. Baru kami akan bicarakan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: KPU: TPS Kebanjiran hingga pukul 1 siang bisa ajukan pemilu susulan

KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Pengungsi banjir Demak berharap bisa mencoblos di pengungsian
Baca juga: KPU Jateng usul penundaan pemungutan suara di Demak karena banjir

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot rajawali

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
moon33
pinjam di bank mandiri
situs slot xyz
cara dapat uang dari shopee tanpa jualan
slot gacor malam ini terbaru
pinjol dana rakyat
server terbaik slot
situs slot semua bank
gampang menang
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot4d2
Bab 2 kitab4d
Bab 3 website slot paling gacor
Bab 4 jeus138
Bab 5 vita4d
Bab 6 vbola76
Bab 7 link terbaru bola88
Bab 8 bibit4d
Bab 9 japan 4d slot
Bab 10 voucher
Bab 11 link slot gacor siang ini
Bab 12 slot bo gacor
Bab 13 kta kilat
Bab 14 ratu188
Bab 15 cicilan hp bunga 0 persen
Bab 16 erek erek 2 angka
Bab 17 pola mahjong 1
Bab 18 kredit uang online
Bab 19 bonus new member bebas buy spin
Bab 20 pola slot gacor mahjong ways
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3057bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

otoritas maksimal

situs 2022 slot
Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK
Tahanan KPK menggunakan hak pilihnya di TPS Lokasi Khusus 901 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) 901 Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ali menerangkan TPS Lokasi Khusus itu akan memfasilitasi pemungutan suara untuk 67 tahanan KPK yang ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Rutan C1 KPK dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Pencoblosan di TPS Loksus 901 itu berlangsung pada pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 09.00 WIB.

Sedangkan 8 tahanan KPK lainnya yang ditahan di Rutan KPK Puspom AL Jakarta Utara akan menggunakan hak pilihnya di tps terdekat.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: KPK fasilitasi tahanan coblos surat suara di rutan

Baca juga: Tiga capres-cawapres akan sampaikan gagasan antikorupsi di hadapan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dongeng dunia yang berbeda

slot halilintar
Ratusan napi koruptor salurkan hak pilih di TPS Lapas Sukamiskin
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat menggunakan hak pilihnya di TPS khusus, Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan/aa.
“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,”
Kota Bandung (ANTARA) - Sebanyak 287 orang narapidana korupsi antusias menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat,

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo mengatakan pata warga binaan mulai mengantre di TPS sejak pukul 08.00 WIB dan mereka terlihat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini.

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,” kata Wachid saat ditemui di Bandung, Rabu.

Wachid menjelaskan bahwa selain narapidana tindak pidana korupsi, TPS khusus Lapas Sukamiskin juga menjadi tempat pemilihan bagi narapidana umum.

“Warga binaan kami berjumlah 326 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa yang masuk DPT di lapas tersebut tidak semua warga binaan yang masih mendekam, melainkan ada juga beberapa yang telah bebas dan masih terdaftar sebagai pemilih di Lapas Sukamiskin.

“Kalau di kami hunian itu variatif ada yang sudah bebas ada juga yang masuk, jadi sejauh ini kordinasi dengan KPU Kota Bandung dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Wachid menjamin semua tahanan bebas memilih calon tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Semua warga binaan diperkenankan memilih figur yang memang sesuai hati nurani.

“Kami disini seluruh pegawai di Lapas Sukamiskin dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah abdi negara yang memang wajib untuk netral dalam pemilihan ini,” kata Wachid.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terlihat beberapa narapidana kasus korupsi yang telah menggunakan hak pilihnya, antara lain mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar hingga mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal pribadi dari dunia lain

sugarwin slot
Presiden yakini rakyat Indonesia gunakan hak pilih dengan sebaiknya
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana (kanan) menunjukkan jari yang sudah dicelup tinta usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir, kompleks Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (14/2/2024). Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Saya yakini, rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita bersama-sama menantikan pengumuman hasil resminya
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meyakini rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.

"Saya yakini, rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita bersama-sama menantikan pengumuman hasil resminya," tulis Presiden Jokowi melalui akun instagram miliknya @jokowi yang diunggah pada Rabu.

Presiden menekankan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi yang harus berlangsung dengan Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), juga diikuti seluruh rakyat Indonesia dengan kedamaian serta kegembiraan.

Kepala Negara pun menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme Pemilu 2024, termasuk jika ada kecurangan dalam proses pelaksanaan.

"Jika ada kecurangan dapat dilaporkan ke Bawaslu RI, kemudian masih ada mekanisme gugatan lanjutan di MK RI," tulis Presiden.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana tiba di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi, sekitar pukul 08.48 untuk mencoblos.

Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sedangkan Iriana memakai tunik brokat berwarna hijau sage dengan bawahan senada.

Di tps tersebut, Jokowi terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt) dengan nomor 50, sedangkan Iriana terdaftar dengan nomor 47.

Setelah melakukan pencoblosan, Presiden Jokowi dan Iriana memperlihatkan jari kelingking mereka kepada wartawan di tps yang berada di pelataran lapangan Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran 10, Jakarta Pusat.

Jokowi dan Iriana juga sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan yang hadir meliput kegiatannya, sebelum meninggalkan tps itu pukul 09.02 WIB.

Baca juga: Prabowo-Gibran unggul di TPS Presiden Jokowi

Baca juga: Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

bibit jahat

slot jiwa
KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan
Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso (kiri) saat sesi jumpa media KPI Awards 2023 di Jakarta, Minggu (26/11/2023). ANTARA/Ahmad Faishal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Ling Tian

luxorplay
Bulog: Kenaikan harga gabah picu kelangkaan dan mahalnya beras
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat menjelaskan terkait Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini kepada sejumlah awak media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan salah satu penyebab adanya kelangkaan di sejumlah ritel modern dan mahalnya harga beras yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dipicu akibat naiknya harga gabah di semua sentra produksi.

“Di tingkat produsen gabahnya sudah Rp8.000–an di daerah produksi harga berasnya sudah Rp15 ribu-an. Ini terjadi di seluruh Indonesia, praktis di seluruh sentra produksi,” kata Bayu saat diskusi bersama sejumlah awak media terkait Data dan Fakta Kondisi Perberasan Indonesia Terkini di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Penjualan berasa saat ini di sebagian wilayah Indonesia mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram (kg).

Pemerintah telah menetapkan HET sebesar Rp13.900 per kilogram, sedangkan untuk harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.000.

Baca juga: Bulog Bali datangkan 8.200 ton beras untuk stabilisasi harga 

Bayu menyampaikan beberapa data harga gabah petani dan harga beras di sentra produksi di sebagian wilayah Indonesia yang diambil berdasarkan data per 12 Februari 2024, di antaranya Indramayu harga gabah dijual Rp7.350. Kemudian harga beras premium itu Rp15.400

Kemudian di Karawang harga gabah Rp7.150, sedangkan harga beras premiumnya Rp14.333; di Banyumas harga gabah Rp8.500, harga beras premium Rp15.000.

Lalu, di Sragen harga gabah Rp8.100 harga beras premium nya Rp14.200; di Ngawi harga gabah Rp8.200 harga beras Rp15.700; di Sidrap Sulawesi Selatan harga gabah Rp7.900 harga beras premium Rp14.050

“Jadi kondisi harga gabah yang sudah mencapai di atas Rp7.500 itu terjadi di hampir semua sentra produksi. Tentu kami tidak pake sensus hanya ambil casesaja, tapi harganya biasanya tidak jauh beda dengan yang lain,” ucap Bayu.

Baca juga: Bulog pastikan stok beras di Jabar aman hingga Idul Fitri 2024

Sementara itu, terkait kelangkaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah ritel modern enggan menjual beras yang melanggar HET.

“Ritel modern kira-kira berani enggak melanggar HET, kenapa nggak berani? Karena mengenai reputasinya, jadi kalau sampai ketahuan dan ada yang foto maka itu akan menimbulkan masalah bagi si ritel modern itu,” jelas Bayu,

Dia mencontohkan misalnya jika ada Alfamart yang melanggar ketentuan HET, maka yang kena seluruh Alfamart karena yang bertanggungjawab adalah manajemen dari Alfamart tersebut.

“Si pengusaha pasti berpikir sampai kapan ruginya maka mereka kemudian mulai mengurangi pasokan ke ritel modern,” ujar Bayu.

Ia mengaku bahwa untuk pasar tradisional memang memiliki stok beras namun harga berasnya mahal di atas HET.

“Inilah gambaran situasi perberasan kita sekarang. Di tengah kondisi seperti ini bagaimana peran Bulog. Peran Bulog sebagaimana diketahui ada tiga, tugas kita harus stabilisasi dan menyediakan alternatif bagi mereka yang paling membutuhkan,” kata Bayu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

maxwin bet 5000 berapa rupiah
Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan kepada wartawan usai mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024