jp slot 1

biarkan penyihir itu pergi

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Buruh Jabar Minta RK Tak Sunat UMK 2023 yang Direkomendasikan Bupati******

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menetapkan upah minimumkota/kabupaten (UMK) 2023 sesuai rekomendasi bupati/wali kota yang sudah diplenokan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jabar.

Rapat pleno Depeprov Jabar dilakukan pada 1-2 Desember 2022 lalu. Dari pleno tersebut, rata-rata kenaikan UMK 2023 mencapai 10 persen. Satu daerah yang menghasilkan keputusan di atas 10 persen hanya Kabupaten Bandung Barat.

Pasalnya, bupati Bandung Barat merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sampai  27 persen.

"Dua tahun upah minimum tidak naik, di sisi lain BBM naik yang mengakibatkan kenaikan terhadap kebutuhan pokok dan biaya transportasi, dan penyesuaian kenaikan UMK Tahun 2023 minimal 10 persen merupakan hal yang wajar," kata Roy, Selasa (6/12).

Roy menambahkan kenaikan upah dilakukan untuk penyesuaian terhadap dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar data beli buruh tidak merosot tajam.

KSPSI melakukan pengawalan penetapan UMK 2023 dengan melakukan aksi sejak 5 Desember-7 Desember 2023 di Gedung Sate. Adapun berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022, UMK ditetapkan paling lambat pada 7 Desember 2023.

"Aksi puncak akan dilakukan di 7 Desember 2022. KSPSI meminta gubernur tidak mengurangi nilai UMK Tahun 2023 yang telah direkomendasikan bupati/wali kota," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

2.500 Ha Lahan untuk Food Estate Disiapkan Dukung IKN******

Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare (Ha) untuk pengembangan kawasan food estate guna mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Lokasinya tersebar di empat kecamatan yakni Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Long Kali dan Long Ikis," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Paser Erwan Wahyudi seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Ia menyebutkan data tersebut merupakan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan sejak Mei hingga Oktober 2022, yang diekspose di Samarinda pada akhir November lalu. Pada kegiatan itu juga tim teknis dari Kabupaten Paser memaparkan perihal kondisi lahan pertanian yang ada.

Dari hasil kajian itu, ia mengatakan diperoleh data bahwa pada 2022 luas lahan eksisting di Kabupaten Paser seluas 8.722,92 hektar tersebar di enam kecamatan yaitu Batu Engau, Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, dan Kuaro.

"Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan lahan eksisting pada tahun 2020 seluas 6.756,93 hektare," ucap Erwan.

Sementara total luas lahan potensial (potensi sawah) yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Paser yakni sebanyak 69.306,45 hektar.

Erwan menjelaskan setelah keluar hasil kajian tersebut, diperlukan kegiatan analisis kelayakan pada kawasan pertanian padi sawah yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan lumbung padi (rice estate) atau lumbung pangan nasional (food estate).

"Analisis kelayakan dimaksud minimal mampu memenuhi empat kriteria yaitu kelayakan agroklimat dan tanah, kelayakan infrastruktur teknologi, aspek sosial budaya dan kelembagaan serta pemasaran," katanya.

Pemerintah daerah, kata Erwan, ke depan akan membentuk lembaga teknis yang khusus menangani lumbung padi atau lumbung pangan nasional yang ditopang oleh litbang dan perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Keberadaan lembaga teknis tersebut ia harapkan bisa mempertegas komitmen politik pangan nasional, mengurangi gejolak dan imbas dinamika politik lokal, serta mewadahi masyarakat tani.

"Pemerintah Daerah juga diharap bisa mengkaji model lokal partnershipdengan investor dalam mengelola lahan tanpa mengalihkan kepemilikan, model tersebut sejalan dengan program reformasi agraria untuk dapat menepis isu land grabingyang dapat menimbulkan disharmonisasi," ujar Erwan.

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,15 persen hingga maksimal 5,56 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku optimistis dengan target tersebut, tetapi tetap mewaspadai situasi global.

"Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi," kata Hariyadi dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia, dikutip Antara, Senin (5/12).

Di sisi lain, ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan turun cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Per Oktober 2022, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki bahkan tercatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 79 ribu pekerja di Jawa Barat.

Melihat kondisi itu, Hariyadi menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel, termasuk dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan," tuturnya.

Selain itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat. Indonesia dinilai bisa mengambil peluang di tengah ancaman resesi Eropa.

"Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik," ujar Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Luhut Pede Kalimantan Utara Bisa Sumbang Ekspor Rp3.122 T di 2030******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmemproyeksi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menyumbang US0 miliar atau Rp3.122 triliun (Kurs Rp15.613 per dolar AS) dari eksporIndonesia pada 2030. Pasalnya, kawasan industri terpadu baterai listrik akan dibangun di provinsi tersebut.

"Kami percaya di 2030, Kaltara bisa berkontribusi US0 miliar dari ekspor. Ini akan membuat Indonesia menjadi berbeda," ujarnya dalam acara acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Tak hanya itu, Luhut juga yakin ekspor Indonesia akan mencapai US0 miliar pada 2030. Sementara pendapatan per kapita Indonesia bisa tembus US ribu pada tahun tersebut.

Sebelumnnya, Luhut mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita rata-rata US ribu per tahun pada 2030. Sebab itu, pertumbuhan ekonomi per tahun harus berada pada kisaran 5,5 sampai 6,5 persen.

"Hari ini pendapatan per kapita kami mencapai US.000 per tahun, dan kami berharap nilai tersebut bisa meningkat menjadi sekitar US ribu per tahun pada 2030 mendatang," katanya dalam Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan di Nusa Dua, Bali, dikutip pada Rabu (9/11).

Luhut mengatakan untuk bisa meraih target tersebut, Indonesia akan melanjutkan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan secara global.

Indonesia juga tengah mendorong transformasi ekonomi agar tidak hanya berdasar pada komoditas dengan melakukan hilirisasi sehingga tercipta nilai tambah.

"Kita juga terus meningkatkan efisiensi perekonomian melalui digitalisasi. Indonesia memiliki katalog elektronik berisi produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk pengadaan barang pemerintah," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]