pinjol tanpa slik ojk 2022

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Nama saya Ryan

Arsjad Rasjid Kembali Pimpin Kadin Lepas Jadi Ketua TPN Ganjar******

Arsjad Rasjid memutuskan kembali bertugas di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia setelah sempat cuti lantaran menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan keterangan resmi Kadin, jabatan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum periode 2021-2026 kembali aktif mulai 21 Maret 2024.

Selepas kandas membawa calon pasangan urut 3 Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024, Arsjad bertekad fokus terhadap pengukuhan dan capaian program kerja Kadin sesuai dengan undang-undang berlaku.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2023, Kadin Indonesia telah menyusun 147 program kerja 2024.

Nantinya, program kerja Arsjad akan bertumpu pada Tulang Punggung Kesehatan Nasional, Penguatan Ekonomi Nasional dan Daerah, Kewirausahaan dan Kompetensi, serta Penguatan Organisasi dan Regulasi Internal.

Keempat fondasi tersebut dibuat untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

"Sesuai amanat UU No. 1 tahun 1987 dan Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin berfokus untuk memberikan manfaat bagi para anggotanya. Saya juga mengapresiasi para Pengurus Harian, Ketua Umum Kadin Daerah se-Indonesia, serta anggota perusahaan dan asosiasi dunia usaha yang terus memberikan kepercayaan bagi saya untuk memimpin Kadin. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai landasan masa depan Indonesia, menjadikan Indonesia yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan," kata Arsjad dalam pernyataan tertulisnya.

Pulangnya Arsjad ke Kadin menjadi kabar bahagia bagi Sang Pelaksana Tugas Harian Ketum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki secara resmi kembali menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia.

"Saya secara resmi mengembalikan tongkat kepemimpinan kepada bapak Arsjad Rasjid. Dengan dedikasi dan visi yang telah terbukti, beliau siap membawa Kadin Indonesia dalam menghadirkan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Kenapa Rugi Korupsi Timah yang Seret Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T?******

Kejaksaan Agung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

Penetapan mereka lakukan setelah memeriksa Harvey secara intensif beberapa waktu belakangan ini. Dari hasil pemeriksaan itu, mereka menemukan bukti cukup terkait keterlibatan Harvey dalam dugaan kasus korupsi itu.

"Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tim penyidik telah memandang cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi kepada wartawan, Rabu (27/3).

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mencatat kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun.

Angka itu berasal dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

"Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700," ujar Kuntadi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2) lalu.

Lalu bagaimana kerugian bisa sebesar itu?

Kuntadi menjelaskan perhitungan kerugian tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam kasus ini, kata dia nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun.

Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

Kendati demikian, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

Bagaimana modusnya?

Kuntadi mengatakan suami Sandra Dewi itu menjadi perpanjangan tangan dari PT RBT.

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

"Dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah," kata Kuntadi kepada wartawan, Rabu (27/3).

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," imbuhnya.

Dari kegiatan itu, kata Kuntadi, Harvey kemudian meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Lalu, keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Kepala OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Baru Kelar Oktober******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memaparkan progres pembangunanIKN. Ia menyebut pembangunan IstanaPresiden baru mencapai 58,5 persen per 29 Februari 2024.

Bambang pun menargetkan Istana Presiden bisa rampung pada Oktober 2024. Sementara, untuk Gedung Kantor Presiden progres pembangunannya sudah mencapai 78,6 persen.

Ia pun menargetkan kantor orang nomor satu di Indonesia itu bisa selesai pada Oktober 2024.

Adapun progres pembangunan Gedung Sekretariat Presiden baru mencapai 65,1 persen. Sama seperti Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden juga ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini.

Selanjutnya, progres pembangunan Gedung Kemenko I baru mencapai 50,74 persen per 29 Februari 2024. Bambang menargetkan gedung ini bisa rampung pada Oktober 2024.

Lalu, Gedung Kemenko II progresnya baru mencapai 23,01 persen. Target pembangunan gedung ini diselesaikan pada Juni 2024.

Kemudian, Gedung Kemenko III dan IV masing-masing progres pembangunannya baru mencapai 54,8 persen dan 56,4 persen. Kedua gedung ini ditargetkan rampung pada Oktober 2024.

Berikutnya, progres pembangunan kawasan kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) baru mencapai 48,7 persen. Pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Sementara itu, progres pembangunan rumah tapak menteri sudah mencapai 82,9 persen per 29 Februari 2024. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Juni tahun ini.

Sedangkan, progres pembangunan rusun Polri dan BIN baru mencapai 33,08 persen per 29 Februari 2024. Pembangunan rusun ini ditargetkan selesai pada November 2024.

"Ini rusun Polri dan BIN, progresnya 33 persen, selesai November atau awal Desember 2024. Insya Allah bisa dikejar sehingga pemindahan bisa dilaksanakan untuk sebagian ASN TNI Polri," tutur Bambang.

Tak ketinggalan, pembangunan rusun ASN juga progresnya rata-rata sudah di atas 27 persen. Rinciannya, progres rusun ASN I mencapai 34,6 persen dengan target selesai pada November 2024.

Lalu, rusun ASN II 27,3 persen dengan target selesai pada November 2024, rusun ASN II 29,45 persen dengan target selesai Desember 2024, dan rusun ASN IV 34,2 persen dengan target selesai pada November 2024.

Bambang mengatakan pembangunan di IKN memang tidak mudah. Menurutnya, faktor cuaca mempengaruhi cukup signifikan.

"Memang tantangan luar biasa, misalnya kalau hujan kami tunggu untuk ngecor, jadi di faktor cuaca, logistik, dan berhubungan dengan konstruksi ada di lapangan," ucap Bambang.