surgaplat

Tuan datang ke dunia lain

Penerbangan Dibatasi, Kemenhub Imbau Warga Reschedule ke Bali saat G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta masyarakat mengatur ulang perjalanan ke Baliselama penyelenggaraan KTT G20. Pasalnya, ada pembatasan penerbangan reguler dari dan ke Bali mulai 13-17 November 2022.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur kembali perjalanan dan mengantisipasi adanya perubahan jadwal penerbangan dari dan ke Bali," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/11).

Kemenhub sendiri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Penerapannya akan dimulai pada 12-18 November di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sementara, pemberlakuan pembatasan operasi penerbangan untuk penerbangan reguler diterapkan mulai 13-17 November.

Berdasarkan data yang diperoleh, puncak kedatangan tamu negara (VVIP) diperkirakan terjadi mulai 13 dan keberangkatan pada 16 November 2022.

"Kami telah mengimbau para operator baik bandara maupun maskapai, untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Surat Edaran. Seperti misalnya, informasi perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya," jelas Adita.

Operasional penerbangan diprioritaskan kepada penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi. Namun, kebutuhan operasional penerbangan reguler juga tetap dijaga dalam jumlah terbatas.

"Mengingat beberapa tamu negara dan delegasi G20 masih ada yang menggunakan penerbangan reguler. Selain itu ditetapkan juga penerbangan menuju Bali, hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK-DPS-CGK)," katanya.

KTT G20 akan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya negara anggota G20, negara yang diundang, hingga organisasi internasional seperti FIFA, IOC, Atlantic Council, Tesla, World Economic Forum.

"Sebagai tuan rumah, tentunya harus dipastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta meminimalkan dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan selama rangkaian kegiatan berlangsung," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Mendadak 'Miskin', Harta Pendiri Kripto FTX Raib Rp228 T dalam Semalam******

CEO bursa kripto FTX Sam Bankman-Fried kehilangan 94 persen hartanya dalam semalam. Harta senilai US,6 miliar atau setara Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) raib begitu saja.

Raibnya harta Bankman-Fried tak lepas dari masalah bursa kripto FTX miliknya yang diambang kebangkrutan, di mana harga token kripto FTT anjlok drastis.

Mengutip CNN Business, Kamis (10/11), Bankman-Fried masuk dalam daftar Bloomberg Billionaires Index dengan perkiraan kekayaan US,2 miliar. Namun, nama CEO FTX itu hilang dari daftar usai hartanya tersisa US1,5 juta.

Sam Bankman-Fried mengatakan kepada investor pada Rabu (9/11) bahwa FTX membutuhkan dana darurat hingga US miliar untuk menutupi kekurangan karena permintaan penarikan yang diterima dalam beberapa hari terakhir.

Rival FTX, Binance sempat datang dan memberi secercah harapan. CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan telah menandatangani perjanjian tidak mengikat untuk membeli bursa kripto FTX.com.

"Sore ini, FTX meminta bantuan kami. Ada krisis likuiditas yang signifikan. Untuk melindungi pengguna, kami menandatangani LOI yang tidak mengikat, bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX.com dan membantu menutupi krisis likuiditas," kata Zhao di Twitter.

Namun, Binance mengeluarkan pernyataan terbaru yang mengatakan tidak jadi mengejar akuisisi FTX.

"Sebagai hasil dari uji tuntas perusahaan serta laporan berita terbaru mengenai dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan penyelidikan agensi AS, kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengejar potensi akuisisi FTX.com," kata Binance dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Jelang Rilis Inflasi AS, Emas Antam Turun di Level RP959 per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp959 ribu per gram pada Kamis (10/11). Harga emastercatat turun Rp2.000 dari Rp961 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp2.000, dari Rp861 ribu menjadi Rp859 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp531,8 ribu, 2 gram Rp1,86 juta, 3 gram Rp2,77 juta, 5 gram Rp4,59 juta, 10 gram Rp9,12 juta, 25 gram Rp22,68 juta, dan 50 gram Rp45,29 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,28 persen menjadi US.708,9 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,09 persen ke US.708,2 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas berkonsolidasi hari ini. Hal ini seiring dengan pasar yang mencermati rilis data inflasi AS.

Menurutnya, jika inflasi AS lebih rendah, harga emas bisa menguat.

"Ekspektasi akan penurunan pada inflasi membawa imbal hasil obligasi AS juga menurun dan mendukung harga emas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.695 per troy ons dan resistance US.728 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penurunaninflasi Indonesia berkat pengalaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Anda lihat tadi inflasi kita. Coba inflasi kita bisa kita turunkan, kenapa? Pengalaman presiden (Jokowi)," tegas Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Luhut menyinggung selama ini negara hanya melihat dari sudut pandang bank, di mana harus menaikkan suku bunga acuan baru bisa menurunkan inflasi.

"Sebenarnya ada hal-hal kampungan yang kita kerjakan, tapiit works. Jadi orang-orang yang sekolah kayak Pandu dia tahunya Bank Indonesia saja. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh," ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Sementara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,81 persen pada kuartal III 2022. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year on year).

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung