petirzeus88

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Pengusaha Pusat Perbelanjaan Buka Suara soal Mal Makin Sepi******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) buka suara terkait sejumlah mal di DKI Jakarta yang sepi pengunjung usai pandemi covid-19.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan pusat perbelanjaan yang terus menerus hanya mengedepankan fungsi belanja akan bersaing dengan e-commerce. Maka dari itu, pusat perbelanjaan harus dapat menambahkan fungsi lain dari sekedar sebagai tempat berbelanja.

"Pusat Perbelanjaan harus dapat menyediakan ataupun memberikan journey atau experience kepada para pelanggannya, bukan lagi hanya sekedar menyediakan ataupun memberikan fungsi belanja saja," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/1).

Ia menambahkan, di tengah perubahan akibat pandemi covid-19, pusat perbelanjaan harus dapat menambahkan fungsi lain yaitu harus menjadi hub koneksi sosial (social connection hub) karena masyarakat tidak bisa dengan bebas untuk berinteraksi dengan sesamanya secara langsung selama tiga tahun terakhir.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki budaya yang senang berkumpul baik bersama keluarga, sanak saudara, teman, kolega, komunitas dan lain sebagainya, sehingga pusat perbelanjaan harus memiliki fasilitas untuk kebutuhan masyarakat tersebut baik dalam bentuk konsep gedung maupun tenancy mix atau campuran penyewa.

Alphonzus mengatakan kondisi mall sepi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Namun, banyak pusat perbelanjaan yang mampu dan telah berhasil memberikan fungsi lain dari sekedar fungsi belanja saja sehingga diminati dan banyak dikunjungi oleh masyarakat bahkan tingkat kunjungannya telah mencapai 100 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pistol Tuhan menangis darah

Goldman Sachs Bakal PHK Lebih dari 3.000 Karyawan Pekan Ini******

Bank investasi asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, akan memangkas jumlah karyawan atau PHK terhadap lebih dari 3.000 pekerjanya mulai Rabu (11/1).

Mengutip Reuters, dua sumber terdekat Goldman Sachs yang mengetahui rencana PHK massal tersebut mengatakan perusahaan harus mengambil langkah ini demi bersiap menghadapi lingkungan ekonomi yang sulit di tahun mendatang.

Goldman Sachs berencana memangkas 3.000 karyawan, tetapi angka final karyawan terdampak belum diungkap ke publik. Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa bank investasi AS itu akan 'membuang' sekitar 3.200 posisi di perusahaan.

Salah satu sumber mengatakan bahwa PHK kemungkinan besar akan mempengaruhi divisi utama bank Goldman Sachs. Namun, divisi lain, seperti perbankan investasi juga berpeluang besar terdampak.

Penurunan besar memang telah dialami oleh Goldman Sachs dalam aktivitas pembuatan kesepakatan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut terjadi karena pasar keuangan global bergejolak.

"Kepala Eksekutif Goldman Sachs David Solomon mengirim memo suara akhir tahun kepada staf yang memperingatkan pengurangan jumlah karyawan pada paruh pertama Januari (2023)," tulis laporan tersebut, Senin (9/1).

Jika benar, PHK ini terjadi menjelang pembayaran bonus tahunan bank yang biasanya dikirimkan akhir Januari. Di lain sisi, bonus tahunan bank diperkirakan turun sekitar 40 persen tahun ini.

Meski begitu, bank investasi AS ini diklaim rutin memangkas sekitar 1 persen hingga 5 persen stafnya setiap tahun. Namun, program PHK tahunan itu sempat tertunda 2 tahun karena pandemi covid-19 dan baru dihelat kembali September 2022 lalu.

Terlepas dari kebiasaan rutin PHK, jumlah 3.000 orang yang diperkirakan terdampak bakal melebihi pemangkasan tahunan Goldman Sachs yang biasanya hanya memangkas maksimal 5 persen dari jumlah karyawannya.

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.

Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.

"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).

Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.

Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.

Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.

Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.

Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.

"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Kemnaker Larang Pengusaha Minta Buruh Resign Agar Tak Bayar Pesangon******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarang pengusaha meminta pekerja mengundurkan diri alias resign demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang dihadapi karyawan PT Nikomas Gemilang. Apalagi permintaan dilakukan demi mengindari kewajiban membayar pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari karyawan maupun pihak PT Nikomas Gemilang.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, tetapi mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti setop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa yang gila

IHSG Diramal Perkasa Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (9/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG mengalami teknikal rebound setelah sempat tertekan beberapa waktu lalu.

"Sedangkan masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia turut menjadi penopang pergerakan IHSG hingga saat ini. IHSG masih akan cenderung bergerak sidewayshingga beberapa waktu mendatang," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.636 dan resistance6.741.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan SMGR, UNVR, BBCA, INDF, ASII, BSDE, dan AKRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai IHSG saat ini minim peluang untuk melemah.

"Kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat. Keberhasilan mempertahankan demand zone adalah indikasi positif untuk penguatan lanjutan," katanya.

William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.639 dan resistance6.740.

IHSG bangkit ke level 6.684 pada Jumat (6/1). Indeks saham menguat 30,71 poin atau plus 0,46 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,19 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,29 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon