cara pinjam uang

Pidato adalah yang tertinggi

Harga Saham Emiten 'Kawalan' AA Gym Anjlok******

Harga sahamperusahaan emiten fesyen yang menetapkan KH Abdullah Gymnastiar aliasAA Gym sebagai Komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), terus turun dan merugikan banyak investornya.

Mengutip CNBCIndonesia, Jumat (27/1), harga saham ZATA ditutup turun 5,63 persen ke Rp67 per unit pada perdagangan, Rabu (25/1). Bahkan sejak awal 2023, harga saham ZATA anjlok 40 persen.

Penurunan harga saham ZATA menyusul aksi jual pemegang sahamnya yaitu PT Lembur Sadaya Investama (LSI) milik Haji Asep Sulaeman Sabanda seorang crazy richasal Subang.

Pertama, aksi jual terjadi pada 12 Januari 2023, LSI menjual 40 juta saham di harga rata-rata Rp110 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 miliar. Saat transaksi ini terjadi harga saham ZATA turun 6,36 persen dan ditutup di Rp103 per unit.

Kedua, aksi jual dilakukan sehari setelahnya. Saat itu, LSI melepas sebanyak 150 juta saham ZATA di harga rata-rata Rp100 per unit dan nilai transaksinya mencapai Rp15 miliar. Harga saham ZATA ditutup turun 1,94 persen.

Ketiga, aksi jual dilakukan pada 17 Januari 2023 dan menjadi transaksi penjualan terbesar LSI. Sebanyak 720 juta saham ZATA dilepas di harga rata-rata Rp95 per unit. Nilai transaksinya mencapai Rp68,4 miliar dan harga saham ZATA saat itu ditutup melorot 6,06 persen di Rp93 per unit.

Secara total, LSI telah mendivestasikan kepemilikan nya di saham ZATA sebanyak 910 juta yang membuat kepemilikan LSI di saham ZATA turun menjadi 62,22 persen dan mengantongi uang sebanyak Rp87,8 miliar.

Setelah aksi jual ini, saham ZATA terus berlanjut turun dan saat ini hampir mendekati Rp50 per unit.

Sebelumnya, ZATA resmi tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 10 November 2022 lalu. Dalam prospektus perseroan, ZATA melepas 1,7 miliar saham baru atas nama yang mewakili 20,01 persen modal ditempatkan dan disetor penuh.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

PUPR Anggarkan Rp2 T untuk 5.397 Unit Rumah Susun di 2023******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk membangun 5.397 unit rumah susunpada tahun ini.

Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan ini termasuk untuk pengadaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Bikin rumah susun, total ada Rp2,002 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/1).

Selain itu, Kementerian PUPR juga menyediakan anggaran sebesar Rp891 miliar untuk membangun sebanyak 3.362 unit rumah khusus, termasuk alokasi untuk IKN.

Kemudian, ada juga anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,194 triliun untuk pengadaan 145 ribu unit rumah swadaya. Lalu, anggaran sebesar Rp383 miliar untuk bantuan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) rumah umum.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga bakal melakukan berbagai program pembangunan infrastruktur di tahun ini. Salah satunya pembangunan 29 unit bendungan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan beberapa bendungan sudah dalam proses pembangunan dan bakal selesai di 2023, dan sisanya bakal dilanjutkan di 2024.

"Pembangunan bendungan sebanyak 29 buah, ini terdiri dari 12 bendungan on going masih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, 13 bendungan on going direncanakan selesai 2023, dan empat bendungan baru," jelasnya.

Untuk bendungan baru yang akan dibangun adalah Cibeet dan Cijurey (Jawa Barat), Cabean (Jawa Tengah), dan Riam Kiwa (Kalimantan Selatan).

[Gambas:Video CNN]

Penjinak Jenius

Lampaui Target, Realisasi Investasi Tembus Rp1.207 T Sepanjang 2022******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasiinvestasi mencapai Rp1.207,2 triliun sepanjang 2022, melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.200 triliun.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan untuk Indonesia sepanjang sejarah republik ada ini paling besar 34 persen," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (24/1).

Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau 54,2 persen dari total investasi 2022. Realisasi tersebut naik 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara wilayah, luar pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk sepanjang tahun lalu. Porsinya mencapai 52,7 persen atau setara Rp636,3 triliun.

Sementara itu, investasi di pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 47,3 persen dari total investasi 2022.

Secara sektoral, industri logam dasar masih menguasai investasi dengan nilai sebesar Rp171,2 triliun. Kemudian, industri pertambangan sebesar Rp136,4 triliun, industri transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp134,3 triliun. Kemudian industri perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp109,4 triliun, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp93,6 triliun.

Berdasarkan lokasinya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan PMA dan PMDN terbanyak yakni Rp174, 6 triliun. Kemudian disusul DKI Jakarta sebesar Rp143 triliun, Sulawesi Tengah Rp111,2 triliun, Jawa Timur sebesar Rp110,3 triliun, dan Riau sebesar Rp82,5 triliun.

Berdasarkan negaranya, Singapura menjadi negara dengan investasi ke Indonesia terbesar sebesar US,3 miliar.

Kemudian Tiongkok sebesar US,2 miliar, Hong Kong sebesar US,5 miliar, Jepang sebesar US,6 miliar, dan Malaysia US,3 miliar.

Sementara itu, investasi yang masuk pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar Rp314,8 triliun atau naik 30,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lalu, total tenaga kerja yang diserap selama kuartal IV 2022 sebesar 339,8 ribu orang.

Secara rinci, realisasi investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp139,6 triliun atau tumbuh 17 persen (yoy) dan PMA sebesar Rp175,2 triliun, tumbuh 43,3 persen (yoy).

Investasi yang masuk pada kuartal IV 2022 ada pada lima sektor utama. Pertama, industri pertambangan sebesar Rp39,8 triliun. Kedua, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp39,4 triliun. Ketiga, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp36,8 triliun.

Keempat, sektor kimia dan farmasi sebesar Rp33,5 triliun. Kelima, sektor perumahan, kawasan dan industri dan perkantoran sebesar Rp28,9 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Curhat Konsumen Meikarta: Semua yang Protes Dijadikan Tergugat******

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Sidang perdana berlangsung hari ini, Selasa (24/1).

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep sebelum sidang berlangsung.

Ia menduga PKPKM digugat oleh PT MSU karena isi dari spanduk-spanduk, termasuk kata oligarki, yang dibentangkan saat konsumen melakukan orasi dan unjuk rasa di DPR RI pada Desember 2022 lalu.

"Mungkin karena beliau-beliau (pihak Meikarta) marah atau seperti apa, karena baru sekarang kasus itu jadi viral. Kami nggak ada tujuan apa-apa, hanya mengupayakan hak kami kembali. Tuntutan itu tujuannya memiskinkan kami," tutur Aep.

"Kami bukan koruptor sampai harus dimiskinkan seperti ini, kami hanya mengusahakan hak kami. Tuntutannya itu di luar nalar. Kami mengupayakan hak kami malah digugat, tapi akan kami hadapi. Keadilan memang harus ditegakkan," imbuhnya.

Aep juga mengungkapkan dari 18 tergugat tersebut, belum semuanya mendapatkan surat panggilan sidang perdana hari ini. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan.

Dalam pantauanCNNIndonesia.comdi PN Jakarta Barat, persidangan baru dimulai sekitar pukul 10.35 WIB. Pihak PT MSU selaku pengembang Meikarta belum memberikan tanggapan.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Lalu, pertengahan Januari lalu, mereka mengadu ke Komisi VI DPR RI dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ungkap Ketua PKPKM Aep Mulyana di Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

DPR Bakal Panggil Bahlil, OJK Hingga Dirjen Pajak Usut Kasus Meikarta******

DPR bakal mengundang Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia untuk membahas kasus Meikarta. Pasalnya, perizinan Meikarta sempat tersandung kasus korupsi pada 2018.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan menanyakan seluruh izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang apartemen Meikarta, kepada menteri BKPM.

"Kami akan datangkan menteri investasi (Bahlil Lahadalia), di mana menteri investasi mengurus seluruh izin yang ada," kata Andre di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018. Mereka yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.

Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Selepas kasus korupsi itu, proyek Meikarta tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.

Lihat Juga : Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati-Hati Beli Apartemen Inden

Selain bakal memanggil Bahlil Lahadalia, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi XI DPR. Andre mempermasalahkan dugaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Meikarta yang tak melibatkan konsumen.

Masalah PKPU tersebut bakal dibahas di Komisi III, ditambah dengan adanya tuntutan hukum dan gugatan perdata secara tiba-tiba dari pengembang Meikarta kepada konsumen senilai Rp56 miliar.

Sementara itu, Komisi XI bakal diminta untuk mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Indonesia (BI) terkait permasalahan pengawasan terhadap Bank Nobu. Ini adalah bank anak usaha Lippo Group sekaligus tempat di mana konsumen mencicil pembelian unit apartemen Meikarta.

"Kami juga ingin mengundang Dirjen Pajak. Karena tadi dalam penelusuran ada pungutan terhadap PPN. Permasalahannya, pajak PPN itu setor nggak terhadap negara?" ungkap Andre.

Temuan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditarik Meikarta itu diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri perwakilan Meikarta hari ini.

Menurut Daeng, konsumen Meikarta mengadu karena dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen meski unit apartemen belum diterima.

"Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan. Tugas DPR untuk menuntaskan itu. DPR nggak akan mundur selangkah pun untuk membela rakyat melawan Meikarta," tegas Andre.

Selain itu, DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta sekaligus Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir di DPR 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan RDPU perdana hari ini. Bahkan, pengembang Meikarta tersebut sama sekali tidak mengirimkan surat berisi informasi mengapa berhalangan hadir.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit******

Pengerjaan proyek ApartemenMeikartadi Bekasi, Jawa Barat, tersendat-sendat. PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) selaku pengembang mengatakan penyerahan unit apartemen akan dilakukan secara bertahap hingga 2027.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengungkapkan baru 1.700 unit di tower 11 dan 12 yang sudah diserahterimakan per September 2022.

Selang sebulan, Desember 2022 total terdapat 1.800 unit yang sudah diberikan kepada konsumen. Jumlah ini hanya bertambah 300 unit jika dibandingkan pada data Desember 2021 yaitu 1.500 unit. Sementara, jumlah unit yang terjual sebesar 130 ribu.

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang di Kabupaten Bekasi. Proyek Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Lihat Juga : Konsumen Meikarta Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M

Kala itu, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon 'aku ingin pindah ke Meikarta'.

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit dengan 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri properti.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Zulkifli Hasan yang dulunya menjabat ketua MPR, hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Group menyetop sementara proyek. Pasalnya, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare dan sisanya belum berizin.

Sementara itu PT MSU yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, juga digugat pailit oleh dua vendornya, yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.

Lalu, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.

Hingga kini, manajemen PT MSU bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027. Hal ini disampaikan usai PT MSU menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]