petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pola maxwin princes hari ini

mega138 slot 676Jutaan kata 527045Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola maxwin princes hari ini》

Imam Istiqlal: Masjid RI diakui PBB sebagai model pengembangan masa depan******

Imam Istiqlal: Masjid RI diakui PBB sebagai model pengembangan masa depan
Arsip foto - Umat Islam melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/3/2023). Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis 23 Mei 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom/aa.
Karena itu Insya Allah, tradisi ini akan dilanjutkan, dan akan juga diikuti oleh sejumlah masjid-masjid ibu kota, provinsi.
Jakarta (ANTARA) - Imam besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA mengatakan bahwa masjid di Indonesia dianggap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai model dalam pengembangan masjid di masa depan.

Nasarudin menjelaskan, dia menemui perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations Under-Secretary-General (UNAOC) Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, di New York, Amerika Serikat. Dia mengatakan, dalam kesempatan tersebut, PBB mengatakan mereka mencontoh Masjid Istiqlal dalam hal pengembangan.

"Bagaimana menjadikan Istiqlal sebagai model, bukan hanya kita di Indonesia, tetapi Alhamdulillah, dunia internasional juga mulai mencontoh apa yang dilakukan di Indonesia ini," kata Imam Besar tersebut secara daring saat menyampaikan pesan Isra Miraj di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis.

Nasarudin mengatakan bahwa rumah-rumah ibadah agama lain di Amerika dan Eropa sulit dikunjungi oleh jamaah. Namun, ujarnya, terdapat pengecualian pada masjid, karena di mana ada masjid, ada jumlah masyarakat yang besar.

Baca juga: KBRI Kairo apresiasi program pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal

Baca juga: Menciptakan masyarakat inklusif tidak berarti menumbuhkan sekularisme

Bahkan di Eropa, katanya, jalan terpaksa ditutup untuk memfasilitasi Shalat Jumat.

"Di Amerika pun juga tidak ada yang bisa menandingi jamaah masjid-masjid dalam melakukan kegiatan ibadah ini. Jadi kebangkitan spirit berjamaah ini sangat penting," ujarnya.

Dia menjelaskan, ketika seseorang mencari uang dan mengejar keduniawian, lama-kelamaan hati menjadi kering. Namun, dia menambahkan, dengan dengan mendatangi masjid yang menyuguhkan mahalul qiyam yang merdu dilantunkan para imam, serta disertai semangat untuk beribadah secara berjamaah, maka dapat menumbuhkan haru di hati jamaah.

"Karena itu Insya Allah, tradisi ini akan dilanjutkan, dan akan juga diikuti oleh sejumlah masjid-masjid ibu kota, provinsi," dia menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, dia menuturkan bahwa Isra Mikraj menjadi salah satu cara memperingati spirit untuk beribadah secara berjamaah, dengan cara rajin ke masjid untuk menyambut bulan Ramadhan.

"Kita diminta untuk menjemput bulan suci Ramadhan dan dua bulan sebelumnya. Sebagai doanya Rasulullah SAW, 'Allahumma bariklana fi rajab wa syaban'. Jadi kita diminta untuk meminta berkah dari Bulan Rajab dan Syaban, 'wa balighna Ramadhan', untuk bisa kita sampai berjumpa pada bulan suci Ramadan." katanya.

Imam Besar tersebut mengaku dimintai oleh komunitas interfaith (antarkeyakinan) di Los Angeles, Amerika Serikat untuk membagikan kiat-kiat guna menarik jamaah, seperti yang terjadi di Masjid Istiqlal.*

Baca juga: Istiqlal imbau masyarakat sikapi fatwa MUI secara rasional

Baca juga: Greenhope gandeng UMKM-Istiqlal bentuk ekosistem pengelolaan sampah

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan******

Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai melaksanakan doa bersama untuk pemilu damai di Depok, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).  ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Pemilu memang penting bagi negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah keutuhan bangsa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai berharap Pemilu 2024 berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin nasional, baik eksekutif maupun legislatif, yang sesuai dengan harapan.

Harapan tersebut dikemukakan dalam doa bersama komunitas pemuka agama yang juga dihadiri presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Depok, Jawa Barat, Jumat (9/2).

"Kami berkumpul dan berdoa untuk bangsa dan negara serta untuk calon-calon pemimpin bangsa," ucap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Selain SBY dan Marsudi, hadir dalam doa bersama itu Ketua Matakin Xs. Budi S. Tanuwibowo, Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom, tokoh Katolik Kardinal Ign. Suharyo, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen Purn. Wisnu Bawa Tenaya.

Hadir pula pimpinan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Engkus Ruswana dan Pimpinan Spiritual Nusantara Sri Eko Srijanto Galgendu.

"Saya sampaikan kembali bahwa yang terpenting dalam kesuksesan pemilu atau pemilihan presiden dan wakil presiden atau wakil-wakil di DPR adalah masyarakat tetap rukun, teduh, adem, tidak ada bedil-bedilan, kerusuhan," kata Marsudi.

Dalam doa bersama yang dibacakan secara bergantian itu, menurut Marsudi, para pemuka agama melangitkan harapan agar mereka yang sedang berkontestasi menjadi wakil rakyat, presiden atau wakil presiden membawa maslahat bagi seluruh rakyat serta tidak salah langkah yang malah menyebabkan petaka.

"Pemilu, pilpres memang penting bagi negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah keutuhan bangsa. Ada lagi yang jauh lebih bernilai dari kemenangan, yakni sikap satria menjunjung tinggi kebenaran dan kebajikan," ujarnya.

Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat
Baca juga: Waketum MUI: Kritik hal yang biasa dan menyehatkan demokrasi

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp slot dolar138

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
pasti200m
bigbos777 slot
flaconi voucher
yes77 agen slot gacor dan terpercaya tahun ini
gadun slot daftar
slot game gacor hari ini
tarikan jp paus dewi togel 2
buku mimpi 2d togel
togel hk6d
Daftar isi semua bab
Bab 1 zeus pragmatic png
Bab 2 win247
Bab 3 link alternatif game slot
Bab 4 stats77
Bab 5 kdslots777
Bab 6 ekor angka ikut 2d jitu
Bab 7 angka jp paus hk
Bab 8 kapten69 slot
Bab 9 bunga pinjol kredivo
Bab 10 game slot hasilkan saldo dana
Bab 11 slot terbesar dan gacor
Bab 12 slot resmi 2022
Bab 13 slot injector maxwin
Bab 14 voucher tagihan listrik shopee
Bab 15 slot indonesia terbaru
Bab 16 cr7vip
Bab 17 permen4d
Bab 18 dewa89
Bab 19 website resmi akulaku
Bab 20 ppnusa
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8873bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

sydney 6d paito
Sekjen PBB tegaskan UNRWA tak tergantikan
Arsip foto - Sekjen PBB Antonio Guterres mendengarkan paparan saat KTT ASEAN-PBB di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras/aa.)
New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (8/2) menegaskan bahwa peran Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tak tergantikan.

Sebelumnya, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan juga Jepang menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Merespons hal itu, Guterres melakukan pembicaraan dengan negara-negara donor agar mereka kembali mengucurkan pendanaan untuk badan tersebut.

“Tidak ada organisasi lain yang kehadirannya begitu berarti di Gaza – dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan situasi ini. Sehingga, tak ada organisasi lain yang mampu menggantikannya saat ini,” kata Guterres saat jumpa pers.

Dia merujuk kepada efektivitas pendanaan UNRWA saat dirinya membela mengapa UNRWA menjadi organisasi yang sangat tepat dalam memberikan bantuan ke Gaza.

“Biaya yang dikeluarkan UNRWA jauh lebih kecil dibanding dengan biaya yang dikeluarkan lembaga lain, karena alasan historis. Gaji yang dibayarkan UNRWA yakni sepertiga dari gaji yang dibayarkan UNICEF atau WFP atau organisasi PBB lainnya,” kata sekjen.

"Jadi, upaya apapun untuk menggantikannya adalah mustahil," demikian Guterres.

Baca juga: Sekjen PBB tunjuk kelompok independen untuk selidiki tuduhan ke UNRWA

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Legenda manusia pertama

server thailand x5000
KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster
Ilustrasi - Seorang petugas memperlihatkan benih lobster atau benur. ANTARA/HO-KKP/am.
Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor
Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Penangkap Dewa Skyfall

angka jitu ekor sdy
Banjir di Kabupaten Grobogan mulai surut
Tim BPBD Kabupaten Grobogan bersama para sejumlah relawan dan dukungan dari BPBD kabupaten tetangga bersama-sama melakukan pembersihkan fasilitas umum serta jalan raya pasca banjir, Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Grobogan/aa.
Grobogan (ANTARA) - Bencana banjir yang terjadi di puluhan desa yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kini mulai surut, sehingga tim relawan dari BPBD maupun berbagai elemen masyarakat bekerja sama membersihkan jalan maupun fasilitas umum.

"Di antaranya, di kawasan Kota Purwodadi saat ini banjir mulai surut, meskipun masih ada genangan banjir," kata Kabid Kadaruratan dan Logistik BPBD Grobogan Soewignyo, di Grobogan, Kamis.

Kondisi Jalan Raya Dr. Sutomo dan kawasan Simpang Lima Purwodadi, kata dia, juga sudah lancar dan tidak ada genangan banjir.

Demikian halnya, banjir yang sempat menggenangi Jalan Raya Gubug–Mrapen dengan ketinggian hingga 50-an centimeter, sehingga sebelumnya kendaraan dari Semarang menuju Purwodadi atau sebaliknya disarankan melalui Demak-Dempet-Godong kini sudah surut dan tidak ada genangan.

Baca juga: Ganjar ajak massa heningkan cipta untuk korban banjir Grobogan

Baca juga: Ganjar: Utamakan ibu hamil dapat pertolongan akibat banjir di Grobogan

Sementara tanggul sungai yang sebelumnya jebol, kata dia, sudah dilakukan penanganan, peninggian, dan penutupan tanggul yang jebol.

Karena banjir di kawasan kota sudah surut, maka tim relawan dari BPBD bersama elemen masyarakat lainnya melakukan kerja bakti membersihkan Jalan Raya Purwodadi karena sebelumnya tergenang banjir sehingga berlumpur.

Selain itu, kata dia, fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sekolahan juga ikut dibersihkan oleh tim relawan.

"Dalam kegiatan pasca-bencana ini kami mendapatkan dukungan dari sejumlah BPBD kabupaten tetangga. Bahkan, kepala pelaksana BPBD Sragen juga ikut turun ke lapangan membantu membersihkan lingkungan sekolah setelah tidak ada genangan banjir," ujarnya.

Untuk warga terdampak banjir yang sebelumnya mengungsi, kini sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan dapur umum yang disiapkan sebelumnya juga sudah menyiapkan nasi bungkus untuk warga terdampak, termasuk warga yang berada di tempat pengungsian.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi di Kabupaten Grobogan dan kiriman air dari hulu Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang yang mengakibatkan sungai tidak mampu menampung debit air sehingga menyebabkan air meluap dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Grobogan.

Akibatnya, sebanyak 71 desa yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Grobogan terdampak banjir, sehingga sejumlah warga terpaksa mengungsi.*

Baca juga: Ganjar gerakkan relawan beri bantuan korban banjir bandang di Grobogan

Baca juga: Bantuan untuk korban banjir Grobogan mulai berdatangan

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

cara pinjam di jago
Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (09/02/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

slot demo arwana
Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Persatuan Perangkat Desa RI (PPDRI) Purbalinga saat kunjungan hari ke-21 di Dapil Jawa Tengah VII saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-MPR/aa.
Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Nama saya Ryan

pinjaman online bayar bulanan bunga rendah
Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan
Arsip foto - Petugas KPPS menunjukkan surat suara di TPS 17, Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Denpasar, Bali, Rabu (9/12/2020). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wsj/aa.
Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.

Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.

"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar. 

Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.

Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.

"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.

Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS

Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).

Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).

"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu. 

"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.

Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik. 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024