qq7887

usia fantasi

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

Indonesia Kebanjiran Modal Asing Rp2,22 T Sepanjang Pekan Ini******

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asingmasuk (capital inflow) sebesar Rp2,22 triliun sepanjang 19 sampai 22 Juni 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan modal asing masuk berasal dari beli neto Rp3,26 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp1,05 triliun di pasar saham.

Sementara sepanjang Januari hingga 22 Juni 2023, modal asing masuk mencapai Rp81,97 triliun di pasar SBN. Sedangkan beli neto di pasar saham mencapai Rp14,48 triliun.

Sementara itu, premi credit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun naik dari 81,03 bps per 16 Juni 2023 menjadi 84,04 bps per 22 Juni 2023.

Bank sentral juga mencatat nilai tukar rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.960 per dolar AS danyieldSBN 10 tahun naik ke level 6,29 persen. Sementara, yieldUST (US Treasury) note 10 tahun naik ke level 3,79 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," pungkas Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Guru hebat dari kedua dunia

Harita Nikel Tebar Dividen Rp1,4 Triliun******

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel akan membagikan dividen sebesar 30 persen dari total laba bersih 2022 atau sekitar Rp1,4 triliun. Pada 2022, Harita Nickel membukukanlababersih Rp4,7 triliun atau naik 137,1 persen dari capaian 2021, yakni Rp2 triliun.

Pembagian dividen tunai telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Rabu (28/6). Pembayaran dividen dilakukan maksimal 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST.

Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandy menyatakan pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemerintah dalam memajukan industri nikel dari hulu ke hilir.

Ia juga menegaskan NCKL juga akan terus bekerja sama dengan para mitra dalam melakukan transfer teknologi, serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.

Selain pembagian dividen sebesar Rp1,4 triliun, para pemegang saham juga menyetujui penggunaan hasil usaha 2022 sebagai dana cadangan sebesar 0,17 persen atau Rp8 miliar, dividen interim, dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Pihak direksi juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sebesar Rp 9,9 triliun. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp5,8 triliun, sedangkan dana yang telah dikeluarkan dalam rangka IPO sebesar Rp258 miliar.

Roy menyebut realisasi sebagian dana telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang telah disampaikan dalam prospektus, yaitu untuk pelunasan utang, pinjaman, belanja modal dan setoran modal kepada entitas asosiasi.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Kemenko Perekonomian: 80 Persen Kebutuhan Susu RI dari Impor******

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat 80 persen kebutuhan susudalam negeri berasal dariimpor.

Deputi II Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan selain produk susu, dairy producthingga bawang putih juga masih impor.

"Bawang putih 80 persen kita masih harus datangkan dari luar, dan lainnya adalah dairy, susu, 80 persen kebutuhan susu masih harus datangkan dari luar," kata Musdhalifah Machmud di acara Gerakan Pangan Murah Serentak, Senin (26/5).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan total pangan yang diimpor saat ini cenderung bertambah dibanding pada 2004.

Misalnya impor gandum naik dari 2 juta ton sampai 4 juta ton menjadi 13 juta ton, impor gula dari 1 juta ton sampai 2 juta ton naik menjadi 5 juta ton, impor garam kurang dari 1 juta ton naik jadi 3 juta ton, dan impor buah-buahan 50 ribu ton naik jadi hampir 1 juta ton.

"Oleh karena itu saya minta arahan pak presiden, apakah boleh mengendalikan impor. Dengan dikendalikan impor, maka diharapkan produksi dalam negeri bisa meningkat," kata Zulhas.

Lihat Juga : TAIPANOprah Winfrey, Miliarder Wanita Kulit Hitam Pertama Berharta Rp37 T

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah pangan impor naik pada Mei 2023, termasuk buah segar. Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

Tak hanya buah, BPS juga mencatat impor sapi dan dan kambing atau domba hidup juga naik. Impor sapi hidup pada Mei 2023 naik sekitar 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan, untuk kambing atau domba impor tercatat US9,93 ribu pada Mei 2023. Persentase kenaikannya tak tercatat, karena pada bulan sebelumnya tidak ada impor kambing atau domba hidup.

[Gambas:Video CNN]