ezebet

jalan menuju keabadian

Badan Pangan Respons Desakan Peritel Naikkan Harga Eceran Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons permintaan peritel untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET akan didiskusikan saat pasokan dalam negeri kembali normal.

"Sekarang kita fokus mengisi pasar modern dan pasar tradisional," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Ketua Aprindo Roy N Mandey mengatakan saat ini peritel kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Roy mengatakan relaksasi juga bertujuan mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan ramadan dan Idulfitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Erick Thohir Pangkas BUMN Karya dari 7 Jadi 3 Perusahaan******

Menteri BUMN Erick Thohir bakal memangkas BUMN Karya dari 7 perusahaan menjadi 3 saja.

BUMN Karya yang dilebur, yaitu PT Waskita Karya Tbk dengan PT Hutama Karya (HK), PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk, serta PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

"Jadi ini yang kita dorong soal konsolidasi," tegas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Erick menegaskan Kementerian BUMN masih punya waktu untuk mengonsolidasikan perusahaan pelat merah hingga Oktober 2024 alias sebelum masa jabatannya berakhir.

Khusus di Karya, ia mengatakan peleburan dipilih sebagai opsi penyehatan bisnis BUMN. Erick mengaku pemegang saham mulai mengklasifikasikan ketujuh perusahaan menjadi tiga kelompok dengan tujuan agar bisa fokus pada tugas masing-masing.

Ia mencontohkan WIKA dan PTPP yang bakal fokus pada bisnis pembangunan pelabuhan laut alias seaport, bandara, hunian atau perumahan, dan engineering procurement construction(EPC). Nantinya, PTPP akan menjadi induk holding penggabungan ini.

"WIKA dan PTPP tidak masuk ke tol road, tapi dia fokus ke seaport dan airport. Tapi tetap ke residential karena masuk ke aset yang tertinggal sebelumnya," jelas Erick.

Sedangkan pembangunan atau pengembangan jalan tol, jalan non-tol, hingga pemukiman komersial (residential commercial) akan menjadi fokus Hutama Karya dan Waskita Karya.

Lalu, Adhi Karya dan Nindya Karya disiapkan untuk fokus membangun rel dan beberapa lini konstruksi lain.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan alasan menterinya Airlangga Hartarto 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratisyang diusung oleh capres Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena Kemenko menjadi leader dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis di APBN 2025.

"Kan uu nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujarnya ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Ia menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.

"Yang desain program kan pemerintah baru, kita diminta menyiapkan, terus kan harus diantisipasi, disiapkan dalam postur APBN kita," pungkasnya.

Airlangga melakukan simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang Kamis (29/2) ini. Ia menyebutkan anggaran yang digunakan dalam simulasi ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam simulasi ini, ada 4 menu yang disajikan, yakni; nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Simulasi dilakukan meski Prabowo-Gibran belum resmi diumumkan menang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pemenang Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Daftar BUMN Diajukan Dapat Suntikan Modal Negara Rp13,6 T Tahun Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2024 untuk tujuh perusahaan pelat merah senilai Rp13,6 triliun.

Usulan tersebut disampaikan Erick kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja pada Selasa (19/3). Erick menjelaskan PMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi.

"Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai Rp13,6 triliun. Dan saya kira, mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya," kata Erick.

Erick mengajukan PMN untuk KAI senilai Rp2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru.

2. PT Hutama Karya (HK)

Usulan PMN 2024 untuk HK sebesar Rp1,6 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian ruas Tol Palembang Betung.

3. Reasuransi Indonesia Utama

PMN yang diajukan untuk Reasuransi Indonesia Utama senilai Rp1 triliun yang rencananya dipakai untuk penguatan permodalan.

4. PT Pelni

Nilai usulan PMN untuk Pelni adalah sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk pembelian tiga kapal penumpang untuk rute perintis.

5. PT INKA

PMN yang diajukan Erick untuk INKA adalah sebesar Rp2 triliun yang rencanangan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

6. ID Food

Erick mengusulkan PMN untuk ID Food sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan.

7. Indonesia Financial Group (IFG)

Usulan PMN untuk IFG senilai Rp3 triliun akan dialokasikan dalam penguatan permodalan dan pinjaman KUR.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

Perusahaan Telat Bayar THR Wajib Bayar Denda******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan yang membayar tunjangan hari raya (THR) di atas H-7 Lebaran akan dikenakan sanksi.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sanksi yang diberikan berupa denda 5 persen dari total THR per individu atau bisa juga dari jumlah THR pekerja yang belum dibayarkan.

"Kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yakni THR," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, katanya, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]