cahayapoker

Dahuanglu

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Daftar Harta Kekayaan Titiek Soeharto, Mantan Istri Prabowo Subianto******

Sosok Titiek Soeharto kembali disorot dalam pemilu 2024. Ia disapa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2).

Putri kedua Presiden ke-2 Soeharto ini menikah dengan Prabowo pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Pasangan ini memiliki putra bernama Didit Hediprasetyo.

Meski telah bercerai, keduanya tetap menjaga hubungan yang baik.

Wanita bernama asli Siti Hediati Hariyadi tersebut melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018 sebesar Rp592,5 miliar.

Hartanya berupa enam tanah dan bangunan di Jakarta Pusat masing-masing senilai Rp13,4 miliar, Rp28,8 miliar, Rp35,9 miliar, Rp43,6 miliar, Rp16,1 miliar, dan Rp57,2 miliar.

Kemudian dua tanah dan bangunan di Bogor masing-masing senilai Rp12,1 miliar dan Rp18,9 miliar serta tanah di Badung senilai Rp143,7 miliar.

Berikut daftar harta kekayaan Titiek Soeharto per 2018:

1. Tanah dan bangunan senilai Rp423.493.396.200

- Tanah dan bangunan seluas 612 m2/378 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp13.484.770.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.712 m2/609 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp28.827.890.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.463 m2/1.457 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp35.919.015.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.246 m2/1.495 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp43.625.233.000

- Tanah dan bangunan seluas 686 m2/534 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp16.194.435.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.855 m2/1.366 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp57.279.730.000

- Tanah dan bangunan seluas 5.367 m2/320 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp12.187.727.200

- Tanah dan bangunan seluas 4.486 m2/1.487 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp18.962.400.000

- Tanah seluas 8.900 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp143.777.500.000

- Tanah seluas 25.710 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp18.048.420.000

- Tanah seluas 30.010 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp7.879.088.000

- Tanah dan bangunan seluas 342 m2/110 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp480.350.000

- Tanah dan bangunan seluas 7.790 m2/2.149 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp6.957.078.000

- Tanah dan bangunan seluas 3.113 m2/1.485 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp16.000.000.000

- Tanah seluas 4.560 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp2.115.840.000

- Tanah seluas 3.780 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp1.753.920.000

2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp100.000.000

- Mobil Marcedez S600 tahun 1992, hasil sendiri Rp100.000.000

3. Harta bergerak lainnya senilai Rp20.000.000.000

4. Surat berharga senilai Rp45.871.001.873

5. Kas dan setara kas senilai Rp103.116.043.815

6. Harta lainnya senilai Rp0

7. Utang Rp0

Total harta kekayaan Rp592.580.441.888.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Sepekan Jelang Ramadan: Beras Masih Mahal, Gula hingga Telur Juga Naik******

Mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin (4/3). Dua pekan jelangRamadan, harga berasmasih tak kunjung landai. Harganya masih terus naik.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata beras secara nasional di level eceran masih terus naik dibanding pekan lalu.

Beras kualitas bawah I dijual Rp14.700 per kg, padahal pekan lalu masih Rp14.550 per kg. Beras kualitas bawah II Rp14.450 per kg dari sebelumnya Rp14.350 per kg.

Kemudian, beras kualitas super I dijual Rp17.300 per kg, sementara pekan lalu Rp17.150 per kg. Harga beras kualitas super II juga naik menjadi Rp16.750 per kg dari Rp16.600 per kg.

Beberapa komoditas pangan yang juga naik jelang puasa adalah gula. Harga gula pasir premium naik menjadi Rp18.400 per kg dari Rp18.300 per kg. Lalu, gula pasir lokal pun naik Rp100 menjadi Rp17.750 per kg.

Telur ayam ras juga melejit ke Rp31.700 per kg, padahal pekan lalu masih Rp30.900 per kg. Harga daging ayam ras segar meroket menjadi Rp38.700 per kg dari Rp37.700 per kg pada pekan lalu.

Minyak goreng kemasan bermerek II naik menjadi Rp19.350 per kg dari Rp19.300, serta minyak goreng curah dijual Rp16.300 per kg dari Rp16.200 per kg. Adapun minyak goreng kemasan bermerek I tetap Rp20.750 per kg.

Lihat Juga : Pantauan Kemendag di 649 Pasar, Harga Beras Premium Masih Belum Turun

Bawang putih pun terpantau naik menjadi Rp41.150 per kg dari Rp40.800 per kg.

Beberapa harga pangan terpantau stabil sejak pekan lalu. Harga daging sapi kualitas I tetap Rp138.200 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II Rp12.9300 per kg, sama seperti minggu lalu.

Kemudian, harga bawang merah juga merangkak turun. Kini, bawang merah dijual Rp36.900 per kg dari sebelumnya Rp37.350 per kg.

Komoditas cabai-cabaian justru turun harga. Harga cabai rawit merah kini Rp68.150 per kg dari Rp69.050 per kg, cabai merah Rp73.700 per kg dari Rp77 ribu per kg, serta cabai merah keriting Rp67.100 per kg dari Rp71.750 per kg.

Namun, cabai rawit hijau berbeda. Harganya naik menjadi Rp52.900 per kg dari Rp52.750 per kg.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Ia pun meminta narasi harga beras naik tidak langsung ditelan mentah-mentah.

Jokowi meminta agar masyarakat kembali memeriksa harga beras di pasaran.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya (harga beras naik. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harga turun apa naik. Cek di Pasar Johar, naik atau tidak, turun atau tidak," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Jokowi meminta agar masyarakat mengunjungi pasar-pasar induk seperti di Cipinang, Jakarta hingga Pasar Johar, Karawang. Ia meminta masyarakat untuk melihat sendiri apakah terjadi kenaikan atau penurunan harga beras.

"Cek sudah turun, karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka," ujarnya.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebelumnya mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

KAI Tambah 10 Jadwal KA Jarak Jauh Saat Libur Isra Mikraj dan Imlek******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menambah 10 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh yang akan beroperasi pada periode libur panjang Isra Mikraj dan cuti bersamaImlek, yakni Rabu (7/2) hingga Minggu (11/2).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan secara total KAI mengoperasikan sebanyak 1.085 kereta jarak jauh pada periode liburan tersebut, atau rata-rata 217 perjalanan kereta jarak jauh per hari.

Sementara pada pekan sebelumnya, yakni Rabu (31/1) hingga Minggu (4/2), total perjalanan ada sebanyak 1.075 kereta jarak jauh.

Joni menjelaskan penambahan frekuensi perjalanan kereta tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan volume pelanggan pada libur panjang akhir pekan di awal Februari 2024.

"Peningkatan jumlah perjalanan KA ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti long weekend ini," ujar Joni dalam keterangan tertulis, Senin (5/2).

Total tiket kereta jarak jauh yang terjual pada periode libur Rabu (7/2) hingga Minggu (11/2) yakni sebanyak 462.592 tiket, atau rata-rata 92.518 tiket per hari.

Jumlah tersebut masih 64 persen dari total keseluruhan tiket kereta jarak jauh yang dijual, sebanyak 722.472 tiket.

Joni menambahkan sejauh ini rute favorit masyarakat pada periode libur tersebut adalah Jakarta-Surabaya pp, Jakarta-Solo pp, Jakarta-Malang pp, Yogyakarta-Banyuwangi pp, Blitar-Bandung pp dan relasi lainnya.

"Dalam menyediakan transportasi kereta api khususnya di masa long weekend, KAI memastikan akan menghantarkan masyarakat dengan aman dan bebas dari kemacetan di jalan raya. Sehingga momen liburan bersama keluarga atau kawan dapat dinikmati pelanggan dengan nyaman dan menyenangkan," pungkas dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

Luhut Akhirnya Ungkap Jumlah Buruh Asing di Proyek Smelter******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan jumlah buruh asing yang ada di proyek smelterdi Indonesia tidak banyak. Hanya sekitar 15 persen dari total karyawan di proyek tersebut.

Hal ini menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.

Menurut Luhut, hal tersebut tidak benar. Bahkan pekerja asing yang ada di proyek hilirisasi digunakan untuk bagian tertentu karena buruh Indonesia belum mumpuni.

Namun Luhut mengklaim saat ini jumlah pekerja asing tersebut  secara bertahap turun. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri sudah digenjot agar bisa melakukan tugas yang dikerjakan buruh asing.

"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.

Cak Imin dalam debat cawapres akhir pekan lalu menyebut eksplorasi nikel di Indonesia berjalan ugal-ugalan.

"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.

Luhut mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Sebab, ia menilai karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.

"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.