betwin88

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Jokowi Tegaskan bakal Terus Melindungi WNI termasuk RS Indonesia di Gaza******

WASHINGTON DC — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya melindungi warga negaranya, termasuk juga Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina.

“Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan (di Gaza), pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers melalui tayangan langsung video dari Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (12/11/2023) waktu setempat atau Senin (13/11/2023) pagi waktu Indonesia, dilansir Antara.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Mengenai kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang terus mendapat serangan Israel, Jokowi telah menyampaikan saat menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT OKI, di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11/2023), tentang pentingnya menghormati hukum humaniter internasional.

Presiden mengatakan KTT OKI itu memang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina.

“Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu, dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan.

“Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan,” tegasnya.

Presiden mengatakan resolusi yang dihasilkan dalam KTT OKI berisi pesan yang sangat kuat, yang akan disampaikannya pada pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Senin hari ini.

“Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari (Senin hari ini), di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang meminta dirinya secara khusus untuk menyampaikan kepada Presiden Biden.

“Selain itu, saya juga ingin memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu Menteri Luar Negeri yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina,” ujar Jokowi.

Di seluruh langit

Komisaris HAM PBB: Hamas dan Israel Lakukan Kejahatan Perang di Palestina******

JENEWA — Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menggambarkan penyanderaan oleh kelompok bersenjata Hamas dan “hukuman kolektif” yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang.

Turk, saat mengunjungi pos Rafah yang menjadi perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza, mengatakan: 

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kekejaman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina pada tanggal 7 Oktober sangat keji, brutal dan mengejutkan, ini adalah kejahatan perang – begitu pula dengan penyanderaan yang terus berlanjut.”

“Namun hukuman kolektif oleh Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang, seperti halnya evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum,” tegas Turk, dilansir Antara.

Komisaris Tinggi itu menekankan bahwa “bahkan dalam konteks pendudukan selama 56 tahun, situasi saat ini adalah yang paling berbahaya selama beberapa dekade, yang tidak hanya dihadapi orang-orang di Gaza, di Israel, di Tepi Barat dan juga secara regional.

Turk mendesak semua pihak yang berkonflik untuk menyetujui ‘gencatan senjata’ sebagai hal mendesak”.

Dia mengatakan bahwa “tiga keharusan hak asasi manusia yang penting” harus dipenuhi, pertama memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan terpenuhi secara memadai di seluruh Gaza, dan kedua membebaskan “tanpa syarat dan segera” semua sandera yang ditahan sejak 7 Oktober.

Dan terakhir mendorong berakhirnya pendudukan dalam jangka panjang berdasarkan hak warga Palestina dan Israel untuk menentukan nasib sendiri.

Pada 7 November, Turk berangkat untuk kunjungan lima hari ke Timur Tengah, yang dimulai di Mesir. Agenda selanjutnya adalah mengunjungi Yordania pada Kamis (9/11/2023) dan Jumat (10/11/2023).

Senjata ilahi

Pemerintah Indonesia, Malaysia & Brunei Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza******

JAKARTA — Para pemimpin dari Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama, dan berkelanjutan demi menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.

Menurut keterangan dari Kemlu RI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Sabtu pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, ketiga pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan manusia yang memilukan dan dampak buruk dari seluruh perang dan konflik di seluruh dunia.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Mereka juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menyerukan penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan meminta agar barang dan jasa didistribusikan secara segera, berkelanjutan, memadai, dan tanpa hambatan.

Ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Perbatasan sebelum tahun 1967 merujuk pada batas-batas yang ada antara Israel dan negara-negara tetangganya yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949. 

Namun, Israel mengabaikan batas tersebut dalam Perang Enam Hari 1967 dan merebut wilayah-wilayah, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Seruan para pemimpin Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina terjebak di wilayah yang diblokade Israel.

Blokade tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya, hingga menyebabkan seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh dalam serangan itu, termasuk sekitar 7.900 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 29.800 lainnya luka-luka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina.

Satu pukulan kawan

Afrika Selatan Gugat Israel ke Mahkamah Internasional, Harapan bagi Palestina******

NEW YORK — Amnesty International mengatakan persidangan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait gugatan kasus genosida yang dilayangkan Afrika Selatan terhadap Israel memberikan secercah harapan akan keadilan internasional.

Sidang atas gugatan kasus tersebut, menurut Amnesty, berpotensi melindungi warga sipil Palestina dan mengakhiri bencana kemanusiaan yang disebabkan ulah manusia di Gaza.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Ketika AS terus menggunakan hak vetonya untuk menghalangi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merajalela, dan risiko genosida menjadi nyata,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard, Kamis (11/1/2024), dilansir Antara.

“Negara mempunyai kewajiban positif untuk mencegah dan menghukum genosida dan kejahatan kejam lainnya,” katanya, melalui pernyataan.

Dia menambahkan bahwa pemeriksaan ICJ terhadap perilaku Israel merupakan langkah penting untuk melindungi kehidupan warga Palestina.

Pemeriksaan ICJ juga, tutur Callamard, juga “memulihkan kepercayaan dan kredibilitas dalam penerapan hukum internasional secara universal, dan membuka jalan bagi keadilan dan pemulihan bagi para korban.”

Tingkat kehancuran yang menimpa Gaza dalam tiga bulan terakhir sangatlah besar. Gaza Utara, khususnya, telah mengalami kehancuran yang luas hingga memicu sedikitnya 85 persen penduduknya mengungsi, kata Callamard.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa banyak warga Palestina dan pakar hak asasi manusia menganggap kehancuran ini sebagai taktik Israel yang disengaja untuk membuat Gaza tidak dapat dihuni.

Callamard mengatakan pernyataan meresahkan dari otoritas tertentu Israel yang mendukung deportasi ilegal atau relokasi paksa warga Palestina dari Gaza, serta penggunaan bahasa yang tidak manusiawi, memperburuk situasi.

Mahkamah Internasional akan mengeluarkan keputusan akhir mengenai apakah Israel telah melakukan genosida dan kejahatan lain berdasarkan hukum internasional.

Sambil menunggu keputusan itu, menurut Callamard, perlu ada suatu perintah mendesak yang dikeluarkan untuk menerapkan tindakan sementara.

Perintah itu, ujarnya, akan menjadi cara penting untuk mencegah bertambahnya kematian, kehancuran, dan penderitaan warga sipil “serta memberikan peringatan kepada negara-negara lain bahwa mereka tidak boleh berkontribusi pada pelanggaran berat dan kejahatan terhadap warga Palestina.”

Desember tahun lalu, Afsel mengajukan gugatan setebal 84 halaman yang berisi tuduhan bahwa Israel telah melakukan tindakan dan kelalaian yang bersifat genosida.

Menurut gugatan Afsel, Israel bermaksud menghancurkan penduduk Palestina di Gaza –sebagai bagian dari bangsa, ras, dan etnis Palestina yang lebih luas.

Dokumen gugatan itu menyebutkan bahwa genosida oleh Israel mencakup pembunuhan terhadap banyak warga Palestina serta tindakan yang menyebabkan kerugian parah secara fisik dan mental.

Upaya pembersihan etnis oleh Israel itu juga disebutkan termasuk pengusiran penduduk Palestina dari rumah-rumah mereka maupun tempat pengungsian, juga dengan menerapkan aturan-aturan yang diniatkan untuk mencegah penduduk Palestina melahirkan bayi.

Israel, menurut dokumen itu, juga melakukan perampasan akses warga Palestina pada makanan, air, tempat tinggal, sanitasi, dan bantuan media yang memadai.

jalan misterius

Israel Tetap Gempur Gaza Meski Sudah 10.000 Korban Tewas******

GAZA–Israel menolak tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menuntut sandera yang disandera oleh militan Hamas selama serangan mereka dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober harus dibebaskan terlebih dahulu.

Di sisi lain, Hamas mengatakan tidak akan membebaskan para sandera saat Gaza sedang digempur Israel.

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Sebelumnya, Para pemimpin organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “cukup sudah” dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada Senin (6/11/2023), sedangkan otoritas kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melebihi 10.000 orang.

Menurut laporan wartawan Reutersdi Gaza yang dikutip Antara, Selasa (7/11/2023), bombardemen Israel melalui udara, darat dan laut pada malam hari adalah salah satu serangan paling intens yang dipicu oleh serangan 7 Oktober di mana Hamas menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 10.022 warga Palestina telah terbunuh, termasuk 4.104 anak-anak.

Organisasi-organisasi internasional mengatakan rumah sakit tidak dapat menangani korban luka dan makanan serta air bersih hampir habis dan pengiriman bantuan tidak mencukupi.

“Seluruh penduduk terkepung dan diserang, tidak diberi akses terhadap kebutuhan penting untuk bertahan hidup, rumah, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat ibadah mereka dibom. Ini tidak dapat diterima,” kata para pemimpin PBB dalam pernyataan bersama.

“Kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari berlalu. Cukup sudah. Ini harus dihentikan sekarang,” lanjut pernyataan para pemimpin PBB tersebut.

Ke-18 badan PBB yang menandatangani perjanjian tersebut termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHRC) Volker Turk, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang melakukan tur ke wilayah tersebut untuk mencoba mengurangi risiko eskalasi konflik, menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, dan menyusun rencana untuk masa depan yang berkelanjutan bagi Israel dan Palestina.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah merebut kompleks militan dan siap menyerang pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan bawah tanah dan bunker di Jalur Gaza utara, setelah mengisolasi daerah tersebut dengan pasukan dan tank.

Sayap bersenjata Hamas, brigade Al-Qassam, mengatakan pihaknya telah merusak 27 kendaraan militer Israel dalam 48 jam dan menimbulkan kerugian besar dalam pertempuran langsung dengan pasukan Israel.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan puluhan orang tewas akibat serangan udara Israel di utara dan selatan, dengan delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam rumah sakit kanker Rantissi di Kota Gaza.

Militer Israel hanya mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya telah mengawal konvoi empat ambulans pasien dari Kota Gaza ke perbatasan Rafah dengan Mesir, menyatakan rasa lega.

Evakuasi telah ditangguhkan sejak gempuran Israel terhadap ambulans pada Jumat.

Perjuangan Cannon Fodder

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.