menang gacor 214Jutaan kata 688973Orang-orang telah membaca serialisasi
《jago 177 slot》
Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan******
Jhon LBF kembali viral di sosial media. Kali ini terkait tudingan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan asal-asalan tanpa prosedur.
Sebelumnya, Jhon LBF juga pernah viral karena dengan mudah menawarkan pekerjaan kepada pemuda yang tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air bersama ibunya, hingga anak muda yang bikin geger ajak lansia buat konten mandi lumpur di tiktok.
Lalu siapa sebenarnya Jhon LBF?
Bisnis yang dijalankan terdiri dari berbagai bidang, mulai dari kontraktor, entertainment, penyedia paket bisnis, hingga konsultan perpajakan.
Berikut daftar bisnis Jhon LBF:
Perusahaan ini dibangun Jhon LBF dengan misi memberikan solusi pembangunan dan penyelesaian proyek tepat waktu bagi seluruh konsumennya. Pembangunan yang dilayani bisa berupa gudang, pabrik, kantor, tempat tinggal, pembuatan tangki besi untuk industri, hingga pekerjaan konstruksi lainnya.
Lihat Juga :Curhat Konsumen Meikarta: Semua yang Protes Dijadikan Tergugat |
Perusahaan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk masalah perpajakan dan akuntansi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan yang diberikan meliputi pengurusan pajak pribadi, pajak badan, laporan SPT, hingga restitusi pajak.
Perusahaan ini dibangun untuk bergerak di bidang penyedia paket usaha bisnis dengan harga terjangkau. Tujuannya agar memudahkan masyarakat yang ingin berusaha namun modal terbatas.
Layanan yang diberikan berupa legalitas izin usaha lengkap, BPOM, kantor virtual, hingga produk skincare yang siap dipasarkan.
Ini adalah perusahaan asal karyawan yang viral karena curhat didepak secara asal-asalan oleh Jhon. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan bisnis, pendirian usaha, laporan keuangan dan perpajakan, serta branding usaha.
Ini adalah salah satu usaha Jhon yang berfokus pada penjualan onlinedi marketplace. Mevol sendiri merupakan merek rokok elektrik (vape) dengan berbagai rasa yang dijual secara online.
Sesuai namanya, ini adalah perusahaan yang dibangun untuk layanan hiburan. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud adalah kelas seni mulai dari kelas musik, pembuatan lagu, perekaman, hingga cafe dan coffee shop.
[Gambas:Video CNN]
Fokus ke Mobil Listrik, Ford Bakal PHK 3.200 Karyawan di Eropa******
Ford Motor Co (F.N) berencana memutus hubungan kerja (PHK) hingga 3.200 karyawan mereka di seluruh Eropa. Beberapa pekerjaan produksi juga akan dipindahkan ke Amerika Serikat (AS).
Kabar PHK itu diungkap serikat pekerja IG Metall di Jerman. Pemecatan ini akan mengganggu produksi kendaraan di Benua Biru.
"Kami tidak akan menahan diri untuk mengambil langkah-langkah yang dapat berdampak serius pada perusahaan, tidak hanya di Jerman tetapi juga di seluruh Eropa," kata pihak IG Metall, dilaporkanReuters, Selasa (24/1).
Dikutip dari Reuters, serikat pekerja mengungkap ada 2.500 pekerja produksi dan 700 pekerja administrasi yang akan dirumahkan.
Pabrik di Kota Koln, Jerman mempekerjakan sekitar 14 ribu orang, termasuk 3.800 dari kota tetangganya, Merkenich. Para pekerja sudah dikabari soal rencana PHK ini pada Senin (23/1) kemarin.
Juru bicara Ford di Jerman menolak berkomentar. Namun manajemen pernah membuat pernyataan Jumat pekan lalu produksi kendaraan listrik memerlukan perubahan struktural.
Narasumber Reutersdi kantor pusat Michigan, AS mengatakan diskusi dengan dewan pekerja Jerman terus berlanjut dan perusahaan perlu 'lebih kompetitif' saat beralih ke kendaraan listrik.
Rencana PHK di Eropa ini cukup mengejutkan. Pasalnya tahun lalu, Ford mengumumkan investasi kendaraan listrik senilai US miliar untuk memperluas produksi di Koln.
Saat ini, pabrik Jerman tersebut memproduksi Ford Fiesta, mesin dan transmisi. Di Koln, Ford berencana membuat 7 model mobil listrik baru, perakitan baterai dan manufaktur nikel sebagai upaya peralihan ke kendaraan listrik.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Label:yerevan pools paito、situs judi slot online terpercaya、gacor slot jp
Terkait:cara dapat uang dengan instan、qq2988、situs judi slot online、somasi4d、indowin99、paito harian sgp、buku mimpi 4 d、rtp supercuan、judi slot gacor hari ini、cara prediksi togel
bab terbaru:megawin188 slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.
Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.
Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.
"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.
Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.
"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.
Lihat Juga :Mandiri Sediakan ATM Rp10 Ribu, Satu-satunya di Indonesia |
Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.
"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.
Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.
"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
[Gambas:Video CNN]
Perusahaan riset investasi asal AS Hindenburg Research menuding Adani Group, perusahaan milik taipan India Gautam Adani, memanipulasi pasar dan skandal penipuan akuntansi.
Perusahaan tersebut memiliki jaringan perusahaan cangkang offshore di wilayah tax haven, seperti Karibia, Mauritius, dan Uni Emirat Arab. Seluruh jaringan ini dikendalikan oleh keluarga Adani.
Hasil investigasi Hindenburg selama dua tahun, perusahaan cangkang tersebut digunakan untuk memfasilitasi korupsi, pencucian uang, dan pencurian pembayar pajak.
Chief Financial Officer Adani Group Jugeshinder Singh mengaku terkejut dengan laporan Hindenburg tersebut. Ia mengatakan tudingan itu tidak berdasar.
"Kombinasi berbahaya dari informasi yang salah dan tuduhan basi, tidak berdasar, dan didiskreditkan," katanya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/1).
Jugeshinder Singh juga mengatakan tuduhan itu hanya untuk merusak reputasi Adani Group. Hal ini juga dimaksudkan untuk merusak penawaran publik (IPO) lanjutan yang akan dilakukan perusahaan.
Lihat Juga :Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati-Hati Beli Apartemen Inden |
Ia mengklaim pihaknya selalu mematuhi Undang-Undang yang berlaku.
"Kelompok ini selalu mematuhi semua Undang-Undang," kata Jugeshinder Singh.
Setelah laporan Hindenburg mencuat, saham andalan Adani Group, yakni Adani Enterprises Ltd dan Adani Ports & Economic Zone Ltd masing-masing turun sebanyak 3,7 persen dan 7,3 persen.
Tak hanya itu, saham produsen semen Adani ACC dan Ambuja Cements yang diakuisisi oleh Adani baru-baru ini juga ikut anjlok masing-masing 7,2 persen dan 9,7 persen.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Adani Group berfokus pada bisnis di pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan transmisi, energi hijau, minyak nabati, semen, real estate, dan masih banyak lagi.
Konglomerat India ini bahkan tercatat sebagai penguasa Pelabuhan Mundra yang berstatus pelabuhan terbesar di India.
Adani juga mengakuisisi 74 persen saham di Bandara Internasional Mumbai alias bandara kedua tersibuk di India.
Pada 2022 ini, Adani juga mengakuisisi aset Swiss Holcim senilai US,5 miliar dan menjadikannya sebagai pemilik perusahaan produsen semen terbesar kedua di India.
Di lain sisi, Adani bercita-cita untuk menjadi produsen energi hijau terbesar di dunia. Bahkan, konglomerat India itu mengatakan bakal berinvestasi hingga US miliar untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT).
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk membangun 5.397 unit rumah susunpada tahun ini.
Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan ini termasuk untuk pengadaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Bikin rumah susun, total ada Rp2,002 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/1).
Selain itu, Kementerian PUPR juga menyediakan anggaran sebesar Rp891 miliar untuk membangun sebanyak 3.362 unit rumah khusus, termasuk alokasi untuk IKN.
Kemudian, ada juga anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,194 triliun untuk pengadaan 145 ribu unit rumah swadaya. Lalu, anggaran sebesar Rp383 miliar untuk bantuan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) rumah umum.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga bakal melakukan berbagai program pembangunan infrastruktur di tahun ini. Salah satunya pembangunan 29 unit bendungan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan beberapa bendungan sudah dalam proses pembangunan dan bakal selesai di 2023, dan sisanya bakal dilanjutkan di 2024.
"Pembangunan bendungan sebanyak 29 buah, ini terdiri dari 12 bendungan on going masih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, 13 bendungan on going direncanakan selesai 2023, dan empat bendungan baru," jelasnya.
Untuk bendungan baru yang akan dibangun adalah Cibeet dan Cijurey (Jawa Barat), Cabean (Jawa Tengah), dan Riam Kiwa (Kalimantan Selatan).
[Gambas:Video CNN]
PT Telkom Indonesia (Telkom) terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap kemajuan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.
Hal ini mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja.
Dukungan Telkom dilakukan melalui platform digital PaDi UMKM dengan mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (19/1).
Kehadiran PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital, merupakan langkah nyata Telkom dalam menjawab arahan Presiden dan Menteri BUMN RI untuk menghubungkan BUMN dan UMKM melalui ekosistem digital.
"Ini semakin penting untuk diperhatikan di tahun 2023 untuk menghindari isu resesi dunia. Meskipun banyak pihak juga yang mengatakan Indonesia masih akan kuat dan ekonomi nasional tetap akan tumbuh. Untuk itu, diharapkan masyarakat terutama BUMN dapat meningkatkan transaksi kepada UMKM," ujar Fajrin dalam keterangannya, Jumat (27/1).
Lebih lanjut Fajrin menyampaikan, sebagai upaya dalam mengakselerasi transaksi antara BUMN dan UMKM, PaDi UMKM telah mengadakan banyak kegiatan, salah satunya melalui Business Matching.
Selain itu, PaDi UMKM telah menyelenggarakan tujuh kegiatan Business Matching di tujuh kota berbeda di Indonesia dengan nilai transaksi terbesar di Kota Balikpapan dengan jumlah lebih dari Rp12 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengingatkan kepada para BUMN untuk selalu menjaga proses pengadaan masing-masing perusahaan.
Hal itu sebagaimana imbauan yang disampaikan KPK serta arahan Menteri BUMN kepada Direksi BUMN beberapa waktu lalu, bahwa salah satu yang rawan akan penyelewengan adalah proses pengadaan.
"Untuk itu dengan hadirnya PaDi UMKM harapannya meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi tersebut," kata Loto.
Selain itu itu Loto juga turut mengajak para Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya untuk memprioritaskan produk UMKM dalam negeri dengan memanfaatkan platform PaDi UMKM.
Sementara bagi UMKM, kata dia, terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi TKDN gratis.
"Rencananya, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan terkait hal ini. UMKM harus semangat terus untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya," ujar Loto.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, menuturkan kegiatan Business Matching dari PaDi UMKM selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.
Sejak diluncurkan pada pertengahan 2020, nilai transaksi yang dihasilkan antara BUMN dan UMKM lewat PaDi UMKM mencapai lebih dari Rp5,1 triliun dari 240 ribu jumlah transaksi.
Hingga saat ini, sudah ada 92 BUMN yang tergabung di PaDi UMKM dan lebih dari 55 ribu UMKM yang terdaftar sebagai pengguna.
PaDi UMKM juga terintegrasi dengan produk digital lain yang berada di bawah payung Leap, sebagai upaya dalam akselerasi digital yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia serta mewujudkan kedaulatan digital nasional. Untuk informasi lebih lengkap terkait PaDi UMKM dapat diakses di sini.
(inh/inh)DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).
"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.
"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.
"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.
Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.
Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.
Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.
Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.
Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.
Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.
"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).
Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.
"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.
Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.
Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.
"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.
Lihat Juga :![]() |
Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.
"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).
Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.
Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《jago 177 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jktslot78Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jago 177 slot》bab terbaru。